Banyuwangi (Antaranews Jatim) - Ketua PDIP Banyuwangi Made Cahyana Negara mengemukakan program Calon Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Cawagub Puti Guntur Soekarno untuk menggratiskan kembali biaya pendidikan SMA/SMK akan menguntungkan ribuan pelajar di daerah paling timur Pulau Jawa itu.
"Program kerja Gus Ipul-Puti itu direspons positif dan antusias oleh masyarakat. Itu artinya, 25.000 siswa SMA/SMK negeri di Banyuwangi tidak usah bayar uang sekolah lagi. Kalau di Jatim lebih dari 500.000 pelajar. Ini kebijakan yang menyejahterakan rakyat," ujar politikus yang juga Ketua DPRD Banyuwangi itu di Banyuwangi, Sabtu.
Selama ini, berdasar Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan SMA/SMK dikembalikan ke pemerintah provinsi mulai 2017 dari sebelumnya dikelola kabupaten/kota. Kini kota/kabupaten hanya berwenang mengelola pra sekolah, SD, dan SMP. Peralihan wewenang itu diikuti penerapan kebijakan pendidikan berbayar untuk SMA/SMK di Jatim.
Made mengatakan, dalam dokumen visi-misi, Gus Ipul dan Puti tegas menyatakan komitmennya membebaskan biaya SMA/SMK. Gus Ipul-Puti mengalokasikan dana tak kurang Rp1,4 triliun khusus untuk menjamin hak pendidikan anak-anak SMA/SMK se-Jatim secara gratis.
Made menambahkan, pasangan Gus Ipul-Puti juga membuka ruang kerja sama bagi kabupaten/kota untuk bersama mengembangkan SMA/SMK, sehingga program tersebut bakal semakin kuat, dan bahkan menjangkau SMA/SMK swasta yang di Banyuwangi jumlahnya sekitar 30.000 pelajar.
"Ini bukan semata-mata bebas SPP, tapi diiringi kebijakan tidak ada satu pun pungutan. Apalagi jika ditopang kabupaten/kota, siswa makin dimudahkan, terpenuhi alat-alat penunjang, seperti tas dan seragam. Termasuk ada beasiswa dan tabungan untuk pelajar yang didukung kabupaten/kota. Karena memang sejak UU mengembalikan wewenang SMA/SMK ke provinsi, praktis kabupaten/kota tidak berani ikut cawe-cawe," ujarnya.
Made mengatakan, banyak kabupaten/kota di Jatim, termasuk Banyuwangi, membatalkan alokasi dana puluhan miliar rupiah untuk membantu siswa SMA/SMK karena belum ada payung hukum yang jelas.
"Dengan komitmen Gus Ipul-Puti melibatkan kabupaten/kota, yang diuntungkan adalah pelajar daerah. Bakal makin terjamin semua kebutuhan pendidikannya, termasuk SMA/SMK swasta," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Program kerja Gus Ipul-Puti itu direspons positif dan antusias oleh masyarakat. Itu artinya, 25.000 siswa SMA/SMK negeri di Banyuwangi tidak usah bayar uang sekolah lagi. Kalau di Jatim lebih dari 500.000 pelajar. Ini kebijakan yang menyejahterakan rakyat," ujar politikus yang juga Ketua DPRD Banyuwangi itu di Banyuwangi, Sabtu.
Selama ini, berdasar Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan SMA/SMK dikembalikan ke pemerintah provinsi mulai 2017 dari sebelumnya dikelola kabupaten/kota. Kini kota/kabupaten hanya berwenang mengelola pra sekolah, SD, dan SMP. Peralihan wewenang itu diikuti penerapan kebijakan pendidikan berbayar untuk SMA/SMK di Jatim.
Made mengatakan, dalam dokumen visi-misi, Gus Ipul dan Puti tegas menyatakan komitmennya membebaskan biaya SMA/SMK. Gus Ipul-Puti mengalokasikan dana tak kurang Rp1,4 triliun khusus untuk menjamin hak pendidikan anak-anak SMA/SMK se-Jatim secara gratis.
Made menambahkan, pasangan Gus Ipul-Puti juga membuka ruang kerja sama bagi kabupaten/kota untuk bersama mengembangkan SMA/SMK, sehingga program tersebut bakal semakin kuat, dan bahkan menjangkau SMA/SMK swasta yang di Banyuwangi jumlahnya sekitar 30.000 pelajar.
"Ini bukan semata-mata bebas SPP, tapi diiringi kebijakan tidak ada satu pun pungutan. Apalagi jika ditopang kabupaten/kota, siswa makin dimudahkan, terpenuhi alat-alat penunjang, seperti tas dan seragam. Termasuk ada beasiswa dan tabungan untuk pelajar yang didukung kabupaten/kota. Karena memang sejak UU mengembalikan wewenang SMA/SMK ke provinsi, praktis kabupaten/kota tidak berani ikut cawe-cawe," ujarnya.
Made mengatakan, banyak kabupaten/kota di Jatim, termasuk Banyuwangi, membatalkan alokasi dana puluhan miliar rupiah untuk membantu siswa SMA/SMK karena belum ada payung hukum yang jelas.
"Dengan komitmen Gus Ipul-Puti melibatkan kabupaten/kota, yang diuntungkan adalah pelajar daerah. Bakal makin terjamin semua kebutuhan pendidikannya, termasuk SMA/SMK swasta," ujarnya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018