Situbondo (Antaranews Jatim) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur meninjau inovasi Sistem Pelayanan Publik Terpadu (Simpel Puter) dan progres pembangunan unit kerja percontohan nasional Zona Integritas wilayah bebas korupsi (WBK).

"Pelayanan publik di polres sudah bagus dan berjalan baik, kami berharap terus berinovasi dan tidak boleh berpuas diri terhadap inovasi pelayanan yang ada agar terus ditingkatkan," kata Menpan-RB, usai meninjau inovasi pelayanan publik, di Polres Situbondo, Senin.

Ia mengatakan, secara umum seperti daerah yang sudah berjalan baik, pihaknya berharap terus berinovasi sehingga terjadi kompetisi dari berbagai instansi pemerintah untuk mengubah serta memperbaiki sistem pelayanan publik.

Apakah di daerah (kabupaten) lain melaksanakan zona integritas wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK dan WBBM), katanya pula. Menurutnya, saat ini di daerah lainnya juga berkompetisi memperbaiki pelayanan publik.

"Masing-masing wilayah sekarang berkompetisi memperbaiki pelayanan publik, dan kompetisi ini menjadi model dalam perbaikan birokrasi," ujarnya lagi.

Kapolres Situbondo AKBP Awan Hariono mengatakan inovasi pelayanan publik Sistem Pelayanan Terpadu (Simpel Puter) Polres Situbondo dan Sistem Pelayanan (Stempel) Pemkab Situbondo menjadi terobosan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Tentunya dengan mengubah dan memperbaiki layanan kepada masyarakat dengan inovasi yang ada saat ini dan pelayanan akan semakin efisien dan efektif," katanya pula.

Dalam kunjungan ini, Menteri PAN-RB Asman Abnur didampingi Deputi RB Kunwas Muhammad Yusuf Ateh, Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa, Asrena Polri Irjen Gatot Eddy Pramono, Sekjen Mahkamah Agung (MA) Achmad Setyo Pudjo, Wakil Kejaksaan Agung Dr Arminsyah, Sekjen Kemenkum-HAM Bambang Rantam, Irjen ATR BPN Erna M Mochtar, Kajati Jawa Timur Sunarta serta beberapa staf lainnya.

Layanan Sistem Pelayanan Terpadu (Simpel Puter) ini merupakan satu-satunya di Jawa Timur, dengan pelayanan pubik dari berbagai instansi dilaksanakan menjadi satu.

Layanan itu untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik seperti pembuatan SIM, pajak kendaraan, pembuatan KTP dan kartu keluarga (KK) layanan kesehatan, konsultasi hukum, layanan perbankan dan berbagai layanan masyarakat lainnya. (*)
Video Oleh Novi Husdinariyanto
 

Pewarta: Novi Husdinariyanto

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018