Banyuwangi (Antaranews Jatim) - Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menggelar pertemuan dengan jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk membahas dibukanya layanan imigrasi bersamaan dengan terealisasinya Bandara Banyuwangi menjadi bandara internasional.
"Salah satu syarat untuk jadi international airport harus ada layanan imigrasi di bandara. Hari ini sudah kami bahas sampai teknisnya. Mudah-mudahan semua lancar, dan kita bisa mewujudkan bandara internasional di Banyuwangi," ujar Bupati Anas seusai rapat dengan jajaran Kemenkumham di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa.
Anas mengatakan, bandara internasional akan semakin memudahkan terjangkaunya pariwisata, bukan hanya di Banyuwangi, tapi juga daerah lain di sekitar Banyuwangi, termasuk kawasan Bali barat yang berdekatan dengan kabupaten paling timur di Pulau Jawa itu.
"Artinya ke depan, kalau pemasaran wisata bersama antara Banyuwangi dan Bali barat bisa semakin dipadukan, bakal kian cepat akselerasinya dengan kehadiran rute internasional di Banyuwangi," ujar Anas dalam keterangan tertulisnya.
Staf Ahli Menkumham Asep Kurnia mengatakan, kedatangan tim Kemenkumham di Banyuwangi, salah satunya untuk membicarakan keimigrasiaan terkait persiapan rute internasional di Banyuwangi. Apalagi dalam waktu dekat, ada rute internasional Kuala Lumpur-Banyuwangi yang dijadwalkan beroperasi menjelang akhir 2018.
"Kemenkumham sangat mendukung ikhtiar Banyuwangi untuk terus memajukan daerah," ujar Asep.
Asep mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Pemkab Banyuwangi terus mempercepat persiapan pendukung penerbangan internasional.
"Kebutuhan pelayanan imigrasi akan disiapkan, meliputi berbagai pelayanan, mulai dari CIQ (custom, immigration, quarantine), hingga port authority. Kebutuhan tersebut, juga terbagi dalam kedatangan dan keberangkatan," kata Asep.
Untuk itu, Asep berpesan, infrastruktur untuk menunjang kerja imigrasi tersebut, harus disiapkan dengan baik, seperti area untuk antrean imigrasi.
"Keimigrasian ini akan menjadi pintu masuk bagi para tamu ataupun wisatawan dari luar negeri. Jadi, pelayanan yang prima dari imigrasi menjadi kebutuhan penting, terutama di pintu kedatangan. Karena kalau datang ini, jumlah orang datang lebih banyak dan dalam waktu bersama," ujarnya.
Untuk mempersiapan kebutuhan infrastruktur tersebut, Anas berkoordinasi dengan PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Banyuwangi.
"Sementara kami siapkan gedung ruang tunggu VIP untuk konter imigrasi. Kami dan Angkasa Pura II sudah berkoordinasi untuk membangun gedung jalur internasional sendiri. Mohon doanya, semoga semua dimudahkan," kata Anas.
Saat ini, Bandara Banyuwangi melayani rute Jakarta-Banyuwangi pergi-pulang (PP) lima kali dalam sehari, dan Surabaya-Banyuwangi (PP) dua kali per hari.
"Semakin banyak orang datang ke Banyuwangi, tentu baik bagi ekonomi lokal. Apalagi jika wisatawan mancanegara yang datang, dan belanja mereka biasanya lebih banyak dibanding wisatawan domestik," ujar Anas.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Salah satu syarat untuk jadi international airport harus ada layanan imigrasi di bandara. Hari ini sudah kami bahas sampai teknisnya. Mudah-mudahan semua lancar, dan kita bisa mewujudkan bandara internasional di Banyuwangi," ujar Bupati Anas seusai rapat dengan jajaran Kemenkumham di Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa.
Anas mengatakan, bandara internasional akan semakin memudahkan terjangkaunya pariwisata, bukan hanya di Banyuwangi, tapi juga daerah lain di sekitar Banyuwangi, termasuk kawasan Bali barat yang berdekatan dengan kabupaten paling timur di Pulau Jawa itu.
"Artinya ke depan, kalau pemasaran wisata bersama antara Banyuwangi dan Bali barat bisa semakin dipadukan, bakal kian cepat akselerasinya dengan kehadiran rute internasional di Banyuwangi," ujar Anas dalam keterangan tertulisnya.
Staf Ahli Menkumham Asep Kurnia mengatakan, kedatangan tim Kemenkumham di Banyuwangi, salah satunya untuk membicarakan keimigrasiaan terkait persiapan rute internasional di Banyuwangi. Apalagi dalam waktu dekat, ada rute internasional Kuala Lumpur-Banyuwangi yang dijadwalkan beroperasi menjelang akhir 2018.
"Kemenkumham sangat mendukung ikhtiar Banyuwangi untuk terus memajukan daerah," ujar Asep.
Asep mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan Pemkab Banyuwangi terus mempercepat persiapan pendukung penerbangan internasional.
"Kebutuhan pelayanan imigrasi akan disiapkan, meliputi berbagai pelayanan, mulai dari CIQ (custom, immigration, quarantine), hingga port authority. Kebutuhan tersebut, juga terbagi dalam kedatangan dan keberangkatan," kata Asep.
Untuk itu, Asep berpesan, infrastruktur untuk menunjang kerja imigrasi tersebut, harus disiapkan dengan baik, seperti area untuk antrean imigrasi.
"Keimigrasian ini akan menjadi pintu masuk bagi para tamu ataupun wisatawan dari luar negeri. Jadi, pelayanan yang prima dari imigrasi menjadi kebutuhan penting, terutama di pintu kedatangan. Karena kalau datang ini, jumlah orang datang lebih banyak dan dalam waktu bersama," ujarnya.
Untuk mempersiapan kebutuhan infrastruktur tersebut, Anas berkoordinasi dengan PT Angkasa Pura II selaku pengelola Bandara Banyuwangi.
"Sementara kami siapkan gedung ruang tunggu VIP untuk konter imigrasi. Kami dan Angkasa Pura II sudah berkoordinasi untuk membangun gedung jalur internasional sendiri. Mohon doanya, semoga semua dimudahkan," kata Anas.
Saat ini, Bandara Banyuwangi melayani rute Jakarta-Banyuwangi pergi-pulang (PP) lima kali dalam sehari, dan Surabaya-Banyuwangi (PP) dua kali per hari.
"Semakin banyak orang datang ke Banyuwangi, tentu baik bagi ekonomi lokal. Apalagi jika wisatawan mancanegara yang datang, dan belanja mereka biasanya lebih banyak dibanding wisatawan domestik," ujar Anas.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018