Tulungagung (Antaranews Jatim) - KPK mendatangi Kantor Pertanahan Tulungagung guna memeriksa 14 dokumen aset tanah milik sejumlah pejabat di lingkup pemda setempat yang diduga terkait korupsi proyek infrastruktur 2016-2018 sebagaimana telah menyeret mantan bupati Syahri Mulyo.
"Iya, kemarin tim KPK kembali ke sini (Kantor Pertanahan) untuk memeriksa dokumen sertifikat tanah milik pejabat Tulungagung," kata Kepala Kantor Pertanahan Tulungagung Eko Jauhari di Tulungagung, Rabu.
Berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, kali ini fokus penyelidikan oleh tim komisi antirasuah bukan dokumen aset tanah milik bupati petahana terpilih Syahri Mulyo.
Sebagaimana penjelasan Eko, KPK hanya meminta berkaa sertifikat tanah milik beberapa pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung. Termasuk lingkup DPRD Tulungagung.
Namun aset siapa saja yang diminta KPK untuk dicocokkan data register tanah dan pemiliknya, Eko enggan membocorkan.
Ia hanya memberi "qlue" bahwa aset yang diminta adalah pejabat yang ada do lingkaran pendopo, tanpa menyebutnya satu per-satu.
"Keterangan yang saya dapat, masih dalam lingkaran pihak-pihak yang sedang diperiksa," kata Eko.
Untuk memastikan kesesuaian aset tanah dan sertifikat, tim penyidik KPK juga mendatangi lokasi tanah dimaksud guna memastikanya lewat GPS (global positioning system).
"Ada data tanah yang belum dimasukkan koordinatnya. Mereka yang mengecek ke lapangan dan mencatat koordinatnya sehingga bisa diakses dari `google maps`," kata Eko.
Eko memastikan sejauh ini belum ada permintaan penyitaan oleh KPK atas aset-aset tanah yang sudah diperiksa.
Namun, tim komisi antirasuah baru sebatas melakukan inventarisasi aset untuk kepentingan penyidikan terhadap para tersangka yang audah ditahan, maupun saksi-saksi yang diduga terkait.
Kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur 2016-2018 di Kabupaten Tulungagung telah menyeret bupati petahana terpilih Syahri Mulyo dan Kepala Dinas PUPR Tulungahung Sutrisno mendekam di pwnjara KPK.
Seorang penghubung bernama Agung dan pengusaha jasa konstruksi, Susilo Prabowo ikut ditahan. Mereka sebagian ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan fan sebagian lagi hasil pengembangan.
Operasi senyap itu dilakukan KPK hampir bersamaan dengan OTT di Kota Blitar yang menyeret nama Walikota Blitar Samanhudi Anwar
Selain Syahri dan Sutrisno yang telah mendekam di balik jeruji tahanan KPK, beberapa nama pejabat Pemkab Tulungagung ikut diperiksa oleh penyidik KPK.
Beberapa yang sudah digeledah dan dimintai keterangan adalah Sekda Tulungagung Indra Fauzi, Kepala DPKAD Hendrik Setyawan, Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Suharno, Ketua DPRD Tulungagung Supriyono dan sejumlah pejabat eselon II dan III lain. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Iya, kemarin tim KPK kembali ke sini (Kantor Pertanahan) untuk memeriksa dokumen sertifikat tanah milik pejabat Tulungagung," kata Kepala Kantor Pertanahan Tulungagung Eko Jauhari di Tulungagung, Rabu.
Berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya, kali ini fokus penyelidikan oleh tim komisi antirasuah bukan dokumen aset tanah milik bupati petahana terpilih Syahri Mulyo.
Sebagaimana penjelasan Eko, KPK hanya meminta berkaa sertifikat tanah milik beberapa pejabat di lingkup Pemkab Tulungagung. Termasuk lingkup DPRD Tulungagung.
Namun aset siapa saja yang diminta KPK untuk dicocokkan data register tanah dan pemiliknya, Eko enggan membocorkan.
Ia hanya memberi "qlue" bahwa aset yang diminta adalah pejabat yang ada do lingkaran pendopo, tanpa menyebutnya satu per-satu.
"Keterangan yang saya dapat, masih dalam lingkaran pihak-pihak yang sedang diperiksa," kata Eko.
Untuk memastikan kesesuaian aset tanah dan sertifikat, tim penyidik KPK juga mendatangi lokasi tanah dimaksud guna memastikanya lewat GPS (global positioning system).
"Ada data tanah yang belum dimasukkan koordinatnya. Mereka yang mengecek ke lapangan dan mencatat koordinatnya sehingga bisa diakses dari `google maps`," kata Eko.
Eko memastikan sejauh ini belum ada permintaan penyitaan oleh KPK atas aset-aset tanah yang sudah diperiksa.
Namun, tim komisi antirasuah baru sebatas melakukan inventarisasi aset untuk kepentingan penyidikan terhadap para tersangka yang audah ditahan, maupun saksi-saksi yang diduga terkait.
Kasus dugaan korupsi proyek infrastruktur 2016-2018 di Kabupaten Tulungagung telah menyeret bupati petahana terpilih Syahri Mulyo dan Kepala Dinas PUPR Tulungahung Sutrisno mendekam di pwnjara KPK.
Seorang penghubung bernama Agung dan pengusaha jasa konstruksi, Susilo Prabowo ikut ditahan. Mereka sebagian ditangkap dalam sebuah operasi tangkap tangan fan sebagian lagi hasil pengembangan.
Operasi senyap itu dilakukan KPK hampir bersamaan dengan OTT di Kota Blitar yang menyeret nama Walikota Blitar Samanhudi Anwar
Selain Syahri dan Sutrisno yang telah mendekam di balik jeruji tahanan KPK, beberapa nama pejabat Pemkab Tulungagung ikut diperiksa oleh penyidik KPK.
Beberapa yang sudah digeledah dan dimintai keterangan adalah Sekda Tulungagung Indra Fauzi, Kepala DPKAD Hendrik Setyawan, Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung Suharno, Ketua DPRD Tulungagung Supriyono dan sejumlah pejabat eselon II dan III lain. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018