Pelni Dorong Peningkatan Muatan Dari Indonesia Timur

Pasuruan (Antara Jatim) - Perseroan terbatas Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) terus berusaha mendorong peningkatan muatan dari Indonesia timur, karena nilai muatan balik atau "return cargo" dari wilayah setempat masih minim berkisar 10 hingga 20 persen.

Vice President Pemasaran Kapal Tol Laut dan Ternak PT Pelni (Persero), Didik Dwi Prasetio di Pasuruan, Jumat mengatakan minimnya volume barang yang diangkut dari Indonesia Timur melalui kapal tol laut karena belum banyaknya potensi yang tergali di wilayah itu.

"Rerata jumlah muatan kembali atau return cargo hanya dikisaran 10 persen hingga 20 persen. Sementara saat berangkat rata-rata kapal terisi sebesar 80 persen," kata Didik dalam acara Diskusi Tol Laut yang bekerja sama dengan salah satu media ekonomi nasional.

Oleh karena itu, kata Didik, ada beberapa langkah untuk memacunya, salah satunya dengan mengundang BUMN, perusahaan swasta dan pihak lain yang terkait untuk melakukan sosialisasi potensi yang bisa dioptimalkan dari luar pulau.

"Komoditas yang potensial di luar pulau yang bisa diangkut sebagian besar adalah hasil alam seperti coklat, ikan, garam dan lain sebagianya," katanya.

Apalagi, kata dia, saat ini pemerintah telah menambah jumlah barang atau komoditas yang bisa diangkut dengan kapal tol laut. Jika sebelumnya melalui peraturan perintah (PP) no 106/2016 ditegaskah barang yang bisa diangkut hanya bahan pokok dan barang penting seperti semen, paku, triplek dan seng, maka melalui PP nomor 70/2017 ditambah dengan barang kebutuhan daerah, sehingga komoditas yang bisa diangkut mencapai 24 komoditas.

"Kami juga kini meminta kepada Menhub untuk fleksibility trayek di daerah yang memiliki potensi muatan balik tetapi tidak dilewati trayek kapal tol laut. Seperti Kupang ada muatan garam. Tapi trayek tol laut tidak ada yang ke sana," katanya.

Ia berharap, dengan adanya fleksibility trayek Pelni bisa melakukan deviasi (keluar trayek untuk mengambil muatan balik).

Ia menjelaskan, Pelni masih diberikan subsidi pemerintah sekitar Rp226 miliar untuk mendorong potensi dengan trayek-trayek baru, sebagai komitmen meningkatkan kinerja return cargo atau muatan balik kapal tol laut.

Sebelumnya pada tahun 2016, PT Pelni telah diberikan penugasan pemerintah untuk menjalankan 6 trayek Tol Laut melalui penunjukan, dan pada tahun 2017 pemerintah membuka kesempatan bagi swasta untuk ikut berpartisipasi dengan melelang 7 trayek baru.

"Tetapi ada satu trayek baru yang tidak diminati swasta sehingga pemerintah kembali menunjuk Pelni untuk mengoperasikannya," katanya.

Tujuh trayek yang dilayani Pelni adalah Trayek (T) 3 dari Tanjung Perak, Dompu, Leolebo, Rote, Sabu, Waingapu (PP), rute T5 dari Tanjung Perak, Tahuna, Lirung, Morotai (PP). 

Selanjutnya T6 dari Tanjung Priok, Tarempa, Natuna (PP), T9 T dari Tanjung Perak, Kisar, Namrole (PP), T11 dari Tanjung Perak, Somlaki, Duku, Merauke (PP), T12 dari Tanjung Perak, Manukwari, Wasior, Nabire, Sruwi, Biak (PP) dan T13 dari Tanjung Perak, Fakfak, Kaimana, Timika (PP).***1***