DPRD Bangkalan Dorong Pemkab Meningkatkan Program Kesejahteraan Nelayan

Bangkalan (Antara Jatim) - Komisi B DPRD Bangkalan, Jawa Timur mendorong pemkab setempat agar meningkatkan program kesejahteraan pada nelayan di wilayah itu, agar mereka lebih sejahtera dan lebih berdaya.

Juru bicara Komisi B DPRD Bangkalan Husni Syakur di Bangkalan, Minggu mengatakan, secara umum masyarakat Bangkalan banyak yang mencari nafkah dengan bekerja sebagai penangkap ikan di laut. 

"Kondisi ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi dinas terkait untuk lebih memedulikan kesejahteraan nelayan. Apalagi, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa hasil tangkapan nelayan tidak selamanya memuaskan, bahkan akhir-akhir ini banyak nelayan yang memilih tidak melaut, akibat cuaca yang tidak bersahabat," ujar Husni.

Ia lebih lanjut menjelaskan, memang nelayan tidak meminta. Akan tetapi, pemerintah harus mengerti, karena nelayan juga merupakan bagian dari warga masyarakat Bangkalan yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah.

Husni yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Bangkalan ini mendesak pemerintah daerah hendaknya melakukan aksi jemput bola untuk mencairkan bantuan kepada nelayan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. 

Salah satunya dengan aktif melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mengenai bantuan dan program pemberdayaan untuk masyarakat nelayan.

Husni menjelaskan, pemerintah pusat sebenarnya memiliki beberapa program untuk membantu kesejahteraan masyarakat nelayan, seperti program asuransi nelayan dan sejumlah program lain berupa bantuan jaring.

"Pemkab harus proaktif mengurus bantuan tersebut, karena program itu memang untuk masyarakat nelayan," katanya, menjelaskan.

Secara terpisah, Sekretaris Dinas Perikanan Bangkalan Subiyanto menjelaskan, program untuk menyejahterakan nelayan tahun ini memang tidak banyak. Bahkan, anggaran kecil. Bantuan alat tangkap dari pemerintah pusat juga tak kunjung dicairkan. Selain itu, jaminan sosial (jamsos) nelayan masih belum jelas.

"Ini terjadi, sejak bagian kelautan ditarik menjadi wewenang provinsi, bidang kerja kami masih menyesuaikan lagi. Mana wilayah kelautan dan bagian apa saja untuk perikanan," katanya, menjelaskan.

Dinas perikanan, kata Subiyanto, bukan tidak ingin memberikan bantuan kepada nelayan. Hanya, lembaganya memiliki fungsi terbatas. Namun, beberapa program rencana sudah disusun. Meskipun, tidak banyak yang mengarah pada kesejahteraan nelayan.

"Fokus utama kami di kabupaten hanya pada peningkatan program budi daya saja, sedangkan yang berkaitan dengan kelautan adalah wewenang pemerintah provinsi," ujarnya, menjelaskan. (*)