LPS Dorong Petambak Simpan Uang di Bank

Sidoarjo (Antara Jatim) - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mendorong kepada petani tambak yang ada di Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur, untuk menyimpan uang mereka di bank demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya petani tambak.

Sekertaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Samsu Adinugroho di Sidoarjo, Kamis mengatakan, dengan menyimpan uang di bank maka ada kepastian jaminan uang nasabah tersebut.

"Jika bank tersebut sudah dijamin oleh LPS, dan bank tersebut bangkrut, maka uang nasabah bisa diganti sampai dengan Rp2 miliar," ujarnya pada seminar Meningkatkan Literasi Keungan Petambak dan Nelayan tentang Sistem Penjamin Simpanan di Kantor Kecamatan, Sedati Sidoarjo.

Ia mengatakan, sampai dengan saat ini banyak di antara warga yang belum terbiasa menyimpan uang di bank, dengan berbagai alasan.

"Salah satunya karena ribet dan juga tidak bisa langsung melihat uang mereka dan hanya melihat buku saja," ujarnya.

Ia mengatakan, sampai dengan saat ini pihaknya sudah membayarkan sebanyak Rp1,2 triliun klaim bank yang terlikuidasi, baik bank umum maupun BPR (Bank Perkreditan Rakyat).

"Karena kondisi ini, akhirnya banyak masyarakat umum yang memilih enggan menyimpan uangnya di bank. Terlebih, dampak krisis ekonomi," katanya dalam seminar kerja sama dengan Lembaga Analisa Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik (Lanskap) Indonesia.

Dengan adanya penyuluhan ini, dirinya berharap, masyarakat petambak dan nelayan semakin sadar dan paham tentang perbankan.

"Apalagi ada fenomena orang-orang ngasih tawaran yang tidak jelas seperti investasi bodong," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, banyak juga masyarakat umum yang takut karena adanya persepsi bahwa menyimpan uang di bank nanti prosesnya berbeir-belit.

"Sebetulmya kalau mau lihat lebih dalam, di rumah itu justru lebih was-was, kalau di bank ada orang lain menjaga uang, kemudian kalau banknya bangkrut ada LPS yang akan menjamin," katanya.

Seminar yang digelar di Aula Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur dan bekerja sama dengan Lembaga Analisa Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik (Lanskap) Indonesia, itu juga dihadiri anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurnia.(*)