Surabaya (Antaranews Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan untuk meningkatkan daya saing industri dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan publik yang mudah, salah satunya melalui sistem daring atau online.
"Melalui sistem daring, ditambah multiple channel, maka masalah perizinan dapat teratasi, lalu daya saing industri dapat tercapai," ujarnya saat paparan di hadapan sejumlah CEO beberapa perusahaan di Jakarta berdasarkan siaran pers yang diterima Antara di Surabaya, Selasa.
Dengan pelayanan publik yang mudah, kata dia, maka tidak akan terjadi pungutan liar dan pemerintahan berjalan sesuai harapan sehingga berimbas pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, terdapat beberapa syarat lain untuk mencapainya, yaitu pelayanan yang harus transparan, terukur dan memiliki jiwa kepemimpinan, serta didukung sistem teknologi informasi.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, juga mengusulkan Presiden harus membuat keputusan untuk mengambil alih pengembangan industrialisasi agar tidak terlalu banyak yang mengurus aturan-aturan di Indonesia.
"Peraturan dan pungutan itu lebih pada masalah struktural. Karena itulah, Presiden bisa mengambil alih kelembagaan," ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim itu.
Gubernur juga mengusulkan para pelaku usaha industri bisa menjadi second opinion (pendapat kedua) bagi Presiden RI, terutama dalam upaya mengembangkan dan memperbaiki industri di Indonesia karena sebagai pelaku industri di Indonesia.
"Tim untuk memberikan opini jangan hanya diberikan kepada birokasi, tapi juga harus diberikan para pelaku industri untuk melakukan perbaikan," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Melalui sistem daring, ditambah multiple channel, maka masalah perizinan dapat teratasi, lalu daya saing industri dapat tercapai," ujarnya saat paparan di hadapan sejumlah CEO beberapa perusahaan di Jakarta berdasarkan siaran pers yang diterima Antara di Surabaya, Selasa.
Dengan pelayanan publik yang mudah, kata dia, maka tidak akan terjadi pungutan liar dan pemerintahan berjalan sesuai harapan sehingga berimbas pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, terdapat beberapa syarat lain untuk mencapainya, yaitu pelayanan yang harus transparan, terukur dan memiliki jiwa kepemimpinan, serta didukung sistem teknologi informasi.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, juga mengusulkan Presiden harus membuat keputusan untuk mengambil alih pengembangan industrialisasi agar tidak terlalu banyak yang mengurus aturan-aturan di Indonesia.
"Peraturan dan pungutan itu lebih pada masalah struktural. Karena itulah, Presiden bisa mengambil alih kelembagaan," ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim itu.
Gubernur juga mengusulkan para pelaku usaha industri bisa menjadi second opinion (pendapat kedua) bagi Presiden RI, terutama dalam upaya mengembangkan dan memperbaiki industri di Indonesia karena sebagai pelaku industri di Indonesia.
"Tim untuk memberikan opini jangan hanya diberikan kepada birokasi, tapi juga harus diberikan para pelaku industri untuk melakukan perbaikan," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya. (*)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018