Komisi II DPRD Situbondo mendorong BPR Syari'ah milik Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, memprioritaskan penguatan modal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto mengemukakan, telah menggelar rapat kerja bersama BPR Syari'ah sebagai bank milik pemerintah daerah harus terus memperkuat perekonomian pelaku usaha kecil.
"Kami juga menyampaikan pada bank milik Pemkab Situbondo tersebut, agar memutus mata rantai rentenir yang selama ini banyak menjerat pelaku usaha kecil," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Menurut Hadi, pihaknya juga sudah mengingatkan BPR Syari'ah agar mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha kecil di pasar-pasar tradisional.
"Karena salah satu tujuan didirikan BPR Syari'ah yaitu memutus mata rantai ketergantuan pedagang kecil terhadap rentenir," katanya.
Ia mengatakan, saat ini BPR Syari'ah baru menyentuh beberapa pelaku usaha kecil di pasar tradisional, dan Ke depan BPR Syari'ah bersama Pemkab Situbondo harus membesar pinjaman modal kepada pelaku UMKM baik industri rumahan (home industry) maupun pedagang kecil di pasar.
Hadi menambahkan, BPR Syari'ah saat ini memang sedang berbenah, termasuk menyelesaikan masalah kredit macet.
"Setelah keuangan BPR Syari'ah stabil, kami meminta segera merumuskan pola pinjaman bagi UMKM guna memudahkan pelaku usaha kecil mengakses permodalan," tuturnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Wakil Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Hadi Prianto mengemukakan, telah menggelar rapat kerja bersama BPR Syari'ah sebagai bank milik pemerintah daerah harus terus memperkuat perekonomian pelaku usaha kecil.
"Kami juga menyampaikan pada bank milik Pemkab Situbondo tersebut, agar memutus mata rantai rentenir yang selama ini banyak menjerat pelaku usaha kecil," ujar politikus Partai Demokrat itu.
Menurut Hadi, pihaknya juga sudah mengingatkan BPR Syari'ah agar mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha kecil di pasar-pasar tradisional.
"Karena salah satu tujuan didirikan BPR Syari'ah yaitu memutus mata rantai ketergantuan pedagang kecil terhadap rentenir," katanya.
Ia mengatakan, saat ini BPR Syari'ah baru menyentuh beberapa pelaku usaha kecil di pasar tradisional, dan Ke depan BPR Syari'ah bersama Pemkab Situbondo harus membesar pinjaman modal kepada pelaku UMKM baik industri rumahan (home industry) maupun pedagang kecil di pasar.
Hadi menambahkan, BPR Syari'ah saat ini memang sedang berbenah, termasuk menyelesaikan masalah kredit macet.
"Setelah keuangan BPR Syari'ah stabil, kami meminta segera merumuskan pola pinjaman bagi UMKM guna memudahkan pelaku usaha kecil mengakses permodalan," tuturnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019