Tulungagung, (Antara Jatim) - Puluhan hingga ratusan alat peraga kampanye bakal calon bupati semakin banyak bertebaran di jalan-jalan protokol, kampung hingga pedesaan di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sejak beberapa bulan terakhir.
Dendy Bin Tohir, warga Tulungagung, Jumat mengatakan alat peraga dalam bentuk baliho, spanduk, baner, hingga pamflet paling banyak dipasang oleh tim sukses Ketua PWI Margiono yang berambisi maju dalam bursa Pilkada Tulungagung 2018.
"Beberapa baliho yang dipasang Margiono bahkan sudah mencantumkan logo delapan partai politik yang sempat diberitakan siap berkoalisi, beberapa waktu lalu," ungkapnya.
Ia heran, karena setahunya belum semua DPP parpol mengeluarkan rekomendasi dukungan untuk Pilkada Tulungagung.
"Klaim rekomendasi yang sudah dikantongi Margiono dari dua parpol, satu dari (Partai) Demokrat dan satu lagi parpolnya apa saya lupa. Kalau tidak PAN, mungkin Gerindra," ucapnya.
Saat dikonfirmasi terkait klaim dukungan koalisi delapan parpol tersebut, Sekretaris DPC Partai Gerindra Agus Budiarto --yang parpolnya masuk dalam daftar koalisi-- membenarkan adanya kesepakatan koalisi di tingkat pimpinan partai, dan telah disosialisasikan ke jajaran pengurus dan anggota.
"Namun, itu baru kesepakatan awal di tingkat parpol daerah. Keputusan resmi partai ada di tangan DPP dan belum semua rekomendasi itu turun," ujarnya.
Selain Margiono, sejumlah kandidat juga menyebar alat peraga kampanye, namun dengan bermacam modus ucapan kebangsaan ataupun berkaitan dengan hari besar keagamaan dan sebagainya.
Di antara yang terpantau memasang alat peraga di berbagai penjuru kota hingga tingkat kecamatan dan jalan-jalan protokol itu adalah Ketua DPRD Tulungagung Supriyono yang mendaftar penjaringan calon kepala daerah di PDIP, Kasatkornas Banser Alfa Isnaeni, kader PKB Khoiruddin Abbas dan Chussainuddin dan beberapa nama tokoh lain.
Sekala pemasangan nama-nama kandidat ini jauh lebih sedikit dibanding Margiono yang secara berkala aktif menggelar kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga dalam jumlah banyak (massal).
"Keseriusan dan pendekatan ke partai yang lebih maksimal itu ada pada Pak Margiono, itu yang menjadi salah satu poin. Figurnya juga merakyat, kemudian ketekannya untuk maju juga serius," tambah Agus.
Senada, Ketua DPC PKB Tulungagung Adib Makarim menyatakan survei dan pemanggilan terhadap para kandidat diagendakan bulan Oktober, dengan lokasi bisa di Jakarta maupun Surabaya.
"Sampai saat ini memang belum permanen, cuma masih menuggu rekomendasi dari DPP masing-masing. Intinya Insya Allah di DPC sudah selesai tinggal formalitas dari DPW dan petunjuk kebijaksanaan kan dari DPP," kata Adib.
Disinggung terkait calon wakil bupati, Adib mengaku telah mendapatkan sejumlah masukan dari masyarakat, namun kedepan akan dikomunikasikan dengan partai koalisi dan kandidat bakal calon bupati.
Sementara itu Ketua KPU Tulungagung Suprihno maupun dua komisioner lain, Suyitno Arman dan Fattah Masrur enggan berkomentar soal maraknya alat peraga diduga sarana kampanye para kandidat bakal calon bupati tersebut.
Mereka berdalih soal teknis pengawasan menjadi kewenangan Panwas Tulungagung yang barusan dilantik.
"Selain itu, tahapan pilkada yang berkaitan dengan pendaftaran calon juga belum dilakukan, sehingga apakah pemasangan itu bisa dikatakan kampanye atau bukan," tutur Suprihno.
