Surabaya (Antaranews Jatim) - Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur, Mufti Anam mengatakan polemik beras yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir perlu ditanggapi dengan kepala dingin, agar membuat situasi perekonomian tetap kondusif.
"Kami berharap polemik bisa diselesaikan di internal pemerintah antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso," kata Mufti, dalam siaran persnya di Surabaya.
Ia mengapresiasi Presiden Jokowi yang langsung menginstruksikam jajarannya untuk duduk bersama dan melakukan mediasi. "Kondisi ekonomi saat ini penuh tantangan, tentu tidak baik jika gaduh di media," kata Mufti.
Masing-masing pihak yang berpolemik, kata dia, punya landasan argumentasi, antara lain argumentasi impor merupakan hasil rapat koordinasi antar-kementerian, dan ada argumentasi soal stok beras terkini.
Ada pula argumentasi soal antisipasi mundurnya musim tanam pada akhir tahun ini karena kemarau sesuai prediksi BMKG yang berkonsekunsi ke mundurnya panen raya pada awal 2019.
"Karena masing-masing punya basis argumentasi, ya tentu lebih baik ini didialogkan. Kalau situasi gaduh dan berpolemik terbuka di media, dunia usaha makin tidak kondusif. Padahal, ekonomi kita sedang menghadapi tantangan. Jadi perlu situasi kondusif," katanya.
Mufti mengatakan, tahun ini terdapat dua momentum sekaligus yang harus dikelola pemerintah dengan baik. Pertama, akhir 2018 ini adalah tahun politik yang ditandai dengan makin panasnya kontestasi demokrasi.
Kedua, pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang luar biasa, mulai dari perang dagang AS dan China, tumbangnya negara-negara berkembang seperti Argentina, hingga naiknya suku bunga Bank Sentral AS yang membuat investor membawa dolar AS "pulang kampung" sehingga rupiah tertekan.
"Di antara dua momentum itulah, perlu dingin meresponsnya. Tidak perlu berpolemik terbuka, karena membuat situasi ekonomi makin tidak kondusif. Kalau tidak kondusif, bisa dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu karena sekarang ini tahun politik," katanya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Kami berharap polemik bisa diselesaikan di internal pemerintah antara Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso," kata Mufti, dalam siaran persnya di Surabaya.
Ia mengapresiasi Presiden Jokowi yang langsung menginstruksikam jajarannya untuk duduk bersama dan melakukan mediasi. "Kondisi ekonomi saat ini penuh tantangan, tentu tidak baik jika gaduh di media," kata Mufti.
Masing-masing pihak yang berpolemik, kata dia, punya landasan argumentasi, antara lain argumentasi impor merupakan hasil rapat koordinasi antar-kementerian, dan ada argumentasi soal stok beras terkini.
Ada pula argumentasi soal antisipasi mundurnya musim tanam pada akhir tahun ini karena kemarau sesuai prediksi BMKG yang berkonsekunsi ke mundurnya panen raya pada awal 2019.
"Karena masing-masing punya basis argumentasi, ya tentu lebih baik ini didialogkan. Kalau situasi gaduh dan berpolemik terbuka di media, dunia usaha makin tidak kondusif. Padahal, ekonomi kita sedang menghadapi tantangan. Jadi perlu situasi kondusif," katanya.
Mufti mengatakan, tahun ini terdapat dua momentum sekaligus yang harus dikelola pemerintah dengan baik. Pertama, akhir 2018 ini adalah tahun politik yang ditandai dengan makin panasnya kontestasi demokrasi.
Kedua, pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi tantangan ekonomi yang luar biasa, mulai dari perang dagang AS dan China, tumbangnya negara-negara berkembang seperti Argentina, hingga naiknya suku bunga Bank Sentral AS yang membuat investor membawa dolar AS "pulang kampung" sehingga rupiah tertekan.
"Di antara dua momentum itulah, perlu dingin meresponsnya. Tidak perlu berpolemik terbuka, karena membuat situasi ekonomi makin tidak kondusif. Kalau tidak kondusif, bisa dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu karena sekarang ini tahun politik," katanya.*
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018