Situbondo (Antaranews Jatim) - Kepala Bagian Administrasi dan Perekonomian Pemkab Situbondo Sentot Sugiyono mengemukakan untuk kegiatan perluasan areal tanaman padi perlu sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
"Pemerintah daerah memang dituntut oleh pemerintah pusat bagaimana ketahanan pangan tetap terjaga dan terlebih harus ditingkatkan. Oleh karena itu perlu sinergi dalam melaksanakan kegiatan, misalnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan harus sinergi dengan Dinas PUPR," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.
Ia mencontohkan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang memiliki rencana perluasan areal tanam padi di wilayah barat Kabupaten Situbondo, saat itulah Dinas PUPR ambil peran dengan membangun saluran irigasi.
Pada musim tanam padi pertama, katanya, tidak ada kendala karena air masih tersedia, namun pada musim tanam kedua tentunya areal tanam berkurang atau tersisa sekitar 40 persen yang bisa ditanami padi, itu juga harus ditingkatkan menjadi minimal 60 hingga 70 persen.
"Oleh karenanya, OPD terkait, khususnya Dinas PUPR harus berperan dengan membangun saluran irigasi atau bendungan agar ditingkatkan, termasuk saluran primer dan tersiernya diperbaiki. Maka dari itu ketika perluasan tanaman di wilayah barat semestinya pembangunan saluran irigasi juga harus di barat," katanya.
Sejauh ini, lanjut Sentot, belum ada singkronisasi yang pas untuk kegiatan rencana pengembangan atau perluasan areal tanam padi.
"Singkronisasi yang dimaksud, misalnya bendungan yang dibangun harus diketahui mampu mengairi sawah berapa hektare, sehingga saat dibangun bendungan dan diketahui bisa mengairi seribu hektare misalnya, di sanalah perluasan tanam dikembangkan," paparnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Pemerintah daerah memang dituntut oleh pemerintah pusat bagaimana ketahanan pangan tetap terjaga dan terlebih harus ditingkatkan. Oleh karena itu perlu sinergi dalam melaksanakan kegiatan, misalnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan harus sinergi dengan Dinas PUPR," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Jumat.
Ia mencontohkan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang memiliki rencana perluasan areal tanam padi di wilayah barat Kabupaten Situbondo, saat itulah Dinas PUPR ambil peran dengan membangun saluran irigasi.
Pada musim tanam padi pertama, katanya, tidak ada kendala karena air masih tersedia, namun pada musim tanam kedua tentunya areal tanam berkurang atau tersisa sekitar 40 persen yang bisa ditanami padi, itu juga harus ditingkatkan menjadi minimal 60 hingga 70 persen.
"Oleh karenanya, OPD terkait, khususnya Dinas PUPR harus berperan dengan membangun saluran irigasi atau bendungan agar ditingkatkan, termasuk saluran primer dan tersiernya diperbaiki. Maka dari itu ketika perluasan tanaman di wilayah barat semestinya pembangunan saluran irigasi juga harus di barat," katanya.
Sejauh ini, lanjut Sentot, belum ada singkronisasi yang pas untuk kegiatan rencana pengembangan atau perluasan areal tanam padi.
"Singkronisasi yang dimaksud, misalnya bendungan yang dibangun harus diketahui mampu mengairi sawah berapa hektare, sehingga saat dibangun bendungan dan diketahui bisa mengairi seribu hektare misalnya, di sanalah perluasan tanam dikembangkan," paparnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018