Surabaya (Antaranews Jatim) - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo meminta perbankan untuk lebih berani mengucurkan kredit ke sektor pertanian, karena bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.
Pakde, sapaan akrab Soekarwo di Surabaya, Kamis mengatakan, penyaluran (lending) kredit perbankan terhadap sektor pertanian dinilai masih kecil, yakni hanya 8,23 persen, karena perbankan menganggap pertanian memiliki risiko tinggi.
Ia mengatakan, untuk meminimalisasi risiko dirinya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar melakukan intervensi di sektor tersebut melalui asuransi (insurance) lending kredit.
"Jika tidak ada langkah intervensi, petani akan sulit berkembang. Produksi, pembiayaan dan pasar harus diintervensi oleh pemerintah. Kalau tidak ada intervensi pemerintah artinya liberalisasi berjalan mulus di Indonesia," katanya.
Ia mencontohkan Pemprov Jatim yang telah melakukan intervensi di sektor pertanian, yakni dengan mendirikan Bank UMKM Jatim yang memberikan kredit pada pertanian dan UMKM, serta Jamkrida yang memberikan jaminan.
"Sektor pertanian Jatim mampu memberikan kontribusinya sebesar 12,8 persen terhadap PDRB Jatim tahun 2017 dengan serapan tenaga kerja sebanyak 33 persen," katanya.
Terkait proyeksi ekonomi 2019, Pakde menargetkan ada pertumbuhan 5,6 persen, dan hal itu bisa tercapai jika konsumsi stabil dengan ditopang oleh akomodasi dan makanan minuman, serta peningkatan investasi.
"Kami harap agar kondisi Pemilu di 2019 juga bisa berjalan kondusif, dengan optimalisasi momen pemilu dan belanja pemenuhan janji kepala daerah terpilih, dampak insentif tax holiday, relaksasi daftar negatif investasi, serta net surplus dari ekspor impor," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Pakde, sapaan akrab Soekarwo di Surabaya, Kamis mengatakan, penyaluran (lending) kredit perbankan terhadap sektor pertanian dinilai masih kecil, yakni hanya 8,23 persen, karena perbankan menganggap pertanian memiliki risiko tinggi.
Ia mengatakan, untuk meminimalisasi risiko dirinya mengusulkan kepada pemerintah pusat agar melakukan intervensi di sektor tersebut melalui asuransi (insurance) lending kredit.
"Jika tidak ada langkah intervensi, petani akan sulit berkembang. Produksi, pembiayaan dan pasar harus diintervensi oleh pemerintah. Kalau tidak ada intervensi pemerintah artinya liberalisasi berjalan mulus di Indonesia," katanya.
Ia mencontohkan Pemprov Jatim yang telah melakukan intervensi di sektor pertanian, yakni dengan mendirikan Bank UMKM Jatim yang memberikan kredit pada pertanian dan UMKM, serta Jamkrida yang memberikan jaminan.
"Sektor pertanian Jatim mampu memberikan kontribusinya sebesar 12,8 persen terhadap PDRB Jatim tahun 2017 dengan serapan tenaga kerja sebanyak 33 persen," katanya.
Terkait proyeksi ekonomi 2019, Pakde menargetkan ada pertumbuhan 5,6 persen, dan hal itu bisa tercapai jika konsumsi stabil dengan ditopang oleh akomodasi dan makanan minuman, serta peningkatan investasi.
"Kami harap agar kondisi Pemilu di 2019 juga bisa berjalan kondusif, dengan optimalisasi momen pemilu dan belanja pemenuhan janji kepala daerah terpilih, dampak insentif tax holiday, relaksasi daftar negatif investasi, serta net surplus dari ekspor impor," katanya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018