Tulungagung (Antaranews Jatim) - Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sampai saat ini belum melakukan sosialisasi biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2019, kendati pihak Kemenag Pusat dan DPR RI telah menyepakati besarannya Rp35.235.602.
"Memang sudah ada kesepakatan antara pemerintah (Kemenag) dengan DPR RI. Namun, selama belum muncul Kepres (keputusan Presiden), besaran angka yang disepakati itu belum resmi," kata Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Imam Saerozi di Tulungagung, Jumat.
Alasan itu pula yang membuat Kemenag Tulungagung tidak terburu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para calon jemaah haji yang sudah terdaftar.
Begitu Kepres turun, lanjut Rozi, seluruh jamaah calon haji (JCH) yang sudah terdaftar dan masuk kuota pemberangkatan 2019 akan dikabari untuk selanjutnya dilakukan pelunasan pembayaran.
"Nanti kalau sudah terbit kepres, maka jamaah calon haji akan melakukan pelunasan," katanya.
Imam menjelaskan, setelah terbit Kepres terkait BPIH, maka Kemenag Tulungagung akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni dengan pembagian zona di wilayah Indonesia di antaranya zona Indonesia barat, tengah, dan timur.
Setiap BPIH di masing-masing zona besaran berbeda, dan itu hanya selisih Rp200 ribu -- Rp300 ribu setiap calhaj.
"Dari ketiga zona tersebut, zona Indonesia bagian Barat yang termurah dibanding dengan zona Indonesia Tengah maupun Timur. Kalau melihat pengalaman di tahun lalu, selisihnya hanya Rp200 ribu -- Rp300 ribu," katanya.
Imam menuturkan saat ini tahapan yang dilakukan Kemenag, yakni pengambilan foto untuk paspor, dimana setiap harinya ada sekitar 150 orang melakukan foto paspor.
"Saat ini tahapan yang dilakukan Kemenag yakni pengambilan foto paspor. Kurang lebih sudah ada sekitar 40 persen JCH yang sudah melakukan foto paspor," tuturnya.
Imam manambahkan, kuota calhaj Kabupaten Tulungagung untuk yang reguler sebanyak 1.251 orang, sedangkan kuota cadangan sebanyak 74 orang sehingga total jumlah calhaj dari Kota Marmer sebanyak 1.325 orang.
"Jumlah kuota itu belum ditambah dengan kuota lanjut usia (lansia) dan penggabungan mahram. Jika melihat tahun lalu, untuk kuota lansia dan penggabungan mahram sebanyak 150 orang," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019
"Memang sudah ada kesepakatan antara pemerintah (Kemenag) dengan DPR RI. Namun, selama belum muncul Kepres (keputusan Presiden), besaran angka yang disepakati itu belum resmi," kata Kasi Penyelenggara Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, Imam Saerozi di Tulungagung, Jumat.
Alasan itu pula yang membuat Kemenag Tulungagung tidak terburu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para calon jemaah haji yang sudah terdaftar.
Begitu Kepres turun, lanjut Rozi, seluruh jamaah calon haji (JCH) yang sudah terdaftar dan masuk kuota pemberangkatan 2019 akan dikabari untuk selanjutnya dilakukan pelunasan pembayaran.
"Nanti kalau sudah terbit kepres, maka jamaah calon haji akan melakukan pelunasan," katanya.
Imam menjelaskan, setelah terbit Kepres terkait BPIH, maka Kemenag Tulungagung akan melanjutkan ke tahapan berikutnya, yakni dengan pembagian zona di wilayah Indonesia di antaranya zona Indonesia barat, tengah, dan timur.
Setiap BPIH di masing-masing zona besaran berbeda, dan itu hanya selisih Rp200 ribu -- Rp300 ribu setiap calhaj.
"Dari ketiga zona tersebut, zona Indonesia bagian Barat yang termurah dibanding dengan zona Indonesia Tengah maupun Timur. Kalau melihat pengalaman di tahun lalu, selisihnya hanya Rp200 ribu -- Rp300 ribu," katanya.
Imam menuturkan saat ini tahapan yang dilakukan Kemenag, yakni pengambilan foto untuk paspor, dimana setiap harinya ada sekitar 150 orang melakukan foto paspor.
"Saat ini tahapan yang dilakukan Kemenag yakni pengambilan foto paspor. Kurang lebih sudah ada sekitar 40 persen JCH yang sudah melakukan foto paspor," tuturnya.
Imam manambahkan, kuota calhaj Kabupaten Tulungagung untuk yang reguler sebanyak 1.251 orang, sedangkan kuota cadangan sebanyak 74 orang sehingga total jumlah calhaj dari Kota Marmer sebanyak 1.325 orang.
"Jumlah kuota itu belum ditambah dengan kuota lanjut usia (lansia) dan penggabungan mahram. Jika melihat tahun lalu, untuk kuota lansia dan penggabungan mahram sebanyak 150 orang," katanya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2019