Surabaya (Antara Jatim) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengingatkan kepala daerah untuk menerapkan demokrasi partisipatoris, yakni memberikan kesempatan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat menyampaikan pendapat dalam menyusun pelayanan publik.
"Demokrasi partisipatoris merupakan budaya khas Jatim dan menjadi cara untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat," ujarnya di sela membuka Jambore Inovasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, memisalkan contoh demokrasi partisipatoris seperti pelayanan Puskesmas di Blitar yang biasa dibuka pukul 07.00-12.00 WIB, tetapi karena masyarakatnya sebagian besar petani maka ingin pelayanannya dibuka 16.00-22.00 WIB.
"Melihat kondisi masyarakat, permintaan tersebut dikabulkan oleh bupati setempat. Ini bagus sekali sebab mampu memberikan warna dan mengaplikasikan demokrasi terhadap budaya," ucapnya.
Selain itu, Gubernur juga sangat mengharapkan pemimpin daerah dan instansi pemerintah melibatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai agen perubahan yang dapat menciptakan terobosan-terobosan baru, semisal "One Service One Inovation" atau satu pelayanan satu inovasi.
Artinya, kata dia, setiap SKPD harus mampu menciptakan satu inovasi atau terobosan baru sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat kinerja birokrasi dengan melakukan reformasi birokrasi, khususnya di faktor informasi teknologi.
"Kunci sukses sebagai pemimpin yang baik harus belajar dari masyarakat. Pemimpin harus selalu dinamis mengikuti kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat. Kalau pimpinannya peduli, turun dan mau diajak diskusi maka inovasi pada pelayanan publik bisa jalan," katanya.
Di sisi lain, pada kesempatan sama juga dilakukan penyerahan penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim beserta Top 25 pelayanan publik dan budaya kinerja Jatim 2017.
Untuk Top 25 kompetisi inovasi pelayanan publik Jatim 2017 diraih oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan inovasi Dopari Sakatu dan Go Home, Kabupaten Pacitan dengan inovasi hamil pinter solusi edukatif kurangi angka kematian ibu dan bayi.
Sedangkan, penghargaan kelompok budaya kinerja, terbaik pertama di lingkungan pemerintah kabupaten/kota diraih FACA RSUD dr. Soegiri Lamongan, sedangkan di lingkungan pemerintah provinsi diraih PHARMAKEIA Instalasi Farmasi RSU Haji Surabaya.
Tak itu saja, penghargaan hasil evaluasi SAKIP diserahkan ke 42 organisasi perangkat daerah di jajaran Pemprov Jatim yang memperoleh nilai A, seperti RSUD dr. Saiful Anwar Malang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Sedangkan, dari sembilan biro yang ada di Setdaprov, sebanyak empat biro yang memperolehnya adalah Biro Organisasi, Biro Humas dan Protokol, Biro Administrasi Pembangunan serta Biro Umum. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Demokrasi partisipatoris merupakan budaya khas Jatim dan menjadi cara untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat," ujarnya di sela membuka Jambore Inovasi Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Selasa.
Pakde Karwo, sapaan akrabnya, memisalkan contoh demokrasi partisipatoris seperti pelayanan Puskesmas di Blitar yang biasa dibuka pukul 07.00-12.00 WIB, tetapi karena masyarakatnya sebagian besar petani maka ingin pelayanannya dibuka 16.00-22.00 WIB.
"Melihat kondisi masyarakat, permintaan tersebut dikabulkan oleh bupati setempat. Ini bagus sekali sebab mampu memberikan warna dan mengaplikasikan demokrasi terhadap budaya," ucapnya.
Selain itu, Gubernur juga sangat mengharapkan pemimpin daerah dan instansi pemerintah melibatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai agen perubahan yang dapat menciptakan terobosan-terobosan baru, semisal "One Service One Inovation" atau satu pelayanan satu inovasi.
Artinya, kata dia, setiap SKPD harus mampu menciptakan satu inovasi atau terobosan baru sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat kinerja birokrasi dengan melakukan reformasi birokrasi, khususnya di faktor informasi teknologi.
"Kunci sukses sebagai pemimpin yang baik harus belajar dari masyarakat. Pemimpin harus selalu dinamis mengikuti kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat. Kalau pimpinannya peduli, turun dan mau diajak diskusi maka inovasi pada pelayanan publik bisa jalan," katanya.
Di sisi lain, pada kesempatan sama juga dilakukan penyerahan penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jatim beserta Top 25 pelayanan publik dan budaya kinerja Jatim 2017.
Untuk Top 25 kompetisi inovasi pelayanan publik Jatim 2017 diraih oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun dengan inovasi Dopari Sakatu dan Go Home, Kabupaten Pacitan dengan inovasi hamil pinter solusi edukatif kurangi angka kematian ibu dan bayi.
Sedangkan, penghargaan kelompok budaya kinerja, terbaik pertama di lingkungan pemerintah kabupaten/kota diraih FACA RSUD dr. Soegiri Lamongan, sedangkan di lingkungan pemerintah provinsi diraih PHARMAKEIA Instalasi Farmasi RSU Haji Surabaya.
Tak itu saja, penghargaan hasil evaluasi SAKIP diserahkan ke 42 organisasi perangkat daerah di jajaran Pemprov Jatim yang memperoleh nilai A, seperti RSUD dr. Saiful Anwar Malang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Sedangkan, dari sembilan biro yang ada di Setdaprov, sebanyak empat biro yang memperolehnya adalah Biro Organisasi, Biro Humas dan Protokol, Biro Administrasi Pembangunan serta Biro Umum. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017