Pemprov Komitmen Cari Solusi Perburuhan dan Angkutan Daring di Jatim

Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen mencari solusi terbaik menyikapi masalah perburuhan, termasuk persoalan angkutan daring sebagai wujud tindak lanjut aksi ribuan buruh dan pengendara angkutan kota di depan Grahadi Surabaya, Selasa.

"Pelan-pelan mencari jalan keluar. Ada yang kami kawal ke pemerintah pusat, ada yang diputus diselesaikan di sini seperti UMSK dan UMP," ujar Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf di sela diskusi dengan perwakilan massa aksi.

Sedangkan, terkait tuntutan kenaikan cukai rokok, kemudian masalah ingin merevisi PP 78, dan juga kaitannya pengaturan angkutan daring harus dibawa ke Pemerintah Pusat.

Untuk menyelesaikan persoalan buruh dinilainya tidak mudah karena penangannya memerlukan kehati-hatian, pendalaman masalah dan duduk bersama.

Seperti keinginan untuk mengubah PP 78 tahun 2015 yang menurutnya akan menjadi sebuah persoalan baru jika terjadi perubahan.

"Karena jika dibiarkan akan terjadi makin melebarnya kesenjangan antara ring satu dan ring dua sehingga diharapkan bisa langsung diselesaikan, kemudian peraturan pemerintah membutuhkan proses cukup panjang," ucapnya.

Mengenai tuntutan angkutan konvensional akan melakukan mogok selama tujuh hari jika tidak dipenuhi, orang nomor dua di Pemprov Jatim itu menanggapinya agar semua pihak harus memikirkan tindakannya dengan lebih bijak. 

"Semua pihak pelan-pelan cari solusinya dan perlu payung hukum. Kalau nanti mogok, masyarakat siapa yang melayani. Saya minta mari selesaikan permasalahan dengan baik, sebab mogok itu tidak menyelesaikan masalah," katanya.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, juga mengatakan permasalahan banyak mengeluhkan angkutan konvensional ini kalah nyaman dengan angkutan daring sehingga Pemprov Jatim ingin memberikan bantuan melalui anggaran provinsi agar bisa membenahinya.

"Sehingga penumpang lebih nyaman. Ini juga untuk meringankan agar angkutan umum konvensional bisa lebih bersaing," katanya.

Sementara itu, Koordinator SPTI Jatim Hamid mengatakan aksi di Grahadi hari ini adalah kelanjutan aksi 3 Oktober lalu di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan.

"Angkutan berbasis aplikasi saat ini sudah mencapai 30 ribu, padahal jumlah angkutan kota di Surabaya saat ini tinggal 3 ribu. Demikian halnya taksi reguler tinggal 5.500 unit dan bus kota sekitar 100-an saja," katanya. (*)