Surabaya (Antaranews Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta rencana program nasional, provinsi, dan kabupaten/kota harus sinkron, khususnya mengenai penurunan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan.
"Setiap program yang dibuat bukan fokus pada `growth` yang tinggi tapi harus berdampak pada tigal hal tersebut," ujarnya di sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jatim 2019, di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, sinkronisasi ini sangat diperlukan karena tantangan akan adanya bonus demografi yang terjadi pada tahun 2030 di skala nasional, khususnya Jatim pada tahun 2019.
Setelah periode tersebut, kata dia, pertumbuhan populasi usia produktif akan menurun dan mengakibatkan pertumbuhan basis pendapatan per kapita juga akan melambat.
Dalam menghadapi tantangan bonus demografi, lanjut dia, Pemprov Jatim fokus dalam pengembangan sumber daya manusia pada RKPD tahun 2019.
"Hal ini penting dilakukan karena pembangunan SDM diyakini bisa menjadi pengungkit pertumbuhan inklusi dan kunci dalam pemerataan kesejahteraan," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu menyampaikan bahwa prioritas RKPD Tahun 2019 yang direncanakan Pemprov Jatim merupakan sinergi dari program atau RKP Nasional.
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan pada 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019 sehingga RKP 2019 fokus pada pemanfataan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, dan perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
"Pokok-pokok RKP 2019 yaitu menajamkan prioritas nasional, memastikan pelaksanaan program, dan menajamkan integrasi sumber pendanaan," katanya.
Ia menjelaskan program nasional 2019 terbagi dalam lima hal di antaranya pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan layanan dasar, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air, stabilitas keamanan nasional, serta kesuksesan Pemilu 2019. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Setiap program yang dibuat bukan fokus pada `growth` yang tinggi tapi harus berdampak pada tigal hal tersebut," ujarnya di sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Jatim 2019, di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, sinkronisasi ini sangat diperlukan karena tantangan akan adanya bonus demografi yang terjadi pada tahun 2030 di skala nasional, khususnya Jatim pada tahun 2019.
Setelah periode tersebut, kata dia, pertumbuhan populasi usia produktif akan menurun dan mengakibatkan pertumbuhan basis pendapatan per kapita juga akan melambat.
Dalam menghadapi tantangan bonus demografi, lanjut dia, Pemprov Jatim fokus dalam pengembangan sumber daya manusia pada RKPD tahun 2019.
"Hal ini penting dilakukan karena pembangunan SDM diyakini bisa menjadi pengungkit pertumbuhan inklusi dan kunci dalam pemerataan kesejahteraan," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu menyampaikan bahwa prioritas RKPD Tahun 2019 yang direncanakan Pemprov Jatim merupakan sinergi dari program atau RKP Nasional.
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan pada 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019 sehingga RKP 2019 fokus pada pemanfataan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, dan perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
"Pokok-pokok RKP 2019 yaitu menajamkan prioritas nasional, memastikan pelaksanaan program, dan menajamkan integrasi sumber pendanaan," katanya.
Ia menjelaskan program nasional 2019 terbagi dalam lima hal di antaranya pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan layanan dasar, pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air, stabilitas keamanan nasional, serta kesuksesan Pemilu 2019. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018