Malang (Antara Jatim) - Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Pemkot Malang Nurwidianto membantah kabar bahwa Wali Kota Malang Moch Anton di Jakarta untuk memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tidak benar Pak Wali diperiksa KPK di Jakarta. Beliau ke Jakarta untuk menghadiri dua undangan penting, yakni dari Kementerian PUPR dan menghadiri rakor terbatas Presiden Joko Widodo dengan kepala daerah se-Indonesia. Jadi, bukan diperiksa KPK," ujar Nurwidianto melalui rilis yang diterima Antara di Malang, Jawa Timur, Senin malam.
Kehadiran Moch Anton di acara tersebut didampingi Kepala Bakesbang Kota Malang Indri Ardoyo dan Kabag Pemerintahan Dicky Haryanto. Rakor terbatas tersebut lebih ditekankan pada persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.
Sementara itu, Wali Kota Malang Moch Anton merespons konstruktif kegiatan (rakor terbatas) tersebut. "Ini penting ditindaklanjuti yang diikuti koordinasi daan konsolidasi bersama antara Pemda, aparat keamanan, penyelenggara Pilkada (KPU dan Panwaslu) serta stakeholders terkait," katanya..
Menurut Anton, penyelenggaraan Pilkada harus bisa dirasakan dengan aman dan nyaman oleh masyarakat. Hal itu bisa terwujud bila ada budaya demokrasi yang sehat. "Menghadirkan perilaku politik yang bermartabat, politik yang adi luhung dan mengedepankan persaingan program daripada model kampanye yang hanya mengarah pada serangan bersifat individu, bully membully atau black campaign," ucapnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo mengemukakan ormas yang berada di republik ini harus memiliki komitmen yang sama tentang Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Tiga hal ini prinsip dan tidak bisa ditawar-tawar.
"Saya perlu tegaskan dan titipkan ini setelah saya melakukan pertemuan dengan DPR RI terkait dengan Perppu Ormas. Karena Pemerintah merumuskan Perppu ini tidak tiba tiba, tidak otoriter, tapi benar-benar mencermati situasi yang ada dan dalam pencermatan lama," tuturnya.
Ia mengaku tidak ingin hal itu juga muncul dalam proses pilkada serentak tahun depan, termasuk produk-produk ujaran kebencian harus dilawan bersama. Karena ini yang akan merusak sendi sendi kebangsaan dan demokrasi.
Senada dengan Mendagri, Menko Polhukam Wiranto mengatakan demokrasi adalah pilihan bersama dengan aktor utamanya partai politik. Oleh karenanya perlu dijamin, semua partai politik berdiri pada azas demokrasi Pancasila dan Pilkada termasuk bagian pentingnya.
Dalam rakor tesrebut juga muncul beberapa catatan penting, di antaranya terkait pencermatan atas perekaman data kependudukan, dan distribusi logistik pemilu khususnya di daerah Papua. Pemerintah menargetkan tingkat partisipasi dalam pilkada serentak 2018 sebesar 77,5 persen.
Tercatat ada 171 daerah otonom yang meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota akan mengikuti pilkada serentak 2018.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Tidak benar Pak Wali diperiksa KPK di Jakarta. Beliau ke Jakarta untuk menghadiri dua undangan penting, yakni dari Kementerian PUPR dan menghadiri rakor terbatas Presiden Joko Widodo dengan kepala daerah se-Indonesia. Jadi, bukan diperiksa KPK," ujar Nurwidianto melalui rilis yang diterima Antara di Malang, Jawa Timur, Senin malam.
Kehadiran Moch Anton di acara tersebut didampingi Kepala Bakesbang Kota Malang Indri Ardoyo dan Kabag Pemerintahan Dicky Haryanto. Rakor terbatas tersebut lebih ditekankan pada persiapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.
Sementara itu, Wali Kota Malang Moch Anton merespons konstruktif kegiatan (rakor terbatas) tersebut. "Ini penting ditindaklanjuti yang diikuti koordinasi daan konsolidasi bersama antara Pemda, aparat keamanan, penyelenggara Pilkada (KPU dan Panwaslu) serta stakeholders terkait," katanya..
Menurut Anton, penyelenggaraan Pilkada harus bisa dirasakan dengan aman dan nyaman oleh masyarakat. Hal itu bisa terwujud bila ada budaya demokrasi yang sehat. "Menghadirkan perilaku politik yang bermartabat, politik yang adi luhung dan mengedepankan persaingan program daripada model kampanye yang hanya mengarah pada serangan bersifat individu, bully membully atau black campaign," ucapnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo mengemukakan ormas yang berada di republik ini harus memiliki komitmen yang sama tentang Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Tiga hal ini prinsip dan tidak bisa ditawar-tawar.
"Saya perlu tegaskan dan titipkan ini setelah saya melakukan pertemuan dengan DPR RI terkait dengan Perppu Ormas. Karena Pemerintah merumuskan Perppu ini tidak tiba tiba, tidak otoriter, tapi benar-benar mencermati situasi yang ada dan dalam pencermatan lama," tuturnya.
Ia mengaku tidak ingin hal itu juga muncul dalam proses pilkada serentak tahun depan, termasuk produk-produk ujaran kebencian harus dilawan bersama. Karena ini yang akan merusak sendi sendi kebangsaan dan demokrasi.
Senada dengan Mendagri, Menko Polhukam Wiranto mengatakan demokrasi adalah pilihan bersama dengan aktor utamanya partai politik. Oleh karenanya perlu dijamin, semua partai politik berdiri pada azas demokrasi Pancasila dan Pilkada termasuk bagian pentingnya.
Dalam rakor tesrebut juga muncul beberapa catatan penting, di antaranya terkait pencermatan atas perekaman data kependudukan, dan distribusi logistik pemilu khususnya di daerah Papua. Pemerintah menargetkan tingkat partisipasi dalam pilkada serentak 2018 sebesar 77,5 persen.
Tercatat ada 171 daerah otonom yang meliputi 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota akan mengikuti pilkada serentak 2018.
Ke-17 provinsi tersebut adalah Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Papua, Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.(*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017