Surabaya (Antaranews Jatim) - Legislator menyoroti pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan khususnya jalur mandiri di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang dinilai masih kurang maksimal.
Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Agustin Poliana, di Surabaya, Minggu, mengatakan ada dua hal penting terkait pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yakni masalah jumlah kepesertaan BPJS jalur mandiri yang masih mencapai 85 persen peserta atau sekitar 504 ribu orang.
"Dari jumlah itu, saya mencatat masih ada sekitar 155 ribu yang masih tidak bisa meneruskan iuran," katanya.
Selain itu, lanjut dia, masalah penanganan pasien BPJS kelas 3 yang kurang mendapatkan pelayanan layak dari dua rumah sakit tipe B di Surabaya meskipun dalam kondisi kritis dengan alasan tidak tersedianya kamar untuk pasien kelas 3.
"Kondisi pasien kritis tidak terlayani terjadi di rumah sakit yang ada di Wiyung dan satunya lagi di Perak. Keduanya punya kartu BPJS, tapi tidak bisa digunakan karena ruang kelasnya tidak ada," ujarnya.
Agustin mengatakan pada pihaknya menggelar rapat dengar pendapat yang dihadiri pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Surabaya beberapa hari lalu, terungkap adanya permintaan dari rumah sakit untuk pasien agar memberikan jaminan dana terlebih dahulu agar pihak rumah sakit mau memberikan pelayanan.
Ia menilai pihak rumah sakit seharusnya tetap menangani pasien dalam kondisi apapun dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Hal itu, lanjut dia, tidak menjadi masalah jika pasien tersebut merupakan pegawai yang tiap bulan mendapat gaji.
"Tapi bagaimana kalau ada pasien yang kondisi tidak punya apa-apa yang harus mendapatkan perawatan dengan cepat sementara tidak ada biaya maupun jaminan," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap agar pihak BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit tidak mempersulit warga yang berobat. Tentunya intervensi dari Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Kesehatan cukup penting.
"Jangan sampai pasien yang tiap bulan sudah bayar BPJS tidak terlayani dengan baik," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Agustin Poliana, di Surabaya, Minggu, mengatakan ada dua hal penting terkait pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yakni masalah jumlah kepesertaan BPJS jalur mandiri yang masih mencapai 85 persen peserta atau sekitar 504 ribu orang.
"Dari jumlah itu, saya mencatat masih ada sekitar 155 ribu yang masih tidak bisa meneruskan iuran," katanya.
Selain itu, lanjut dia, masalah penanganan pasien BPJS kelas 3 yang kurang mendapatkan pelayanan layak dari dua rumah sakit tipe B di Surabaya meskipun dalam kondisi kritis dengan alasan tidak tersedianya kamar untuk pasien kelas 3.
"Kondisi pasien kritis tidak terlayani terjadi di rumah sakit yang ada di Wiyung dan satunya lagi di Perak. Keduanya punya kartu BPJS, tapi tidak bisa digunakan karena ruang kelasnya tidak ada," ujarnya.
Agustin mengatakan pada pihaknya menggelar rapat dengar pendapat yang dihadiri pihak BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan Surabaya beberapa hari lalu, terungkap adanya permintaan dari rumah sakit untuk pasien agar memberikan jaminan dana terlebih dahulu agar pihak rumah sakit mau memberikan pelayanan.
Ia menilai pihak rumah sakit seharusnya tetap menangani pasien dalam kondisi apapun dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Hal itu, lanjut dia, tidak menjadi masalah jika pasien tersebut merupakan pegawai yang tiap bulan mendapat gaji.
"Tapi bagaimana kalau ada pasien yang kondisi tidak punya apa-apa yang harus mendapatkan perawatan dengan cepat sementara tidak ada biaya maupun jaminan," ujarnya.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap agar pihak BPJS Kesehatan dan pihak rumah sakit tidak mempersulit warga yang berobat. Tentunya intervensi dari Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Kesehatan cukup penting.
"Jangan sampai pasien yang tiap bulan sudah bayar BPJS tidak terlayani dengan baik," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019