Gresik (Antaranews Jatim) - Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, terus mendorong penurunan angka kemiskinan di wilayah itu hingga sembilan persen dalam lima tahun ke depan, dari angka 12,8 persen di tahun 2018.
"Insya Allah pada akhir masa jabatan saya, jumlah masyarakat miskin di Gresik bisa tersisa sembilan persen. Untuk itu, saya mohon bantuan seluruh camat, kepala desa dan lurah untuk membantu kami dalam menurunkan kemiskinan di Gresik," kata Bupati Gresik, Sambari Halim Radianto di Gresik, Rabu.
Ia mengatakan, sejak tahun 2010 angka kemiskinan Gresik terus turun, yakni tahun 2010 terhitung 18 persen, tahun 2017 terhitung 16,27 persen dan tahun 2018 terhitung 12,8 persen.
Bupati Sambari dalam Rapat Koordinasi dan sinkronisasi bantuan pangan nontunai (BPNT) itu mengatakan akan melibatkan semua pihak dalam penurunan angka kemiskinan tersebut.
Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Abuhasan mengatakan jumlah penerima BPNT se-Kabupaten Gresik mencapai 91.202 keluarga, sedangkan jumlah penerima PKH 49.201 keluarga.
Penerima BPNT setiap bulan menerima beras sejumlah 10 kilogram atau bisa juga beras dan telur sesuai kesepakatan dengan jumlah nominal sebesar 110 ribu rupiah.
Penerima BPNT adalah seluruh penerima PKH ditambah keluarga lain yang sudah terdaftar dari pusat, katanya.
Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Wahyu Sri Bintoro yang hadir dalam rapat itu mengatakan, tak hanya tepat sasaran, BPNT itu juga harus tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas dan tepat Administrasi yang disebut 6T.
"Kami Polres Gresik siap mengamankan semua bantuan sosial sesuai nota kesepahaman (MoU) antara Polri dan Kemensos di Mabes Polri. Untuk itu kami akan membentuk Satgas Pam Bansos yaitu mengamankan bantuan sampai kepada penerima," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019