Sidoarjo (Antaranews Jatim) - Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir memantau kesiapan pemilihan kepala daerah kepada warga binaan yang ada di Lapas Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo, Jawa Timur menyusul pelaksanaan pilkada kurang beberapa hari lagi.
"Kedatangan saya ke Lapas Porong ini ingin memantau apakah warga binaan yang ada di dalam Lapas ini sudah terdaftar dalam pemilihan kepala daerah Jatim mendatang," katanya saat ditemui Lapas Porong Sidoarjo, Senin.
Ia mengatakan, dari sebanyak 2.380 -an warga binaan yang ada di dalam Lapas Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo ini hanya sekitar 258 saja yang sudah memiliki hak pilih, sedangkan sisanya belum.
"Hal ini karena adanya peraturan pemerintah terkait dengan permendagri KTP Elektronik yang sudah ada NIK nya. Sedangkan pada pemilihan kepala daerah sebelumnya haya sebatas rekomendasi dari kepala lapas saja," ujarnya.
Kondisi seperti inilah, kata dia, yang harus dicari jalan keluarnya seperti petugas dinas kependudukan dan catatan sipil yang harus datang ke lapas untuk melakukan pendataan mengingat warga binaan ini juga memiliki hak pilih yang sama.
"Sebaiknya pemerintah jangan terlalu kaku dan bisa lebih fleksibel supaya warga binaan itu bisa memilih kepala daerah sesuai dengan pilihan mereka," ucapnya.
Sementara itu, menurut Kadivpas Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono mengatakan jumlah warga binaan yang menghuni 39 Lapas atau Rutan di Jatim mencapai 23.000 dan baru sekitar 11.000 saja yang terdaftar sebagai DPT.
"Hal ini tak lepas dari aturan baru yang mewajibkan pemilih harus memiliki KTP Elektronik. Padahal, tidak semua penghuni punya. Ada yang mengaku KTP-nya hilang, belum sempat melakukan perekaman, hingga tidak punya identitas saa sekali," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Kedatangan saya ke Lapas Porong ini ingin memantau apakah warga binaan yang ada di dalam Lapas ini sudah terdaftar dalam pemilihan kepala daerah Jatim mendatang," katanya saat ditemui Lapas Porong Sidoarjo, Senin.
Ia mengatakan, dari sebanyak 2.380 -an warga binaan yang ada di dalam Lapas Klas I Surabaya di Porong Sidoarjo ini hanya sekitar 258 saja yang sudah memiliki hak pilih, sedangkan sisanya belum.
"Hal ini karena adanya peraturan pemerintah terkait dengan permendagri KTP Elektronik yang sudah ada NIK nya. Sedangkan pada pemilihan kepala daerah sebelumnya haya sebatas rekomendasi dari kepala lapas saja," ujarnya.
Kondisi seperti inilah, kata dia, yang harus dicari jalan keluarnya seperti petugas dinas kependudukan dan catatan sipil yang harus datang ke lapas untuk melakukan pendataan mengingat warga binaan ini juga memiliki hak pilih yang sama.
"Sebaiknya pemerintah jangan terlalu kaku dan bisa lebih fleksibel supaya warga binaan itu bisa memilih kepala daerah sesuai dengan pilihan mereka," ucapnya.
Sementara itu, menurut Kadivpas Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono mengatakan jumlah warga binaan yang menghuni 39 Lapas atau Rutan di Jatim mencapai 23.000 dan baru sekitar 11.000 saja yang terdaftar sebagai DPT.
"Hal ini tak lepas dari aturan baru yang mewajibkan pemilih harus memiliki KTP Elektronik. Padahal, tidak semua penghuni punya. Ada yang mengaku KTP-nya hilang, belum sempat melakukan perekaman, hingga tidak punya identitas saa sekali," katanya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018