Surabaya (Antaranews Jatim) - Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, Jatim, menyatakan lebih memilih fokus mengelola limbah air dari pada limbah medis atau bahan berbahaya dan beracun.
"Lebih relevan limbah air. Jadi air yang kita kirim ke rumah-rumah setelah dipakai diola lagi menjadi air baru," kata Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya Mujiaman kepada Antara di Surabaya, Rabu.
Pernyataan Mujiaman ini menanggapi pendapat Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya Mazlan Masnyur yang menyarankan agar PDAM bisa diberdayakan untuk bisa mengelolah limbah medis atau bahan berbahaya dan beracun.
Hal ini seiring dengan rencana Pemerintah Kota Surabaya yang akan membangun tempat pengelolaan limbah B3 karena dinilai mendesak menyusul biaya pengelolaan limbah medis untuk 59 rumah sakit di Kota Surabaya cukup mahal atau diperkirakan mencapai Rp1 miliar dalam setiap tahunnya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri telah mendukung Pemkot Surabaya untuk membangun pengelolaan limbah medis. Hanya saja, KLHK menyarankan agar nantinya pengelolaan limbah medis di Surabaya dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Meski demikian, Mujiaman mengatakan pihaknya saat ini lebih fokus terhadap perbaikan infrsatrur dan perbaikan pelayanan kualitas air PDAM di kalangan masyarakat.
"Kita selesaikan dulu masalah utama tidak dapat air dan air keruh. Selanjutnya kita rencanakan menuju air siap minum," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya sudah mengganti sejumlah filter saluran air untuk mengantisipasi air keruh seperti yang terjadi di Ngagel baru-baru ini. Begitu tandon-tandon besar yang lama tidak dikuras, akhirnya dikuras.
"Ada tujuh dari 10 clerator selesai diganti dalam bulan Desember ini dan sisanya akan diganti pada 2019," katanya.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Mazlan sebelumnya menilai PDAM Surabaya selama ini sudah biasa mengelola air yang bahan bakunya salah satunya dari sungai menjadi air bersih atau air minum yang bisa dikonsumsi masyarakat.
"Kenapa tidak diberdayakan. Kalau pengelolaan limbah, PDAM sudah biasa. Tinggal di upgrade untuk limbah khusus sehingga bisa efisien biaya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Eko Agus Supiadi menyatakan pihaknya lebih sreg pengelolaan limbah B3 dikelolah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya.
"Kalau saya lebih pada bentuk UPTD di bawah DKRTH karena di sana ada bidang pengelolaan sampah dan limbah," katanya.
Apalagi, menurut Eko Agus, pembentukan UPTD dianggap lebih mudah dan cepat dari pada BUMD. Pengajuan anggarannya lewat UPTD lebih mudah karena lewat dinas terkait.
"Nantinya kami akan membentuk tim khusus untuk pembangunan tempat pengelolaan limbah B3," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Lebih relevan limbah air. Jadi air yang kita kirim ke rumah-rumah setelah dipakai diola lagi menjadi air baru," kata Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surabaya Mujiaman kepada Antara di Surabaya, Rabu.
Pernyataan Mujiaman ini menanggapi pendapat Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya Mazlan Masnyur yang menyarankan agar PDAM bisa diberdayakan untuk bisa mengelolah limbah medis atau bahan berbahaya dan beracun.
Hal ini seiring dengan rencana Pemerintah Kota Surabaya yang akan membangun tempat pengelolaan limbah B3 karena dinilai mendesak menyusul biaya pengelolaan limbah medis untuk 59 rumah sakit di Kota Surabaya cukup mahal atau diperkirakan mencapai Rp1 miliar dalam setiap tahunnya.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri telah mendukung Pemkot Surabaya untuk membangun pengelolaan limbah medis. Hanya saja, KLHK menyarankan agar nantinya pengelolaan limbah medis di Surabaya dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Meski demikian, Mujiaman mengatakan pihaknya saat ini lebih fokus terhadap perbaikan infrsatrur dan perbaikan pelayanan kualitas air PDAM di kalangan masyarakat.
"Kita selesaikan dulu masalah utama tidak dapat air dan air keruh. Selanjutnya kita rencanakan menuju air siap minum," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya sudah mengganti sejumlah filter saluran air untuk mengantisipasi air keruh seperti yang terjadi di Ngagel baru-baru ini. Begitu tandon-tandon besar yang lama tidak dikuras, akhirnya dikuras.
"Ada tujuh dari 10 clerator selesai diganti dalam bulan Desember ini dan sisanya akan diganti pada 2019," katanya.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Mazlan sebelumnya menilai PDAM Surabaya selama ini sudah biasa mengelola air yang bahan bakunya salah satunya dari sungai menjadi air bersih atau air minum yang bisa dikonsumsi masyarakat.
"Kenapa tidak diberdayakan. Kalau pengelolaan limbah, PDAM sudah biasa. Tinggal di upgrade untuk limbah khusus sehingga bisa efisien biaya," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Eko Agus Supiadi menyatakan pihaknya lebih sreg pengelolaan limbah B3 dikelolah Unit Pelaksana Teknis Daerah di bawah Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) Surabaya.
"Kalau saya lebih pada bentuk UPTD di bawah DKRTH karena di sana ada bidang pengelolaan sampah dan limbah," katanya.
Apalagi, menurut Eko Agus, pembentukan UPTD dianggap lebih mudah dan cepat dari pada BUMD. Pengajuan anggarannya lewat UPTD lebih mudah karena lewat dinas terkait.
"Nantinya kami akan membentuk tim khusus untuk pembangunan tempat pengelolaan limbah B3," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018