){kind=link}
Surabaya (Antaranews Jatim) - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Jawa Timur dan Jawa Tengah Komisi Pemberantasan Korupsi M. Najib Wahito meninjau proyek jalan MERR di kawasan Gunung Anyar atau perbatasan Surabaya dan Sidoarjo, Jatim, Rabu.
"Proses pembangunan jalan itu tidak mudah karena harus melakukan pembebasan di sepanjang jalan MERR (Middle East Ring Road) itu," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada M. Najid Wahito saat meninjau proyek MERR di kawasan Gunung Anyar.
Meski demikian, lanjut dia, proses pembebasan lahan untuk MERR saat ini sudah hampir selesai semua tinggal menyisahkan pembebasan lahan milik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.
"Saya minta untuk disurati. Kalau dulu minta dibangunkan perpustakaan, sehingga kita setorkan uangnya dan mereka yang buat sendiri," katanya.
Menurut dia, di sisi utara yang dua jalur dan masuk ke dalam kontrak, dipastikan akan selesai hingga akhir tahun ini. Selain itu, ia juga mengaku akan mengevaluasi kembali kontruksi yang ada di ujung proyek MERR yang dinilai kurang tepat.
Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga menjelaskan bahwa apabila proyek MERR ini sudah selesai, maka warga yang akan ke Sidoarjo, terutama ke Juanda, tidak perlu lagi lewat Jalan Ahmad Yani, cukup lewat jalur itu lebih cepat karena sudah nyambung ke tol.
Wali Kota Risma juga mengaku sengaja mengajak pihak KPK untuk meninjau langsung beberapa proyek di Surabaya. Sebetulnya, Risma ingin mengajak KPK meninjau semua proyek yang sedang dikerjakan oleh Pemkot Surabaya.
Namun, lanjut dia, karena keterbatasan waktu, akhirnya pada Rabu ini hanya dua yang ditinjau oleh KPK, yaitu proyek MERR dan Teluk Lamong.
"Kebetulan beliau ini kan supervisi untuk Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur, itu kan juga mengevaluasi Surabaya, makanya saya ajak untuk meninjau proyek. Sebetulnya ingin semuanya, tapi karena waktunya tidak ada, maka dipilih yang nututi saja," katanya.
Sementara itu, Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) Jawa Timur dan Jawa Tengah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Najib Wahito mengatakan pihaknya melihat ada hal-hal positif yang bisa dijadikan contoh dari Surabaya untuk daerah lainnya. Terutama dalam menyejahterakan masyarakat, pegawai negeri sipil dan juga pencegahan korupsinya.
"Saya kira Surabaya itu bisa dijadikan contoh untuk daerah-daerah lain dalam memajukan masyarakatnya, pembangunan maupun pencegahan korupsi dan dari segala bidang," kata Najib.
Bahkan, ia menilai ada beberapa poin kunci yang dapat dijadikan contoh dari Surabaya untuk daerah lain di Indonesia, terutama dalam menjadikan daerahnya maju dan bersih dari korupsi.
Beberapa poin yang dimaksud yakni perlu ada komitmen dari pimpinan, harus didukung oleh transparansi dan partisipasi masyarakat, harus didukung oleh birokrasi atau pegawai negeri sipil yang berintegritas dan solid, ada optimalisasi pendapatan karena itu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pada gilirannya nanti akan menyejahterakan masyarakat dan pegawai di pemda setempat dan terakhir efisiensi belanja.
"Kalau kita lihat di Surabaya itu, banyak upaya untuk mengefisiensi belanja. Kalau kita lihat struktur APBD di daerah lain banyak yang tumpang tindih dan pemborosan, jadi Surabaya patut dicontoh," katanya. (*) ADV
Video Oleh Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Proses pembangunan jalan itu tidak mudah karena harus melakukan pembebasan di sepanjang jalan MERR (Middle East Ring Road) itu," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kepada M. Najid Wahito saat meninjau proyek MERR di kawasan Gunung Anyar.
Meski demikian, lanjut dia, proses pembebasan lahan untuk MERR saat ini sudah hampir selesai semua tinggal menyisahkan pembebasan lahan milik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.
"Saya minta untuk disurati. Kalau dulu minta dibangunkan perpustakaan, sehingga kita setorkan uangnya dan mereka yang buat sendiri," katanya.
Menurut dia, di sisi utara yang dua jalur dan masuk ke dalam kontrak, dipastikan akan selesai hingga akhir tahun ini. Selain itu, ia juga mengaku akan mengevaluasi kembali kontruksi yang ada di ujung proyek MERR yang dinilai kurang tepat.
Wali kota perempuan pertama di Kota Surabaya ini juga menjelaskan bahwa apabila proyek MERR ini sudah selesai, maka warga yang akan ke Sidoarjo, terutama ke Juanda, tidak perlu lagi lewat Jalan Ahmad Yani, cukup lewat jalur itu lebih cepat karena sudah nyambung ke tol.
Wali Kota Risma juga mengaku sengaja mengajak pihak KPK untuk meninjau langsung beberapa proyek di Surabaya. Sebetulnya, Risma ingin mengajak KPK meninjau semua proyek yang sedang dikerjakan oleh Pemkot Surabaya.
Namun, lanjut dia, karena keterbatasan waktu, akhirnya pada Rabu ini hanya dua yang ditinjau oleh KPK, yaitu proyek MERR dan Teluk Lamong.
"Kebetulan beliau ini kan supervisi untuk Jawa Timur. Kalau di Jawa Timur, itu kan juga mengevaluasi Surabaya, makanya saya ajak untuk meninjau proyek. Sebetulnya ingin semuanya, tapi karena waktunya tidak ada, maka dipilih yang nututi saja," katanya.
Sementara itu, Unit Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Kopsurgah) Jawa Timur dan Jawa Tengah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) M. Najib Wahito mengatakan pihaknya melihat ada hal-hal positif yang bisa dijadikan contoh dari Surabaya untuk daerah lainnya. Terutama dalam menyejahterakan masyarakat, pegawai negeri sipil dan juga pencegahan korupsinya.
"Saya kira Surabaya itu bisa dijadikan contoh untuk daerah-daerah lain dalam memajukan masyarakatnya, pembangunan maupun pencegahan korupsi dan dari segala bidang," kata Najib.
Bahkan, ia menilai ada beberapa poin kunci yang dapat dijadikan contoh dari Surabaya untuk daerah lain di Indonesia, terutama dalam menjadikan daerahnya maju dan bersih dari korupsi.
Beberapa poin yang dimaksud yakni perlu ada komitmen dari pimpinan, harus didukung oleh transparansi dan partisipasi masyarakat, harus didukung oleh birokrasi atau pegawai negeri sipil yang berintegritas dan solid, ada optimalisasi pendapatan karena itu tujuannya untuk meningkatkan pendapatan daerah dan juga pada gilirannya nanti akan menyejahterakan masyarakat dan pegawai di pemda setempat dan terakhir efisiensi belanja.
"Kalau kita lihat di Surabaya itu, banyak upaya untuk mengefisiensi belanja. Kalau kita lihat struktur APBD di daerah lain banyak yang tumpang tindih dan pemborosan, jadi Surabaya patut dicontoh," katanya. (*) ADV
Video Oleh Abdul Hakim
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018