Surabaya (Antara Jatim) - Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di wilayah itu mengimbau masyarakat untuk tidak bertindak kontraproduktif dalam menyikapi masalah Etnis Rohingya yang ada di Myanmar.
"Saya mengimbau masyarakat berbuat hal yang lebih membantu masyarakat di sana, seperti ikut membangun rumah sakit, mendoakan, jangan malah bertindak kontraproduktif dengan mau menghacurkan Borobudur, waduh sedih kita karena itu sejarah," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin usai bertemu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jatim di Mapolda, Jumat.
Dia juga mengimbau pihak-pihak tertentu untuk tidak menghubung-hubungan apa yang terjadi di Myanmar dengan di Indonesia. Menurut dia, apa yang dialami Etnis Rohingya sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan di Indonesia.
Ditanya apakah ada ormas dari Jatim yang akan berangkat ke Myanmar untuk menjadi relawan, Machfud merasa hal itu tidak akan terjadi. Kalau pun ada itu bersifat individu dan tidak memobilisir organisasi. "Kalau ada seseorang yang akan pergi ke Jakarta atau Borobudur, ya kami tidak bisa membendung satu per satu orang. Tapi dari organisasi saya rasa tidak ada," ujar dia.
Senada dengan Kapolda, Ketua MUI Jatim KH Abdussomad Buchori mengimbau masyarakat untuk tetap menciptakan keamanan, ketentraman dan kedamaian. Dia meminta semua pihak untuk tidak membawa kasus Rohingya ke Indonesia, khususnya Jatim dengan bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat minoritas.
"Kami imbau supaya tetap aman di Jatim. Tetap ada sikap, misal mengirim bantuan ke sana, bahkan perorangan silakan ke sana tapi untuk menjadi relawan yang benar. Kalau mengahcurkan situs ya jangan. Karena itu ada nilai sejarah. Harus dihormati. Tapi jangan ada faktor pemicu. Sebab jika ada pemicu, orang akan gampang menjadi marah," tutur dia.
Selain itu, pemimpin diminta untuk menyampaikan pernyataan yang baik. Sebab pernyataan pemimpin juga berpengaruh, karena bisa membuat keadaan semakin tidak baik.
"Kami akan buat surat kepada Presiden Joko Widodo dan Duta Besar Myanmar, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) MUI Pusat, dan Walubi terkait masalah ini," ujarnya.
Dalam surat itu, MUI mendukung upaya pemerintah untuk segera menghentikan kekerasan. Pihaknya juga mendorong hal-hal yang positif untuk kerukunan. "Karena jika tidak, kasus ini bisa merembet ke mana-mana dan dimanfaatkan oleh kelompok lain," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Saya mengimbau masyarakat berbuat hal yang lebih membantu masyarakat di sana, seperti ikut membangun rumah sakit, mendoakan, jangan malah bertindak kontraproduktif dengan mau menghacurkan Borobudur, waduh sedih kita karena itu sejarah," kata Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin usai bertemu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jatim di Mapolda, Jumat.
Dia juga mengimbau pihak-pihak tertentu untuk tidak menghubung-hubungan apa yang terjadi di Myanmar dengan di Indonesia. Menurut dia, apa yang dialami Etnis Rohingya sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan di Indonesia.
Ditanya apakah ada ormas dari Jatim yang akan berangkat ke Myanmar untuk menjadi relawan, Machfud merasa hal itu tidak akan terjadi. Kalau pun ada itu bersifat individu dan tidak memobilisir organisasi. "Kalau ada seseorang yang akan pergi ke Jakarta atau Borobudur, ya kami tidak bisa membendung satu per satu orang. Tapi dari organisasi saya rasa tidak ada," ujar dia.
Senada dengan Kapolda, Ketua MUI Jatim KH Abdussomad Buchori mengimbau masyarakat untuk tetap menciptakan keamanan, ketentraman dan kedamaian. Dia meminta semua pihak untuk tidak membawa kasus Rohingya ke Indonesia, khususnya Jatim dengan bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat minoritas.
"Kami imbau supaya tetap aman di Jatim. Tetap ada sikap, misal mengirim bantuan ke sana, bahkan perorangan silakan ke sana tapi untuk menjadi relawan yang benar. Kalau mengahcurkan situs ya jangan. Karena itu ada nilai sejarah. Harus dihormati. Tapi jangan ada faktor pemicu. Sebab jika ada pemicu, orang akan gampang menjadi marah," tutur dia.
Selain itu, pemimpin diminta untuk menyampaikan pernyataan yang baik. Sebab pernyataan pemimpin juga berpengaruh, karena bisa membuat keadaan semakin tidak baik.
"Kami akan buat surat kepada Presiden Joko Widodo dan Duta Besar Myanmar, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) MUI Pusat, dan Walubi terkait masalah ini," ujarnya.
Dalam surat itu, MUI mendukung upaya pemerintah untuk segera menghentikan kekerasan. Pihaknya juga mendorong hal-hal yang positif untuk kerukunan. "Karena jika tidak, kasus ini bisa merembet ke mana-mana dan dimanfaatkan oleh kelompok lain," ujarnya.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017