Badrut Tamam Dorong Muslim Indonesia Peduli Kasus Rohingya

Pamekasan (Antara Jatim) - Anggota DPRD Jatim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Badrut Tamam, mendorong umat Islam di Indonesia peduli terhadap kasus kemanusian yang terjadi di Rohingya, Myanmar.

"Konflik kemanusiaan yang terjadi di Rohingya harus menjadi perhatian kita semua, karena kekerasan dalam bentuk apapun merupakan tindakan terlarang," kata Badrut Tamam di Pamekasan, Sabtu.

Badrut menyatakan, gerakan peduli Rohingya seperti yang dilakukan sejumlah organisasi keagamaan di Pamekasan, seperti Front Pembela Islam (FPI) harus digalakkan.

Politikus muda ini bahkan menyempatkan diri bergabung dengan FPI seusai menggelar dialog politik bertema "Mensukseskan Pilkada Pamekasan Yang Damai dan Kondusif" bersama kalangan jurnalis Pamekasan yang tergabung dalam organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan.

Badrut menjelaskan, PKB secara kelembagaan juga telah melakukan gerakan Peduli Rohingya ini, berkoordinasi dengan para pengasuh pondok pesantren di Indonesia, termasuk dengan ormas Nahdlatul Ulama.

"Ada beberapa pondok pesantren di Indonesia termasuk di Madura ini yang siap menampung pengungsi anak-anak Rohingya," ujar Badrut.

Ia menjelaskan, PKB juga menyuarakan agar PBB segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan konflik kemanusiaan di Myanmar tersebut.

Badrut Tamam yang juga Bakal Calon Bupati Pamekasan 2018 ini lebih lanjut menjelaskan, Pemerintah Indonesia harus pro aktif melakukan tindakan konkret dengan cepat bergerak untuk menangani kejahatan kemanusian terhadap etnis muslim Rohingya.

Krisis kemanusian itu segera melakukan intervensi kepada pemerintah Myanmar agar menghentikan kekerasan dan pembantaian tersebut.

Ia juga menilai, selama ini, tindakan militer Myanmar masuk kategori kejahatan luar biasa dan pelakunya harus diusut secara hukum internasional.

"Pemerintah Indonesia harus bergerak cepat melakukan bantuan sosial baik relawan kemanusian maupun makanan," katanya, menjelaskan.

"Ratusan orang telah meninggal dunia di Myanmar akibat konflik itu, dan ini harus dihentikan," katanya, menambahkan. (*)