Malang (Antaranews Jatim) - Pemerintah Kota Malang mendorong seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemkot setempat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengakselerasikan dengan kemajuan teknologi informasi (TI).
"Kami berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Salah satunya dengan mendorong seluruh OPD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan TI," kata Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi dalam rilisnya di sela Rembuk Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkabsi) 2018 di Jakarta yang diterima Antara di Malang, Jawa Timur, Rabu.
Menurut dia, dengan pemanfaatan teknologi itu ada nilai lebih bagi pemerintah, yakni layanan akan lebih terukur, terkontrol, pasti dan cepat.
"Kami juga memberikan dukungan terhadap langkah Apeksi dalam mengedepankan pencegahan sebelum penindakan. Apa pun itu kan lebih baik dicegah, artinya tidak sampai terjadi tindak korupsi dan ini baik untuk penyelenggaraan pemerintahan," katanya.
Dalam Rembuk Nasional Apeksi 2018 di Jakarta, sistem pemerintahan berintegritas dan pencegahan tindak pidana korupsi menjadi isu strategis.
Menguatnya isu strategis yang menjadi pokok bahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pejabat di daerah.
Sementara itu Ketua DPP Apeksi Airin Rachmi Diany menyatakan, baik Apeksi dan Apkabsi melakukan komunikasi intensif dengan Divisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
"Tindakan pencegahan (tindak korupsi) ini yang hendak kami dorong di seluruh daerah, terutama dengan penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)," ujar Airin yang juga Wali Kota Tangerang Selatan ini.
Rembuk Nasional Apeksi yang dihadiri 98 delegasi dari pemerintah kota se-Indonesia tersebut mengangkat tema "Kolaborasi Pemerintah Kota dalam Membangun Budaya Integritas Kota dan Nasional".
Dalam dialog Rembuk Nasional Apeksi tersebut, beberapa perwakilan wali kota maupun delegasi pemkot menyatakan keberhasilan penanganan korupsi bukan pada jumlah pejabat yang terjerat OTT. Keberhasilan itu justru apabila korupsi mampu dicegah sedini mungkin, termasuk saat terindikasi dan terdeteksi awal.
Pendekatan pencegahan sebagai ukuran keberhasilan itu juga diakui Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus yang menjadi salah satu pemateri Rembuk Nasional.
Hasil dan rekomendasi yang dilahirkan dalam Rembuk Nasional Apeksi 2018 tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018
"Kami berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Salah satunya dengan mendorong seluruh OPD untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan TI," kata Pjs Wali Kota Malang Wahid Wahyudi dalam rilisnya di sela Rembuk Nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkabsi) 2018 di Jakarta yang diterima Antara di Malang, Jawa Timur, Rabu.
Menurut dia, dengan pemanfaatan teknologi itu ada nilai lebih bagi pemerintah, yakni layanan akan lebih terukur, terkontrol, pasti dan cepat.
"Kami juga memberikan dukungan terhadap langkah Apeksi dalam mengedepankan pencegahan sebelum penindakan. Apa pun itu kan lebih baik dicegah, artinya tidak sampai terjadi tindak korupsi dan ini baik untuk penyelenggaraan pemerintahan," katanya.
Dalam Rembuk Nasional Apeksi 2018 di Jakarta, sistem pemerintahan berintegritas dan pencegahan tindak pidana korupsi menjadi isu strategis.
Menguatnya isu strategis yang menjadi pokok bahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan pejabat di daerah.
Sementara itu Ketua DPP Apeksi Airin Rachmi Diany menyatakan, baik Apeksi dan Apkabsi melakukan komunikasi intensif dengan Divisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
"Tindakan pencegahan (tindak korupsi) ini yang hendak kami dorong di seluruh daerah, terutama dengan penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)," ujar Airin yang juga Wali Kota Tangerang Selatan ini.
Rembuk Nasional Apeksi yang dihadiri 98 delegasi dari pemerintah kota se-Indonesia tersebut mengangkat tema "Kolaborasi Pemerintah Kota dalam Membangun Budaya Integritas Kota dan Nasional".
Dalam dialog Rembuk Nasional Apeksi tersebut, beberapa perwakilan wali kota maupun delegasi pemkot menyatakan keberhasilan penanganan korupsi bukan pada jumlah pejabat yang terjerat OTT. Keberhasilan itu justru apabila korupsi mampu dicegah sedini mungkin, termasuk saat terindikasi dan terdeteksi awal.
Pendekatan pencegahan sebagai ukuran keberhasilan itu juga diakui Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus yang menjadi salah satu pemateri Rembuk Nasional.
Hasil dan rekomendasi yang dilahirkan dalam Rembuk Nasional Apeksi 2018 tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2018