Tulungagung (Antaranews Jatim) - PDIP Tulungagung tidak menyiapkan acara khusus maupun tasyakuran atas pelantikan pasangan calon yang mereka usung, Syahri Mulyo - Maryoto Bhirowo (SahTo) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung periode 2018-2023.
"Tidak ada agenda khusus. Mungkin yang ada (syukuran) d rumah pak Cawabup (Maryoto Bhirowo)," kata tim pemenangan Sahto yang juga bendahara DPC PDIP Tulungagung, Heru Santoso di Tulungagung, Senin.
Meski mengaku tahu ada pelantikan Syahri Mulyo di gedung Kementerian Dalam Negeri pada Selasa (25/9), Heru mengaku PDIP Tulungagung tak menyiapkan acara khusus, apalagi eforia berlebihan termasuk dari jaringan relawan Sahto.
Ia berdalih, posisi Syahri Mulyo yang masih menjadi pesakitan (tersangka korupsi) oleh KPK menjadi alasan warga PDIP untuk bersikap prihatin, namun tetap terus memantau proses pelantikan pasangan calon petahana itu oleh Menteri Dalam Negeri.
"Tidak semuanya mendapatkan (undangan). Hanya terbatas saja," ujar Heru ditemui usai rapat Banggar di Kantor Tulungagung.
Kendati begitu, Heru mengaku jajaran pengurus DPC PDIP tetap akan datang dalam acara tasyakuran di rumah Cawabup Maryoto Bhirowo.
Heru mengaku belum mengetahui pasti terkait nasib Syahri Mulyo usai pelantikan.
Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ada keputusan hukum tetap dari pengadilan, atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjeratnya.
Dari informasi sementara usai dilantik Syahri akan langsung dinonaktifkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.
Jika mengacu aturan, Maryoto Bhirowo lah yang nantinya ditunjuk sebagai Plt Bupati Tulungagung, mengisi posisi Syahri yang kosong selama masih berurusan dengan masalah hukum terkait dugaan korupsi yang disangkakan penyidik KPK.
"Itu ranah kewenangan Kemendagri. Yang jelas selama bupati terpilih masih menjalani proses hukum, statusnya nonaktif dan diisi pejabat Plt oleh Wabup Maryoto Bhirowo," ujar Heru. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Tidak ada agenda khusus. Mungkin yang ada (syukuran) d rumah pak Cawabup (Maryoto Bhirowo)," kata tim pemenangan Sahto yang juga bendahara DPC PDIP Tulungagung, Heru Santoso di Tulungagung, Senin.
Meski mengaku tahu ada pelantikan Syahri Mulyo di gedung Kementerian Dalam Negeri pada Selasa (25/9), Heru mengaku PDIP Tulungagung tak menyiapkan acara khusus, apalagi eforia berlebihan termasuk dari jaringan relawan Sahto.
Ia berdalih, posisi Syahri Mulyo yang masih menjadi pesakitan (tersangka korupsi) oleh KPK menjadi alasan warga PDIP untuk bersikap prihatin, namun tetap terus memantau proses pelantikan pasangan calon petahana itu oleh Menteri Dalam Negeri.
"Tidak semuanya mendapatkan (undangan). Hanya terbatas saja," ujar Heru ditemui usai rapat Banggar di Kantor Tulungagung.
Kendati begitu, Heru mengaku jajaran pengurus DPC PDIP tetap akan datang dalam acara tasyakuran di rumah Cawabup Maryoto Bhirowo.
Heru mengaku belum mengetahui pasti terkait nasib Syahri Mulyo usai pelantikan.
Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ada keputusan hukum tetap dari pengadilan, atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjeratnya.
Dari informasi sementara usai dilantik Syahri akan langsung dinonaktifkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.
Jika mengacu aturan, Maryoto Bhirowo lah yang nantinya ditunjuk sebagai Plt Bupati Tulungagung, mengisi posisi Syahri yang kosong selama masih berurusan dengan masalah hukum terkait dugaan korupsi yang disangkakan penyidik KPK.
"Itu ranah kewenangan Kemendagri. Yang jelas selama bupati terpilih masih menjalani proses hukum, statusnya nonaktif dan diisi pejabat Plt oleh Wabup Maryoto Bhirowo," ujar Heru. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018