Malang (Antara Jatim) - Sebanyak 140 ribu warga Kabupaten Malang, Jawa Timur, hingga saat ini masih mengantre untuk cetak KTP Elektronik (KTP-E) karena blangko KTP-E tersebut masih kosong an dalam pengajuan ke Pemerintah Pusat.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang Purnadi di Malang, Selasa mengatakan ke-140 ribu warga tersebut sudah melakukan perekaman data, namun karena blangko KTP-E masih kosong, mereka harus mengantre untuk pencetakannya.
"Sebagai pengganti identitas KTP-E yang belum mereka miliki, mereka kami berikan surat keterangan sementara yang berlaku selama enam bulan, kalau hingga batas waktu enam bulan blangko KTP-E belum juga datang, diperpanjang kembali," ujarnya.
Menurut dia, jika ada materialnya (blangko KTP-E) pasti sudah dicetak, masalahnya blankonya terbatas, bahkan sekarang sudah habis dan menunggu dropping dari pusat. "Yang apsti dalam waktu dekat ini saya akan berangkat ke Jakarta ntuk mengambil blangko tersebut," ujarnya.
Purnadi berharap blangko yang diberikan pemerintah pusat sesuai dengan jumlah warga yang sudah terekam datanya, yakni sekitar 140 ribu jiwa, ditambah dengan warga yang wajib KTP, tetapi belum melakukan perekaman sekitar 10 ribu-20 ribu orang. "Kalau jumlah blangko KTP-E yang diberikan sesuai kebtuhan, kami yakin dalam waktu dekat sudah tuntas dan seluruh warga Kabupaten Malang wajib KTP sudah mengantongi KTP-E," ucapnya.
Sampai saat ini, lanjutnya, dari hampir 2 juta warga yang wajib KTP, sudah 1,8 juta jiwa yang memiliki KTP-E, sedangkan lainnya sudah melakukan perekaman data dan mengantongi surat keterangan sementara, sehingga tinggal pencetakannya saja.
Selain akan "menjemput" blangko KTP-E ke Jakarta, Dispendukcapil juga akan membeli genset untuk menjamin kelancaran proses perekaman data maupun pencetakan KTP-E ketika terjadi pemadaman listrik. "Yang selama ini menjadi kendala, selain blangko yang amish kosong, kan keondisi listrik yag tidak stabil (padam)," ujarnya.
Menurut dia, seringnya terjadi pemadaman listrik, tidak saja menganggu proses penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP-E, tetapi juga membahayakan server. "Kami sudah mengajukan anggaran utnuk pengadaan genset ini sebesar Rp400 juta dengan kapsitas 100 KVA," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang Purnadi di Malang, Selasa mengatakan ke-140 ribu warga tersebut sudah melakukan perekaman data, namun karena blangko KTP-E masih kosong, mereka harus mengantre untuk pencetakannya.
"Sebagai pengganti identitas KTP-E yang belum mereka miliki, mereka kami berikan surat keterangan sementara yang berlaku selama enam bulan, kalau hingga batas waktu enam bulan blangko KTP-E belum juga datang, diperpanjang kembali," ujarnya.
Menurut dia, jika ada materialnya (blangko KTP-E) pasti sudah dicetak, masalahnya blankonya terbatas, bahkan sekarang sudah habis dan menunggu dropping dari pusat. "Yang apsti dalam waktu dekat ini saya akan berangkat ke Jakarta ntuk mengambil blangko tersebut," ujarnya.
Purnadi berharap blangko yang diberikan pemerintah pusat sesuai dengan jumlah warga yang sudah terekam datanya, yakni sekitar 140 ribu jiwa, ditambah dengan warga yang wajib KTP, tetapi belum melakukan perekaman sekitar 10 ribu-20 ribu orang. "Kalau jumlah blangko KTP-E yang diberikan sesuai kebtuhan, kami yakin dalam waktu dekat sudah tuntas dan seluruh warga Kabupaten Malang wajib KTP sudah mengantongi KTP-E," ucapnya.
Sampai saat ini, lanjutnya, dari hampir 2 juta warga yang wajib KTP, sudah 1,8 juta jiwa yang memiliki KTP-E, sedangkan lainnya sudah melakukan perekaman data dan mengantongi surat keterangan sementara, sehingga tinggal pencetakannya saja.
Selain akan "menjemput" blangko KTP-E ke Jakarta, Dispendukcapil juga akan membeli genset untuk menjamin kelancaran proses perekaman data maupun pencetakan KTP-E ketika terjadi pemadaman listrik. "Yang selama ini menjadi kendala, selain blangko yang amish kosong, kan keondisi listrik yag tidak stabil (padam)," ujarnya.
Menurut dia, seringnya terjadi pemadaman listrik, tidak saja menganggu proses penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP-E, tetapi juga membahayakan server. "Kami sudah mengajukan anggaran utnuk pengadaan genset ini sebesar Rp400 juta dengan kapsitas 100 KVA," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017