Probolinggo (Antaranews Jatim) - Wali kota Probolinggo Rukmini menerima piagam penghargaan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di ruang rapat Graha Wicaksana Praja, Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Jumat.
Piagam itu diberikan kepada bupati dan wali kota di Jawa Timur yang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2017. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, 36 di antaranya mendapat opini WTP, sedangkan dua daerah yakni Kabupaten Sampang dan Lumajang tidak mendapatkan predikat itu.
"Alhamdulillah, WTP atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo diapresiasi oleh gubernur dan menteri keuangan," kata Rukmini di Probolinggo.
Opini WTP sebenarnya sudah diumumkan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur pada Mei 2018, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan apresiasinya kepada pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur pada akhir September 2018.
"Semoga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terus melanjutkan prestasi itu untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahwa pengelolaan keuangannya ternyata baik dan patuh terhadap aturan yang ada yakni aturan yang sudah ditentukan," tuturnya.
Ia mengatakan prestasi itu membuatnya bersyukur dan bangga karena pendampingnya yaitu seluruh kepala OPD dan staf menunjukkan komitmen, integritas dan patuh terhadap aturan dalam mengelola keuangan daerah.
"Dengan pengelolaan yang tertib semacam itu, tentunya lebih tenang dan tidak ada beban dalam mengelola uang negara atau uang rakyat. Semoga hidup kita menjadi barokah, untuk anak cucu. Amin ya rabbal alamin," katanya.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur Wiwin Istanti dalam sambutannya mengatakan pengelolaan keuangan negara yang sehat adalah tata kelola keuangan yang baik dan konsisten.
"Untuk mendapatkan opini WTP, tidak semata-mata penyajian keuangan yang berkualitas, tetapi harus ditopang efektivitas pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap perundang-undangan," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Piagam itu diberikan kepada bupati dan wali kota di Jawa Timur yang berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2017. Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, 36 di antaranya mendapat opini WTP, sedangkan dua daerah yakni Kabupaten Sampang dan Lumajang tidak mendapatkan predikat itu.
"Alhamdulillah, WTP atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Probolinggo diapresiasi oleh gubernur dan menteri keuangan," kata Rukmini di Probolinggo.
Opini WTP sebenarnya sudah diumumkan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur pada Mei 2018, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan apresiasinya kepada pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur pada akhir September 2018.
"Semoga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terus melanjutkan prestasi itu untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bahwa pengelolaan keuangannya ternyata baik dan patuh terhadap aturan yang ada yakni aturan yang sudah ditentukan," tuturnya.
Ia mengatakan prestasi itu membuatnya bersyukur dan bangga karena pendampingnya yaitu seluruh kepala OPD dan staf menunjukkan komitmen, integritas dan patuh terhadap aturan dalam mengelola keuangan daerah.
"Dengan pengelolaan yang tertib semacam itu, tentunya lebih tenang dan tidak ada beban dalam mengelola uang negara atau uang rakyat. Semoga hidup kita menjadi barokah, untuk anak cucu. Amin ya rabbal alamin," katanya.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jawa Timur Wiwin Istanti dalam sambutannya mengatakan pengelolaan keuangan negara yang sehat adalah tata kelola keuangan yang baik dan konsisten.
"Untuk mendapatkan opini WTP, tidak semata-mata penyajian keuangan yang berkualitas, tetapi harus ditopang efektivitas pengendalian internal yang memadai serta kepatuhan terhadap perundang-undangan," katanya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018