){kind=link}
Surabaya (Antaranews Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku prihatin dengan pelibatan anak dalam radikalisme, khususnya dalam kasus terorisme yang terjadi di beberapa tempat di Surabaya.
"Agar tidak terjadi kasus serupa maka perlu diupayakan langkah pencegahan," ujarnya di sela pertemuannya dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, upaya yang harus dilakukannya antara lain melalui kerja sama dan pelibatan KPAI dalam program-program Pemprov Jatim, seperti membuat Jatim sebagai proyek percontohan untuk mencegah radikalisme pada anak, serta saling bertukar informasi antara KPAI dan Pemprov.
"Di Jatim, ada dua dinas yang menanganinya, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jatim," ucapnya.
Selain itu, dalam waktu dekat Gubernur juga akan mengundang Forkopimda bersama para rektor dan pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jatim terkait upaya mencegah radikalisme ini.
"Semua akan merumuskannya. Sedangkan, terkait penanganan anak korban terorisme di Jatim, semua anak yang menjadi korban terorisme telah didampingi para psikolog," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Sementara itu, Ketua KPAI Susanto menyampaikan tujuannya ke Jatim untuk memberikan atensi secara khusus kepada para anak yang terkait terorisme, baik dugaan keterlibatan terorisme maupun sebagai korban.
"Meskipun posisinya sebagai pelaku, tetapi perspektifnya tetap sebagai korban," ucapnya.
Sesuai dengan mandat UU Perlindungan Anak, kata dia, KPAI harus melakukan proses pengawasan dan memastikan adanya perlindungan sehingga pihaknya melihat penanganan yang ada di Jatim, terutama dalam proses rehabilitasi pada anak.
"Kebutuhan rehabilitasi terhadap anak terduga pelaku dan dan korban harus sekomprehensif mungkin, baik rehab terhadap medis, psikis, sosial, hingga sentuhan keagamaannya," tuturnya.
Ke depan, lanjut dia, KPAI akan mengumpulkan anak-anak dan keluarga untuk mencegah radikalisme, seperti memberikan literasi media sosial pada anak dan keluarga, mengingat media sosial memiliki informasi yang tak terbendung dengan harapan bisa mempunyai daya tangkal sekaligus proteksi terhadap radikalisasi. (*)
Video Oleh Fiqih Arfani
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Agar tidak terjadi kasus serupa maka perlu diupayakan langkah pencegahan," ujarnya di sela pertemuannya dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Kantor Gubernur Jatim di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, upaya yang harus dilakukannya antara lain melalui kerja sama dan pelibatan KPAI dalam program-program Pemprov Jatim, seperti membuat Jatim sebagai proyek percontohan untuk mencegah radikalisme pada anak, serta saling bertukar informasi antara KPAI dan Pemprov.
"Di Jatim, ada dua dinas yang menanganinya, yaitu Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jatim," ucapnya.
Selain itu, dalam waktu dekat Gubernur juga akan mengundang Forkopimda bersama para rektor dan pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jatim terkait upaya mencegah radikalisme ini.
"Semua akan merumuskannya. Sedangkan, terkait penanganan anak korban terorisme di Jatim, semua anak yang menjadi korban terorisme telah didampingi para psikolog," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Sementara itu, Ketua KPAI Susanto menyampaikan tujuannya ke Jatim untuk memberikan atensi secara khusus kepada para anak yang terkait terorisme, baik dugaan keterlibatan terorisme maupun sebagai korban.
"Meskipun posisinya sebagai pelaku, tetapi perspektifnya tetap sebagai korban," ucapnya.
Sesuai dengan mandat UU Perlindungan Anak, kata dia, KPAI harus melakukan proses pengawasan dan memastikan adanya perlindungan sehingga pihaknya melihat penanganan yang ada di Jatim, terutama dalam proses rehabilitasi pada anak.
"Kebutuhan rehabilitasi terhadap anak terduga pelaku dan dan korban harus sekomprehensif mungkin, baik rehab terhadap medis, psikis, sosial, hingga sentuhan keagamaannya," tuturnya.
Ke depan, lanjut dia, KPAI akan mengumpulkan anak-anak dan keluarga untuk mencegah radikalisme, seperti memberikan literasi media sosial pada anak dan keluarga, mengingat media sosial memiliki informasi yang tak terbendung dengan harapan bisa mempunyai daya tangkal sekaligus proteksi terhadap radikalisasi. (*)
Video Oleh Fiqih Arfani
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018