Surabaya (Antara Jatim) - Tim satuan tugas pungutan liar Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengingatkan kehati-hatian saat menyusun anggaran sekolah sehingga terhindar dari persoalan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Penyusunan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) harus sesuai dan libatkan komite serta wali murid agar tak jadi permasalahan," ujar Ketua Umum Satgas Pungli Pemprov Jatim Saifullah Yusuf di hadapan ratusan kepala SMA se-Jatim di Surabaya, Jumat.
Selain RKAS, anggaran di sekolah yang tergolong sensitif terjadi penyalahgunaan adalah pengelolaan uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS), SPP serta sumbangan baik swasta maupun orang tua murid.
Menurut dia, uang yang masuk harus benar-benar dimanfaatkan untuk menunjang inovasi kreatif sekolah dan diperuntukkan sesuai dengan mekanisme sehingga tidak dipakai sembarangan.
"Apalagi saat ini transisi pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Daerah ke Pemprov sedang dalam sorotan, maka harus ada kehati-hatian," ucap Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Tak itu saja, Wakil Gubernur Jatim tersebut.berharap SMA menghasilkan lulusan dengan kualitas terbaik sehingga kepala sekolah diimbau lebih inovatif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas serta menghasilkan sumber daya manusia hebat.
Dari sekitar 900 SMA negeri dan swasta di Jatim, 80 persen di antaranya perlu meningkatkan kualitasnya agar para lulusannya mampu bersaing. Sedangkan, lulusan SMK masih sekitar 70 persen masih memerlukan pelatihan di balai latihan kerja," tuturnya.
"Sebagai bentuk peningkatan kualitas, Pemprov Jatim mengirim 400 guru SMA/SMK melanjutkan ke jenjang pendidikan S2," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rahman mengatakan bahwa tim Satgas Pungli Jatim dibentuk dalam rangka sebagai tindakan preventif, promotiv dan pembinaan.
"Tim juga untuk menanamkan dan menguatkan kepala sekolah agar dapat melangkah dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Penyusunan rencana kerja anggaran sekolah (RKAS) harus sesuai dan libatkan komite serta wali murid agar tak jadi permasalahan," ujar Ketua Umum Satgas Pungli Pemprov Jatim Saifullah Yusuf di hadapan ratusan kepala SMA se-Jatim di Surabaya, Jumat.
Selain RKAS, anggaran di sekolah yang tergolong sensitif terjadi penyalahgunaan adalah pengelolaan uang Bantuan Operasional Sekolah (BOS), SPP serta sumbangan baik swasta maupun orang tua murid.
Menurut dia, uang yang masuk harus benar-benar dimanfaatkan untuk menunjang inovasi kreatif sekolah dan diperuntukkan sesuai dengan mekanisme sehingga tidak dipakai sembarangan.
"Apalagi saat ini transisi pengelolaan SMA/SMK dari Pemerintah Daerah ke Pemprov sedang dalam sorotan, maka harus ada kehati-hatian," ucap Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Tak itu saja, Wakil Gubernur Jatim tersebut.berharap SMA menghasilkan lulusan dengan kualitas terbaik sehingga kepala sekolah diimbau lebih inovatif dan kreatif untuk meningkatkan kualitas serta menghasilkan sumber daya manusia hebat.
Dari sekitar 900 SMA negeri dan swasta di Jatim, 80 persen di antaranya perlu meningkatkan kualitasnya agar para lulusannya mampu bersaing. Sedangkan, lulusan SMK masih sekitar 70 persen masih memerlukan pelatihan di balai latihan kerja," tuturnya.
"Sebagai bentuk peningkatan kualitas, Pemprov Jatim mengirim 400 guru SMA/SMK melanjutkan ke jenjang pendidikan S2," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rahman mengatakan bahwa tim Satgas Pungli Jatim dibentuk dalam rangka sebagai tindakan preventif, promotiv dan pembinaan.
"Tim juga untuk menanamkan dan menguatkan kepala sekolah agar dapat melangkah dan menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada," ujarnya. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017