Jakarta, (Antara) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 digunakan untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Saya ingin mengarahkan agar kita masuk ke tahapan besar kedua yaitu investasi di bidang Sumber Daya Manusia, yang kita siapkan tahun ini programnya dan tahun depan benar-benar sudah masuk ke kegiatan besar sehingga politik alokasi APBN 2019 juga betul-betul mengarah ke sana, betul-betul nampak untuk menopang mendukung pembangunan SDM," kata Presiden Joko Widodo saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin.

Sidang kabinet paripurna yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja membahas dua hal yaitu mengenai ketersediaan anggaran untuk pagu indikatif 2019 dan prioritas nasional tahun 2019.

"Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa APBN itu hanya memiliki kontribusi sekitar 15 persen dari angka PDB (Pendapatan Domestik Bruto), oleh karena itu alokasi anggaran APBN ini harus betul-betul fokus dan diprioritaskan untuk hal-hal yang strategis, kalau tidak strategis, tidak usah," tambah Presiden.

Presiden menjelaskan bahwa pada 3,5 tahun awal pemerintahannya sejak 2014 berfokus pada pembangunan dan investasi di bidang infrastruktur.

"Saya ingat di 2014 akhir, anggaran infrastruktur kurang lebih Rp170-an triliun begitu kita fokus ke sana langsung Rp300 triliun lebih, sehingga dalam 3,5 tahun ini kelihatan sekali betapa masifnya pembangunan di bidang infrakstruktur," ungkap Presiden.

Wujud dari pembangunan itu adalah berdirinya berbagai infrastruktur bagi masyarakat seperti jalan, pelabuhan, jalan tol, jalur kereta api, bandara, dan fasilitas lainnya.

"Saya tidak ingin nanti hanya ada tambahan anggaran tetapi tidak kelihatan masif, tidak kelihatan ada perubahannya, tidak kelihatan pergeserannya. Oleh sebab itu setiap kementerian harus betul-betul menyusun programnya meskipun ini sudah saya sampaikan tahun lalu, menyusun program khusus mengenai investasi SDM," tegas Presiden.

Presiden mencontohkan anggaran untuk Balai Latihan Kerja (BLK) yang dapat dikerjakan bersama dengan pihak lain, namun harus ada target angka orang yang masuk dalam pelatihan.

"BLK, misalnya, kerja sama dengan siapa? Angka yang bisa di-'training' di situ berapa orang? Bulan 1-2; triwulan 1, 2, 3, 4; semester 1, 2, jangan hanya ada tambahan anggaran saja tapi kegiatannya tidak kelihatan masif! Bagaimana perubahan ini dari investasi infrastruktur lalu masuk ke investasi SDM," jelas Presiden.(*)
Video Oleh Desca Lidya

Pewarta: Desca Lidya Natalia

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018