Surabaya (Antaranews Jatim) - Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia (ADPI) sepakat untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan pupuk di kalangan petani yang biasanya disebabkan oleh pendistribusian yang tersendat.
"Asosiasi ini didirikan untuk memudahkan komunikasi yang intens secara kelembagaan supaya kalau ada permasalahan bisa segera diketahui sumbernya," ujar Ketua Umum ADPI Agung Wahyudi, kepada wartawan, usai mengukuhkan pengurus ADPI Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis.
Dia mengatakan pengukuhan pengurus Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia untuk Provinsi Jawa Timur sengaja digelar pertama, mendahului provinsi lainnya, karena alokasi pupuk subsidi nasional terbanyak, yaitu sebesar 30 persen, berada di wilayah ini.
Sedangkan alokasi pupuk subsidi nasional untuk keseluruhan Pulau Jawa mencapai 70 persen.
"Alokasi pupuk subsidi tersebut harus diamankan agar tepat harga, mutu, kualitas dan sasaran," ucapnya.
Agung mengingatkan, lembaga ADPI dilegalkan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan distribusi pupuk.
Dia juga menekakan, organisasi ADPI bertujuan untuk mengoordinasikan dan menyinergikan "stakeholder", seperti produsen dan dinas terkait untuk distribusi pupuk yang ideal.
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Khilmi mengapresiasi terbentuknya ADPI.
Dia menilai visi-misi yang diusung lembaga ADPI terkait pendistribusian pupuk ke depan dapat menunjang program swasembada pangan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Asosiasi ini didirikan untuk memudahkan komunikasi yang intens secara kelembagaan supaya kalau ada permasalahan bisa segera diketahui sumbernya," ujar Ketua Umum ADPI Agung Wahyudi, kepada wartawan, usai mengukuhkan pengurus ADPI Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis.
Dia mengatakan pengukuhan pengurus Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia untuk Provinsi Jawa Timur sengaja digelar pertama, mendahului provinsi lainnya, karena alokasi pupuk subsidi nasional terbanyak, yaitu sebesar 30 persen, berada di wilayah ini.
Sedangkan alokasi pupuk subsidi nasional untuk keseluruhan Pulau Jawa mencapai 70 persen.
"Alokasi pupuk subsidi tersebut harus diamankan agar tepat harga, mutu, kualitas dan sasaran," ucapnya.
Agung mengingatkan, lembaga ADPI dilegalkan untuk menyelesaikan beberapa permasalahan distribusi pupuk.
Dia juga menekakan, organisasi ADPI bertujuan untuk mengoordinasikan dan menyinergikan "stakeholder", seperti produsen dan dinas terkait untuk distribusi pupuk yang ideal.
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Khilmi mengapresiasi terbentuknya ADPI.
Dia menilai visi-misi yang diusung lembaga ADPI terkait pendistribusian pupuk ke depan dapat menunjang program swasembada pangan. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018