Surabaya (Antara Jatim) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fandi Utomo menyarankan simulasi nasional pemungutan dan penghitungan suara serentak harus digelar di seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) dengan tipikal pemilih, jenis daerah dan budaya pemilih.

"Tujuannya untuk mendapatkan hasil simulasi yang komperehensif," ujar anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI tersebut kepada wartawan di Surabaya, Minggu.

FU, sapaan akrabnya, berharap masyarakat dan Pemerintah Daerah mendukung simulasi nasional ini agar tata cara baru pemilu serentak tahun 2019 dapat dipahami peserta pemilu dan masyarakat pemilih.

Legislator asal Dapil 1 (Surabaya-Sidoarjo) tersebut mengaku Komisi II DPR RI telah menghadiri simulasi nasional pemungutan dan perhitungan suara Pemilu serentak 2018 di Desa Kadumangu Kabupaten Bogor.

Menurut dia, penting bagi pembentuk undang-undang melihat langsung segala sesuatu yang diatur dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU terkait untuk diimplementasikan dengan tepat dan benar. 

"Dalam simulasi ini, diharapkan bisa diketahui dengan tepat berapa pemilih di tiap TPS agar pungut dan hitung di TPS tidak melampaui pukul 24.00 WIB," ucapnya.

Selain itu, kata dia, simulasi juga terkait detail tata cara berkaitan dengan pengaturan baru juga dilihat implementasinya, mulai dari penyampaian C6 yang harus didampingi pengawas TPS dan tidak dimulainya pemilihan tanpa kehadiran pengawas TPS.

Kemudian, perubahan konten pada formulir C6 yang mencantumkan keharusan membawa KTP elektronik dan pidana atas penyalahgunaan C6, tata cara pengisian C7 yang harus ditandatangani oleh calon pemilih.

"Lalu perubahan kotak suara menjadi transparan dan pengaturan  penggunaan alat bantu baru hitung cepat," kata politikus yang pernah mencalonkan diri sebagai calon Wali Kota Surabaya tersebut. (*)

Pewarta: Fiqih Arfani

Editor : Akhmad Munir


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017