Jember (Antaranews Jatim) - Kasubdit Bina Masyarakat, Direktorat Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Solihudin Nasution meminta masyarakat dan mahasiswa Universitas Jember mewaspadai penyebaran radikalisme dan terorisme melalui media sosial.
"Dulu penyebaran paham radikalisme dan terorisme melalui kedekatan hubungan, ikatan keluarga, dan kegiatan tatap muka, namun kini beralih melalui media sosial dan internet," katanya saat memberikan kuliah umum di Gedung Soetardjo Kampus Universitas Jember, Jawa Timur, Rabu.
Studium general bertema "Anti radikalisme dan Anti Terorisme Dalam Menjaga Keutuhan NKRI" yang digelar oleh FISIP Universitas Jember itu menghadirkan testimoni mantan teroris Sofyan Tsauri.
"Saya imbau masyarakat bijak memakai internet dan media sosial, baik dalam mencari informasi bahkan ilmu, hingga menyebarkan informasi yang didapat karena menjadi kunci agar terhindar dari bahaya radikalisme dan terorisme," tuturnya.
Menurutnya pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang untuk mengantisipasi penyebaran ajaran radikalisme dan terorisme melalui internet dan media sosial.
"Dalam UU itu, ada hukuman bagi mereka yang terbukti turut menyebarkan ajaran radikalisme dan terorisme, termasuk mengasosiasikan dirinya dengan kelompok radikal atau terorisme tertentu, sehingga hendaknya mahasiswa wajib berhati-hati dan lebih bijaksana dalam memanfaatkan internet dan media sosial," katanya.
Pejabat BNPT yang juga perwira menengah TNI AU itu lantas mencontohkan kasus penyerangan Polda Riau oleh kelompok teroris pada Mei 2018 yakni beberapa tersangka berhasil dilacak dari media sosial yang digunakan.
"Jadi jangan sampai mahasiswa malah turut menyebarkan informasi, paham, atau bahkan ajakan terkait ajaran radikalisme dan terorisme walaupun tanpa sengaja, sebab konsekuensinya sangat berat," ujarnya.
Untuk mengantisipasi banyaknya ajaran radikalisme dan terorisme di dunia maya, BNPT sendiri telah melatih para blogger yang rutin menyebarluaskan pesan-pesan perdamaian dan cinta NKRI.
"Hingga hari ini BNPT sudah membentuk dan membina komunitas blogger di sepuluh provinsi dan bakal bertambah terus," katanya.
Sementara Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember Abdullah Syamsul Arifin mengatakan radikalisme dan terorisme bisa berasal dari pemahaman agama yang sempit, klaim kebenaran agama yang menyalahkan pihak lain yang berbeda dengan kelompoknya yang semuanya berawal dari pemahaman yang instan.
"Hati-hati belajar agama dari internet, jangan karena alasan sibuk lantas menjadikan mahasiswa enggan menimba ilmu agama dari para guru agama, kiai, dan ustad yang sudah terbukti memiliki otoritas agama yang diakui," katanya.
Dosen di IAIN Jember itu mengusulkan agar diseminasi pemahaman agama yang moderat seperti yang diajarkan oleh organisasi keagamaan NU, Muhammadiyah, MUI, dan lainnya, lebih digencarkan guna memberikan pemahaman akan Islam yang rahmatan lil alamien.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Dulu penyebaran paham radikalisme dan terorisme melalui kedekatan hubungan, ikatan keluarga, dan kegiatan tatap muka, namun kini beralih melalui media sosial dan internet," katanya saat memberikan kuliah umum di Gedung Soetardjo Kampus Universitas Jember, Jawa Timur, Rabu.
Studium general bertema "Anti radikalisme dan Anti Terorisme Dalam Menjaga Keutuhan NKRI" yang digelar oleh FISIP Universitas Jember itu menghadirkan testimoni mantan teroris Sofyan Tsauri.
"Saya imbau masyarakat bijak memakai internet dan media sosial, baik dalam mencari informasi bahkan ilmu, hingga menyebarkan informasi yang didapat karena menjadi kunci agar terhindar dari bahaya radikalisme dan terorisme," tuturnya.
Menurutnya pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang untuk mengantisipasi penyebaran ajaran radikalisme dan terorisme melalui internet dan media sosial.
"Dalam UU itu, ada hukuman bagi mereka yang terbukti turut menyebarkan ajaran radikalisme dan terorisme, termasuk mengasosiasikan dirinya dengan kelompok radikal atau terorisme tertentu, sehingga hendaknya mahasiswa wajib berhati-hati dan lebih bijaksana dalam memanfaatkan internet dan media sosial," katanya.
Pejabat BNPT yang juga perwira menengah TNI AU itu lantas mencontohkan kasus penyerangan Polda Riau oleh kelompok teroris pada Mei 2018 yakni beberapa tersangka berhasil dilacak dari media sosial yang digunakan.
"Jadi jangan sampai mahasiswa malah turut menyebarkan informasi, paham, atau bahkan ajakan terkait ajaran radikalisme dan terorisme walaupun tanpa sengaja, sebab konsekuensinya sangat berat," ujarnya.
Untuk mengantisipasi banyaknya ajaran radikalisme dan terorisme di dunia maya, BNPT sendiri telah melatih para blogger yang rutin menyebarluaskan pesan-pesan perdamaian dan cinta NKRI.
"Hingga hari ini BNPT sudah membentuk dan membina komunitas blogger di sepuluh provinsi dan bakal bertambah terus," katanya.
Sementara Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember Abdullah Syamsul Arifin mengatakan radikalisme dan terorisme bisa berasal dari pemahaman agama yang sempit, klaim kebenaran agama yang menyalahkan pihak lain yang berbeda dengan kelompoknya yang semuanya berawal dari pemahaman yang instan.
"Hati-hati belajar agama dari internet, jangan karena alasan sibuk lantas menjadikan mahasiswa enggan menimba ilmu agama dari para guru agama, kiai, dan ustad yang sudah terbukti memiliki otoritas agama yang diakui," katanya.
Dosen di IAIN Jember itu mengusulkan agar diseminasi pemahaman agama yang moderat seperti yang diajarkan oleh organisasi keagamaan NU, Muhammadiyah, MUI, dan lainnya, lebih digencarkan guna memberikan pemahaman akan Islam yang rahmatan lil alamien.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018