Surabaya (Antaranews Jatim) - Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (JAMPI) Jawa Timur mendatangi Mapolda Jatim, Rabu, berniat melaporkan pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Pacet, Kabupaten Mojokerto, KH Asep Saifuddin Chalim, yang dituding melakukan ujaran kebencian.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera saat dikonfirmasi membenarkan kedatangan JAMPI Jatim ke Subdit V Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim tersebut.
"Benar datang, tapi belum laporan. Sudah diarahkan petugas untuk buat laporan," kata Barung.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum JAMPI Jatim, Abdul Hamid menuding KH Asep melakukan ujaran kebencian melalui fatwa yang menyebut pelarangan umat Islam memilih Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno dalam Pilkada Jatim 2018.
Hamid juga mengklaim pihaknya mengantongi sejumlah bukti yang menguatkan ada tindak pidana ujaran kebencian, antara lain berupa foto, rekaman percakapan dan juga surat fatwa yang menyebut larangan memilih pasangan selain Khofifah-Emil.
"Kiai Asep menyebut bahwa jika orang mukmin tidak memilih Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dalam Pilkada Jatim 2018, maka sama dengan berkhianat pada Allah, Rasulullah dan orang mukmin. Pernyataan itu juga disertai hadits," kata Hamid.
JAMPI menilai munculnya fatwa tersebut sebagai kemunduran demokrasi. Dalam sistem keterbukaan, masyarakat atau pemilih memiliki hak untuk memilih siapapun. Fatwa tersebut justru tidak memberi ruang bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas.
"Saya kira fatwa dari beliau (Kiai Asep) kurang etis. Biar masyarakat memilih pemimpin yang mereka kehendaki," ujar Hamid.
Pilkada Jatim digelar 27 Juni 2018 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024 diikuti dua pasangan calon, yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dengan nomor urut 1, dan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno nomor urut 2.
Pasangan nomor 1 merupakan calon dari koalisi Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Hanura dan NasDem, sedangkan pasangan nomor 2 adalah calon dari gabungan PKB, PDI Perjuangan, PKS serta Gerindra.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera saat dikonfirmasi membenarkan kedatangan JAMPI Jatim ke Subdit V Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim tersebut.
"Benar datang, tapi belum laporan. Sudah diarahkan petugas untuk buat laporan," kata Barung.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum JAMPI Jatim, Abdul Hamid menuding KH Asep melakukan ujaran kebencian melalui fatwa yang menyebut pelarangan umat Islam memilih Saifullah Yusuf (Gus Ipul)-Puti Guntur Soekarno dalam Pilkada Jatim 2018.
Hamid juga mengklaim pihaknya mengantongi sejumlah bukti yang menguatkan ada tindak pidana ujaran kebencian, antara lain berupa foto, rekaman percakapan dan juga surat fatwa yang menyebut larangan memilih pasangan selain Khofifah-Emil.
"Kiai Asep menyebut bahwa jika orang mukmin tidak memilih Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dalam Pilkada Jatim 2018, maka sama dengan berkhianat pada Allah, Rasulullah dan orang mukmin. Pernyataan itu juga disertai hadits," kata Hamid.
JAMPI menilai munculnya fatwa tersebut sebagai kemunduran demokrasi. Dalam sistem keterbukaan, masyarakat atau pemilih memiliki hak untuk memilih siapapun. Fatwa tersebut justru tidak memberi ruang bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas.
"Saya kira fatwa dari beliau (Kiai Asep) kurang etis. Biar masyarakat memilih pemimpin yang mereka kehendaki," ujar Hamid.
Pilkada Jatim digelar 27 Juni 2018 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024 diikuti dua pasangan calon, yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dengan nomor urut 1, dan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno nomor urut 2.
Pasangan nomor 1 merupakan calon dari koalisi Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Hanura dan NasDem, sedangkan pasangan nomor 2 adalah calon dari gabungan PKB, PDI Perjuangan, PKS serta Gerindra.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018