){kind=link}
Surabaya (Antaranews Jatim) - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengaku terkejut kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017 dipermasalahkan penggunaan anggarannya dan saat ini sedang ditangani Polda Metro Jaya.
"Tentu saya sangat terkejut, sebab selama ini tidak menemukan adanya permasalahan di kegiatan yang digelar tahun lalu," ujarnya ketika ditemui usai menghadiri prosesi wisuda Universitas Sunan Giri Surabaya di Dyandra Convention Center Surabaya, Minggu.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam 2017 yang dihadiri Presiden Joko Widodo merupakan inisiasinya untuk menguatkan silaturahim dan Ukhuwah Islamiyah antara Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor.
Menurut dia, momentum tersebut sangat bersejarah, bahkan dihadiri sekitar 20 ribuan peserta yang pelaksanaannya terbilang cukup sukses dan dampaknya sangat bermanfaat, tidak hanya bagi dua ormas Islam terbesar di Tanah Air (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama), tapi juga untuk bangsa Indonesia.
"Semua sudah melalui proses, dana sudah diberikan ke Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor, lalu dapat dipertanggungjawabkan. Makanya saya kaget ada persoalan sekarang ini dan tidak tahu indikasinya apa. Tapi, saya sudah bertemu dengan Dahnil Anzar yang menyampaikan kemungkinan karena atmosfer menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah," ucapnya.
Dahnil Anzar Simanjuntak adalah Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah yang sempat dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (23/11) terkait dugaan penyimpangan dana Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia yang diselenggarakan di Pelataran Candi Prambanan, Jawa Tengah, 16-17 Desember 2017.
Bersama Ketua Panitia Kegiatan Kemah Apel Pemuda Islam 2017, Ahmad Fanani, Dahnil dikawal sejumlah orang yang mengenakan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam).
Sedangkan, Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah XVII akan dilaksanakan pada 25-28 November 2018 di Yogyakarta.
Sementara itu, terkait pengembalian dana Rp2 miliar dari Pemuda Muhammadiyah ke Kemenpora, menteri asal Madura itu mengaku belum mengetahui secara detail, tapi mekanismenya akan diserahkan ke Biro Keuangan karena membutuhkan kajian serta telaah mendalam. (*)
Video Oleh Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Tentu saya sangat terkejut, sebab selama ini tidak menemukan adanya permasalahan di kegiatan yang digelar tahun lalu," ujarnya ketika ditemui usai menghadiri prosesi wisuda Universitas Sunan Giri Surabaya di Dyandra Convention Center Surabaya, Minggu.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam 2017 yang dihadiri Presiden Joko Widodo merupakan inisiasinya untuk menguatkan silaturahim dan Ukhuwah Islamiyah antara Pemuda Muhammadiyah dan Gerakan Pemuda Ansor.
Menurut dia, momentum tersebut sangat bersejarah, bahkan dihadiri sekitar 20 ribuan peserta yang pelaksanaannya terbilang cukup sukses dan dampaknya sangat bermanfaat, tidak hanya bagi dua ormas Islam terbesar di Tanah Air (Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama), tapi juga untuk bangsa Indonesia.
"Semua sudah melalui proses, dana sudah diberikan ke Pemuda Muhammadiyah dan GP Ansor, lalu dapat dipertanggungjawabkan. Makanya saya kaget ada persoalan sekarang ini dan tidak tahu indikasinya apa. Tapi, saya sudah bertemu dengan Dahnil Anzar yang menyampaikan kemungkinan karena atmosfer menjelang Muktamar Pemuda Muhammadiyah," ucapnya.
Dahnil Anzar Simanjuntak adalah Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah yang sempat dimintai keterangan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (23/11) terkait dugaan penyimpangan dana Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia yang diselenggarakan di Pelataran Candi Prambanan, Jawa Tengah, 16-17 Desember 2017.
Bersama Ketua Panitia Kegiatan Kemah Apel Pemuda Islam 2017, Ahmad Fanani, Dahnil dikawal sejumlah orang yang mengenakan Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (Kokam).
Sedangkan, Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah XVII akan dilaksanakan pada 25-28 November 2018 di Yogyakarta.
Sementara itu, terkait pengembalian dana Rp2 miliar dari Pemuda Muhammadiyah ke Kemenpora, menteri asal Madura itu mengaku belum mengetahui secara detail, tapi mekanismenya akan diserahkan ke Biro Keuangan karena membutuhkan kajian serta telaah mendalam. (*)
Video Oleh Fiqih Arfani
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018