Tulungagung (Antaranews Jatim) - Sekretaris DPP PDIP Hasto Kristianto, Minggu memimpin konsolidasi internal DPC PDIP Tulungagung pascapenahanan Syahri Mulyo, calon bupati yang mereka usung bersama Partai Nasdem, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto berpesan agar barisan pendukung Sahto di Pilbup Tulungagung maupun paslon GusTi (Gus Ipul - Mbak Puti) di Pilgub Jatim untuk tetap solid meski salah satu calon yang diusung (Cabup Syahri Mulyo) tengah dirundung persoalan hukum yang disebutnya bernuansa "politis".
"Kami berikan dukungan sepenuhnya kepada KPK dalam pemberantasan korupsi. Tapi dengan kewenangan yang begitu besar tersebut, apa yang disuarakan masyarakat bahwa ini ada agenda-agenda politik di luarnya terkait kontestasi pilkada harus betul-betul bisa dibuktikan (oleh KPK)," ucap Hasto usai rapat konsolidasi internal PDIP.
Ia menyebut lembaga "superbody" KPK masih rentan ditunggangi kepentingan politik saat menjalankan fungsi penegakan hukum.
PDIP, kata Hasto, patut curiga dengan serangkaian peristiwa hukum di Kota Blitar dan Tulungagung yang disebut KPK dengan istilah OTT (operasi tangkap tangan), karena berlangsung begitu cepat dan dilakukan menjelang coblosan di pilkada serentak 2018.
"Bagaimana kepemimpinan yang sangat kuat, seperti Pak Samanhudi Anwar yang memiliki legitimasi 92 persen dukungan rakyat, tiba-tiba reputasi hancur berantakan karena dikatakan operasi tangkap tangan. Padahal sejatinya tidak ada OTT yang dilakukan (KPK) terhadap Bapak Samanhudi," ujar Hasto.
Hal yang sama terjadi pada diri Cabup Tulungagung Syahri Mulyo yang menurutnya berproses begitu cepat dan keduanya langsung ditetapkan sebagai buron.
"Bahwa seluruh OTT yang dilakukan di dua kabupaten/kota tersebut (Tulungagung dan Kota Blitar), terlepas dari agenda-agenda kontestasi pilkada yang saat ini berlangsung," katanya.
Di hadapan ratusan kader PDIP yang hadir dari berbagai pelosok daerah di Tulungagung sore itu, Hasto berulang kali menegaskan bahwa dalam kontestasi pilkada, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi untuk menentukan siapa yang akan jadi pemimpinnya.
Oleh karenanya, hasil akhir kontestasi pilkada tidak boleh dipengaruhi oleh agenda terselubung berdasar pesanan pihak atau kepentingan tertentu, melalui kewenangan hukum yang seharusnya tegak lurus di atas azas keadilan dan kebenaran, kata Hasto.
Lanjut Hasto, PDIP akan terus mencermati, mengumpulkan berbagai fakta-fakta yang ada di lapangan.
"Meskipun PDI Perjuangan memberikan sanksi yang sangat tegas terhadap mereka yang terkena OTT KPK, terhadap mereka-mereka yang melakukan korupsi. Namun dari apa yang kami baca, dari suasana kebatinan masyarakat di Kabupaten Tulungagung dan juga Kota Blitar, kami merasakan ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi terkait dengan OTT tersebut," ujarnya.
Namun, Hasto mengajak seluruh barisan pendukung Sahto maupun GusTi tetap menghormati proses hukum yang berkembang di KPK.
Meski pada saat yang sama, PDI Perjuangan melalui jalur legislasi di DPR RI juga akan menguji serta mempertanyakan kepada KPK atas dugaan adanya "perkara pesanan" yang bertujuan mempengaruhi hasil akhir kontestasi pilkada serentak, baik di level Pilbup Tulungagung maupun Pilgub Jatim.
Konsolidasi dadakan yang dikemas dalam acara "Buka Bersama dan Reuni Persatuan Serikat Muda (PSM) di kediaman Syahri Mulyo di Desa Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur itu juga dihadiri anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan dan seluruh petinggi dan jajaran pengurus DPC PDIP Tulungagung.
Tampak hadir pula ketua DPC PDIP Tulungagung Supriyono yang dikenal memiliki hubungan kurang harmonis dengan Cabup Syahri Mulyo.
Supriyono yang juga menjabat Ketua DPRD Tulungagung ini tidak pernah terlibat aktif melakukan upaya pemenangan Sahto dengan menggalang dukungan konstituennya di daerah-daerah.
Namun pada kesempatan berbeda, Supriyono selalu loyal dan terjun langsung dalam kegiatan pemenangan pasangan calon GusTi di kontestasi Pilgub Jatim.
