Surabaya (Antara Jatim) - Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) mendatangi Mapolda Jawa Timur di Surabaya, Rabu guna membahas potensi konflik yang akan terjadi menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) di wilayah itu pada tahun 2018.
Deputi V Kemenkopolhukam Irjen Pol Carlo Tewu usai pertemuan dengan beberapa pejabat Polda Jatim mengatakan selain membahas potensi konflik, pihaknya juga melakukan evaluasi pemantauan di 18 kabupaten dan kota di Jatim yang akan melaksanakan Pilkada 2018.
"Koordinasi dan evaluasi ini dilakukan sebagai implementasi dari desk Kemenkopolhukam. Ada informasi berbagai potensi konflik yang bersumber dari penanganan sumber daya alam, pertanahan, suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan batas daerah," kata Carlo Tewu.
Carlo Tewu mengatakan, untuk bisa meredam konflik yang berpotensi terjadi perlu upaya sinergi dari berbagai pihak. Menurut dia, kabupaten/kota harus melakukan langkah strategis. Yakni salah satunya terkait tentang netralitas PNS dan TNI/Polri di Pilkada.
"Pemantauan terkait netralitas tersebut bukan dilakukan pada pasangan calon tapi lebih pada pemantauan tim sukses. Akan ada tim terpadu untuk cegah konflik yang ganggu jalannya Pilkada," ujarnya.
Saat ditanya lokasi zona merah di Jatim yang patut diwaspadai karena rawan konflik, jenderal bintang dua tersebut mengaku belum terlalu dalami persoalan itu.
"Rawan konflik ini tidak hanya masalah Pilkada tapi secara menyeluruh. Dalam hal ini Polda Jatim sudah lakukan antisipasi," ujarnya.
Pemetaan konflik dan penanganan di daerah, kata dia, ke depan akan dilakukan oleh Desk Penanganan. Desk ini terdiri dari pemerintah daerah dibantu Polda dan Kodam yang sudah lakukan langkah antisipasi.
Dalam evaluasi tersebut hadir petinggi Polda Jatim antara lain Irwasda Kombes Pol Wahyu Hidayat didampingi Karo Ops Kombes Pol Heri Sitompul, Karo SDM Kombes Pol Rastra Gunawan dan 18 Forpimda Tingkat Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2018.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Deputi V Kemenkopolhukam Irjen Pol Carlo Tewu usai pertemuan dengan beberapa pejabat Polda Jatim mengatakan selain membahas potensi konflik, pihaknya juga melakukan evaluasi pemantauan di 18 kabupaten dan kota di Jatim yang akan melaksanakan Pilkada 2018.
"Koordinasi dan evaluasi ini dilakukan sebagai implementasi dari desk Kemenkopolhukam. Ada informasi berbagai potensi konflik yang bersumber dari penanganan sumber daya alam, pertanahan, suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan batas daerah," kata Carlo Tewu.
Carlo Tewu mengatakan, untuk bisa meredam konflik yang berpotensi terjadi perlu upaya sinergi dari berbagai pihak. Menurut dia, kabupaten/kota harus melakukan langkah strategis. Yakni salah satunya terkait tentang netralitas PNS dan TNI/Polri di Pilkada.
"Pemantauan terkait netralitas tersebut bukan dilakukan pada pasangan calon tapi lebih pada pemantauan tim sukses. Akan ada tim terpadu untuk cegah konflik yang ganggu jalannya Pilkada," ujarnya.
Saat ditanya lokasi zona merah di Jatim yang patut diwaspadai karena rawan konflik, jenderal bintang dua tersebut mengaku belum terlalu dalami persoalan itu.
"Rawan konflik ini tidak hanya masalah Pilkada tapi secara menyeluruh. Dalam hal ini Polda Jatim sudah lakukan antisipasi," ujarnya.
Pemetaan konflik dan penanganan di daerah, kata dia, ke depan akan dilakukan oleh Desk Penanganan. Desk ini terdiri dari pemerintah daerah dibantu Polda dan Kodam yang sudah lakukan langkah antisipasi.
Dalam evaluasi tersebut hadir petinggi Polda Jatim antara lain Irwasda Kombes Pol Wahyu Hidayat didampingi Karo Ops Kombes Pol Heri Sitompul, Karo SDM Kombes Pol Rastra Gunawan dan 18 Forpimda Tingkat Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2018.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017