Surabaya (Antaranews Jatim) - DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berkomitmen tak akan mendukung calon kepala daerah yang terlibat kasus dugaan korupsi pada Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018.
"Khususnya Pilkada di Jatim. Sudan menjadi kewajiban dan sangat jelas bahwa PSI tak akan mendukungnya," ujar Wakil Ketua DPP PSI Tsamara Amany kepada wartawan di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan musuh utama dari partainya karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dibangun sehingga kriteria calon kepala daerah bukan tersangka korupsi menjadi harga mati.
Selain itu, partainya juga menilai bahwa calon harus punya kemampuan mengkedepankan toleransi dan pluralisme, serta kemampuan merangkul berbagai golongan.
Kriteria berikutnya, kata dia, adalah rekam jejak dari para calon yang disebutnya tidak kalah penting karena figur yang paling berprestasi akan didukungnya.
Ketika disinggung keputusan partainya untuk Pilkada Jatim 2018, politikus berusia 21 tahun tersebut mengaku masih dalam proses dan pembahasan di tingkat internal.
"DPP belum bisa menentukan pilihan karena menunggu masalah dukungan. Kami serahkan dulu ke DPW PSI Jatim," ucapnya.
Sampai saat ini, lanjut dia, DPW masih melihat siapa yang cocok dengan mempertimbangkan masukan dari DPC-DPC sehingga jika dari bawah sudah siap maka DPP pasti segera mengeluarkan surat dukungan.
Pilkada Jatim digelar 27 Juni 2018 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024 diikuti dua pasangan calon, yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dengan nomor urut 1, dan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno nomor urut 2.
Pasangan nomor 1 merupakan calon dari koalisi Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Hanura dan NasDem, sedangkan pasangan nomor 2 adalah calon dari gabungan PKB, PDI Perjuangan, PKS serta Gerindra. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Khususnya Pilkada di Jatim. Sudan menjadi kewajiban dan sangat jelas bahwa PSI tak akan mendukungnya," ujar Wakil Ketua DPP PSI Tsamara Amany kepada wartawan di Surabaya, Kamis.
Menurut dia, korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) merupakan musuh utama dari partainya karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dibangun sehingga kriteria calon kepala daerah bukan tersangka korupsi menjadi harga mati.
Selain itu, partainya juga menilai bahwa calon harus punya kemampuan mengkedepankan toleransi dan pluralisme, serta kemampuan merangkul berbagai golongan.
Kriteria berikutnya, kata dia, adalah rekam jejak dari para calon yang disebutnya tidak kalah penting karena figur yang paling berprestasi akan didukungnya.
Ketika disinggung keputusan partainya untuk Pilkada Jatim 2018, politikus berusia 21 tahun tersebut mengaku masih dalam proses dan pembahasan di tingkat internal.
"DPP belum bisa menentukan pilihan karena menunggu masalah dukungan. Kami serahkan dulu ke DPW PSI Jatim," ucapnya.
Sampai saat ini, lanjut dia, DPW masih melihat siapa yang cocok dengan mempertimbangkan masukan dari DPC-DPC sehingga jika dari bawah sudah siap maka DPP pasti segera mengeluarkan surat dukungan.
Pilkada Jatim digelar 27 Juni 2018 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024 diikuti dua pasangan calon, yakni Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dengan nomor urut 1, dan Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno nomor urut 2.
Pasangan nomor 1 merupakan calon dari koalisi Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, Hanura dan NasDem, sedangkan pasangan nomor 2 adalah calon dari gabungan PKB, PDI Perjuangan, PKS serta Gerindra. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018