Surabaya (Antaranews Jatim) - Dinas Kesehatan Jawa Timur meminta masyarakat untuk tidak berpolemik terkait halal atau tidak halal pemberian vaksin Measles Rubella (MR) atau imunisasi campak pada anak.
"Masalah halal tidak halal vaksin sudah diteliti pakar dunia termasuk WHO," kata Kepala Dinas Kesehatan Jatim Kohar Heri Santoso di Surabaya, Jumat.
Kohar mengemukakan, ada daerah yang masih menolak pelaksanaan imunisasi. Hal itu dapat berpengaruh dengan apa yang diprogramkan pemerintah terkait sasaran capaian imunisasi.
"Kalau di masyarakat berkembang pemahaman polemik halal haram itu bisa mengurangi capaain sasaran imunisasi. Karena ada opini bisa mengganggu capaian imunisasi. Jadi Kalau terjadi atau area belum tercover imunisasi berarti ada masyarakat yang antibodinya bisa terganggu dan dapat terserang penyakit," tuturnya
Lebih lanjut, produsen sudah menyampaikan bahwa vaksin aman dan tidak menunjukkan indikasi halal dan haram. Meskipun dia mengakui di Indonesia vaksin MR belum tersertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Kohar menjelaskan imunisasi vaksin MR tidak hanya dilakukan di Indonesia namun juga sudah dilakukan penduduk muslim lainnya termasuk Arab Saudi. Tapi memang diakuinya perlu sertifikat halal haram suatu produk barang dari MUI.
"MUI memang belum mengeluarkan halal atau haram, tapi tindakan imunisasi dibolehkan oleh MUI. Vaksin perlu penelitian MUI untuk menyatakan halal, produsen dan MUI perlu melakukan itu juga," katanya.
Di Jatim pelaksanaan vaksin MR menunjukkan trafik menggembirakan. Pihak Dinkes Jatim mencatat 8,7 juta lebih anak di wilayah itu telah mendapatkan imunisasi.
"Imunisasi ini manfaatnya banyak, di Jatim sudah dilakukan da hasilnya sudah dirasakan, rubela sangat jauh terkendali," tuturnya..(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Masalah halal tidak halal vaksin sudah diteliti pakar dunia termasuk WHO," kata Kepala Dinas Kesehatan Jatim Kohar Heri Santoso di Surabaya, Jumat.
Kohar mengemukakan, ada daerah yang masih menolak pelaksanaan imunisasi. Hal itu dapat berpengaruh dengan apa yang diprogramkan pemerintah terkait sasaran capaian imunisasi.
"Kalau di masyarakat berkembang pemahaman polemik halal haram itu bisa mengurangi capaain sasaran imunisasi. Karena ada opini bisa mengganggu capaian imunisasi. Jadi Kalau terjadi atau area belum tercover imunisasi berarti ada masyarakat yang antibodinya bisa terganggu dan dapat terserang penyakit," tuturnya
Lebih lanjut, produsen sudah menyampaikan bahwa vaksin aman dan tidak menunjukkan indikasi halal dan haram. Meskipun dia mengakui di Indonesia vaksin MR belum tersertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Kohar menjelaskan imunisasi vaksin MR tidak hanya dilakukan di Indonesia namun juga sudah dilakukan penduduk muslim lainnya termasuk Arab Saudi. Tapi memang diakuinya perlu sertifikat halal haram suatu produk barang dari MUI.
"MUI memang belum mengeluarkan halal atau haram, tapi tindakan imunisasi dibolehkan oleh MUI. Vaksin perlu penelitian MUI untuk menyatakan halal, produsen dan MUI perlu melakukan itu juga," katanya.
Di Jatim pelaksanaan vaksin MR menunjukkan trafik menggembirakan. Pihak Dinkes Jatim mencatat 8,7 juta lebih anak di wilayah itu telah mendapatkan imunisasi.
"Imunisasi ini manfaatnya banyak, di Jatim sudah dilakukan da hasilnya sudah dirasakan, rubela sangat jauh terkendali," tuturnya..(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018