Surabaya (Antaranews Jatim) - Kementerian Sosial menyerahkan bantuan sebesar Rp1,6 miliar kepada korban tanah bergerak di desa Cimanintin, kecamatan Jati Nunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat, Minggu, mengatakan bantuan ini terdiri dari bantuan stimulan pembangunan rumah sebesar RP1,575 miliar dan bantuan lumbung sosial Kampung Siaga Bencana (KSB) sebesar Rp69,57 juta serta motor dapur umum lapangan.
"Bantuan stimulan itu diberikan kepada 63 kepala keluarga masing masing Rp25 juta, kemudian juga disiapkan bantuan untuk KSB," kata Harry Hikmat sausai meresmikan Kampung Siaga Bencana Desa Cimanintin, Kabupaten Sumedang.
Menurut dia, tingginya intensitas hujan di Jawa Barat beberapa waktu lalu mengakibatkan bencana alam di di beberapa titik, salah satunya pergerakan tanah di Dusun Cimanintin Blok Babakan Sawah di Desa Cimanintin.
Area terdampak pergerakan tanah di dusun ini, kata dia, mencapai 4 hektare sehingga warga dipindahkan ke tempat lebih aman atau direlokasi.
Sementara itu, sebagai upaya menghidari jatuhnya korban, pemerintah juga telah memutuskan untuk membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) di dusun tersebut.
"Kesiagaan warga Dusun Cimanintin sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi korban. Dusun ini sangat rawan bencana dan termasuk dusun KSB ke-5 di Kabupaten Sumedang dan ke-628 secara nasional," ucapnya.
Tujuan KSB yakni memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana, membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat.
Tak itu saja, KSB juga mengorganisasikan masyarakat terlatih untuk siaga bencana, serta mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada untuk penanggulangan bencana.
Kementerian Sosial sendiri, lanjut dia, menargetkan berdirinya 100 KSB di sejumlah kabupaten dan kota pada tahun ini, termasuk menambahnya di Kabupaten Sumedang.
"Tinggal di lokasi rawan bencana bukan berarti hidup dalam kekhawatiran dan menunggu bencana datang lalu baru menggerakkan warga kesiapsiagaan menghadapi bencana," katanya.
Sedangkan, khusus untuk Pemerintah Kabupaten Sumedang ia berharap lebih memerhatikan lingkungan di wilayah mereka karena saat ini banyak fenomena bencana, terlebih dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu Presiden telah mengamanatkannya.
Di sisi lain, Dirjen mengungkapkan peran Kementerian Sosial dalam penanggulangan bencana mencakup tiga hal besar, yaitu penguatan kapasitas sosial (sebelum terjadi bencana), asistensi sosial (saat terjadi bencana) dan pemulihan sosial (setelah bencana). (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Harry Hikmat, Minggu, mengatakan bantuan ini terdiri dari bantuan stimulan pembangunan rumah sebesar RP1,575 miliar dan bantuan lumbung sosial Kampung Siaga Bencana (KSB) sebesar Rp69,57 juta serta motor dapur umum lapangan.
"Bantuan stimulan itu diberikan kepada 63 kepala keluarga masing masing Rp25 juta, kemudian juga disiapkan bantuan untuk KSB," kata Harry Hikmat sausai meresmikan Kampung Siaga Bencana Desa Cimanintin, Kabupaten Sumedang.
Menurut dia, tingginya intensitas hujan di Jawa Barat beberapa waktu lalu mengakibatkan bencana alam di di beberapa titik, salah satunya pergerakan tanah di Dusun Cimanintin Blok Babakan Sawah di Desa Cimanintin.
Area terdampak pergerakan tanah di dusun ini, kata dia, mencapai 4 hektare sehingga warga dipindahkan ke tempat lebih aman atau direlokasi.
Sementara itu, sebagai upaya menghidari jatuhnya korban, pemerintah juga telah memutuskan untuk membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB) di dusun tersebut.
"Kesiagaan warga Dusun Cimanintin sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi korban. Dusun ini sangat rawan bencana dan termasuk dusun KSB ke-5 di Kabupaten Sumedang dan ke-628 secara nasional," ucapnya.
Tujuan KSB yakni memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana, membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat.
Tak itu saja, KSB juga mengorganisasikan masyarakat terlatih untuk siaga bencana, serta mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang ada untuk penanggulangan bencana.
Kementerian Sosial sendiri, lanjut dia, menargetkan berdirinya 100 KSB di sejumlah kabupaten dan kota pada tahun ini, termasuk menambahnya di Kabupaten Sumedang.
"Tinggal di lokasi rawan bencana bukan berarti hidup dalam kekhawatiran dan menunggu bencana datang lalu baru menggerakkan warga kesiapsiagaan menghadapi bencana," katanya.
Sedangkan, khusus untuk Pemerintah Kabupaten Sumedang ia berharap lebih memerhatikan lingkungan di wilayah mereka karena saat ini banyak fenomena bencana, terlebih dalam sidang kabinet beberapa waktu lalu Presiden telah mengamanatkannya.
Di sisi lain, Dirjen mengungkapkan peran Kementerian Sosial dalam penanggulangan bencana mencakup tiga hal besar, yaitu penguatan kapasitas sosial (sebelum terjadi bencana), asistensi sosial (saat terjadi bencana) dan pemulihan sosial (setelah bencana). (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018