Sayangnya, pihak Panwas Tulungagung sejauh ini belum bisa terkonfirmasi.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Dendy Bin Tohir, warga Tulungagung, Jumat mengatakan alat peraga dalam bentuk baliho, spanduk, baner, hingga pamflet paling banyak dipasang oleh tim sukses Ketua PWI Margiono yang berambisi maju dalam bursa Pilkada Tulungagung 2018.
"Beberapa baliho yang dipasang Margiono bahkan sudah mencantumkan logo delapan partai politik yang sempat diberitakan siap berkoalisi, beberapa waktu lalu," ungkapnya.
Ia heran, karena setahunya belum semua DPP parpol mengeluarkan rekomendasi dukungan untuk Pilkada Tulungagung.
"Klaim rekomendasi yang sudah dikantongi Margiono dari dua parpol, satu dari (Partai) Demokrat dan satu lagi parpolnya apa saya lupa. Kalau tidak PAN, mungkin Gerindra," ucapnya.
Saat dikonfirmasi terkait klaim dukungan koalisi delapan parpol tersebut, Sekretaris DPC Partai Gerindra Agus Budiarto --yang parpolnya masuk dalam daftar koalisi-- membenarkan adanya kesepakatan koalisi di tingkat pimpinan partai, dan telah disosialisasikan ke jajaran pengurus dan anggota.
"Namun, itu baru kesepakatan awal di tingkat parpol daerah. Keputusan resmi partai ada di tangan DPP dan belum semua rekomendasi itu turun," ujarnya.
Selain Margiono, sejumlah kandidat juga menyebar alat peraga kampanye, namun dengan bermacam modus ucapan kebangsaan ataupun berkaitan dengan hari besar keagamaan dan sebagainya.
Di antara yang terpantau memasang alat peraga di berbagai penjuru kota hingga tingkat kecamatan dan jalan-jalan protokol itu adalah Ketua DPRD Tulungagung Supriyono yang mendaftar penjaringan calon kepala daerah di PDIP, Kasatkornas Banser Alfa Isnaeni, kader PKB Khoiruddin Abbas dan Chussainuddin dan beberapa nama tokoh lain.
Sekala pemasangan nama-nama kandidat ini jauh lebih sedikit dibanding Margiono yang secara berkala aktif menggelar kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga dalam jumlah banyak (massal).
"Keseriusan dan pendekatan ke partai yang lebih maksimal itu ada pada Pak Margiono, itu yang menjadi salah satu poin. Figurnya juga merakyat, kemudian ketekannya untuk maju juga serius," tambah Agus.
Senada, Ketua DPC PKB Tulungagung Adib Makarim menyatakan survei dan pemanggilan terhadap para kandidat diagendakan bulan Oktober, dengan lokasi bisa di Jakarta maupun Surabaya.
"Sampai saat ini memang belum permanen, cuma masih menuggu rekomendasi dari DPP masing-masing. Intinya Insya Allah di DPC sudah selesai tinggal formalitas dari DPW dan petunjuk kebijaksanaan kan dari DPP," kata Adib.
Disinggung terkait calon wakil bupati, Adib mengaku telah mendapatkan sejumlah masukan dari masyarakat, namun kedepan akan dikomunikasikan dengan partai koalisi dan kandidat bakal calon bupati.
Sementara itu Ketua KPU Tulungagung Suprihno maupun dua komisioner lain, Suyitno Arman dan Fattah Masrur enggan berkomentar soal maraknya alat peraga diduga sarana kampanye para kandidat bakal calon bupati tersebut.
Mereka berdalih soal teknis pengawasan menjadi kewenangan Panwas Tulungagung yang barusan dilantik.
"Selain itu, tahapan pilkada yang berkaitan dengan pendaftaran calon juga belum dilakukan, sehingga apakah pemasangan itu bisa dikatakan kampanye atau bukan," tutur Suprihno.
Sayangnya, pihak Panwas Tulungagung sejauh ini belum bisa terkonfirmasi.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017