Informasi yang berkembang, ketidakharmonisan keduanya berlatar perebutan "rekomendasi" pencalonan bupati dari DPP PDIP yang akhirnya jatuh di tangan petahana Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
Hasto berpesan agar barisan pendukung Sahto di Pilbup Tulungagung maupun paslon GusTi (Gus Ipul - Mbak Puti) di Pilgub Jatim untuk tetap solid meski salah satu calon yang diusung (Cabup Syahri Mulyo) tengah dirundung persoalan hukum yang disebutnya bernuansa "politis".
"Kami berikan dukungan sepenuhnya kepada KPK dalam pemberantasan korupsi. Tapi dengan kewenangan yang begitu besar tersebut, apa yang disuarakan masyarakat bahwa ini ada agenda-agenda politik di luarnya terkait kontestasi pilkada harus betul-betul bisa dibuktikan (oleh KPK)," ucap Hasto usai rapat konsolidasi internal PDIP.
Ia menyebut lembaga "superbody" KPK masih rentan ditunggangi kepentingan politik saat menjalankan fungsi penegakan hukum.
PDIP, kata Hasto, patut curiga dengan serangkaian peristiwa hukum di Kota Blitar dan Tulungagung yang disebut KPK dengan istilah OTT (operasi tangkap tangan), karena berlangsung begitu cepat dan dilakukan menjelang coblosan di pilkada serentak 2018.
"Bagaimana kepemimpinan yang sangat kuat, seperti Pak Samanhudi Anwar yang memiliki legitimasi 92 persen dukungan rakyat, tiba-tiba reputasi hancur berantakan karena dikatakan operasi tangkap tangan. Padahal sejatinya tidak ada OTT yang dilakukan (KPK) terhadap Bapak Samanhudi," ujar Hasto.
Hal yang sama terjadi pada diri Cabup Tulungagung Syahri Mulyo yang menurutnya berproses begitu cepat dan keduanya langsung ditetapkan sebagai buron.
"Bahwa seluruh OTT yang dilakukan di dua kabupaten/kota tersebut (Tulungagung dan Kota Blitar), terlepas dari agenda-agenda kontestasi pilkada yang saat ini berlangsung," katanya.
Di hadapan ratusan kader PDIP yang hadir dari berbagai pelosok daerah di Tulungagung sore itu, Hasto berulang kali menegaskan bahwa dalam kontestasi pilkada, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi untuk menentukan siapa yang akan jadi pemimpinnya.
Oleh karenanya, hasil akhir kontestasi pilkada tidak boleh dipengaruhi oleh agenda terselubung berdasar pesanan pihak atau kepentingan tertentu, melalui kewenangan hukum yang seharusnya tegak lurus di atas azas keadilan dan kebenaran, kata Hasto.
Lanjut Hasto, PDIP akan terus mencermati, mengumpulkan berbagai fakta-fakta yang ada di lapangan.
"Meskipun PDI Perjuangan memberikan sanksi yang sangat tegas terhadap mereka yang terkena OTT KPK, terhadap mereka-mereka yang melakukan korupsi. Namun dari apa yang kami baca, dari suasana kebatinan masyarakat di Kabupaten Tulungagung dan juga Kota Blitar, kami merasakan ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi terkait dengan OTT tersebut," ujarnya.
Namun, Hasto mengajak seluruh barisan pendukung Sahto maupun GusTi tetap menghormati proses hukum yang berkembang di KPK.
Meski pada saat yang sama, PDI Perjuangan melalui jalur legislasi di DPR RI juga akan menguji serta mempertanyakan kepada KPK atas dugaan adanya "perkara pesanan" yang bertujuan mempengaruhi hasil akhir kontestasi pilkada serentak, baik di level Pilbup Tulungagung maupun Pilgub Jatim.
Konsolidasi dadakan yang dikemas dalam acara "Buka Bersama dan Reuni Persatuan Serikat Muda (PSM) di kediaman Syahri Mulyo di Desa Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur itu juga dihadiri anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan dan seluruh petinggi dan jajaran pengurus DPC PDIP Tulungagung.
Tampak hadir pula ketua DPC PDIP Tulungagung Supriyono yang dikenal memiliki hubungan kurang harmonis dengan Cabup Syahri Mulyo.
Supriyono yang juga menjabat Ketua DPRD Tulungagung ini tidak pernah terlibat aktif melakukan upaya pemenangan Sahto dengan menggalang dukungan konstituennya di daerah-daerah.
Namun pada kesempatan berbeda, Supriyono selalu loyal dan terjun langsung dalam kegiatan pemenangan pasangan calon GusTi di kontestasi Pilgub Jatim.
Informasi yang berkembang, ketidakharmonisan keduanya berlatar perebutan "rekomendasi" pencalonan bupati dari DPP PDIP yang akhirnya jatuh di tangan petahana Syahri Mulyo dan Maryoto Bhirowo. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018