Gubernur Jatim Kukuhkan Komnas Pendidikan Wilayah

Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengukuhkan pengurus Komisi Nasional Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Timur periode 2017-2020 di Kantor Gubernur di Surabaya, Kamis.

"Ini adalah lembaga independen yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah di dunia pendidikan sehingga sangat layak diapresiasi," ujarnya di sela pengukuhan.

Menurut dia, peta pendidikan di Jatim tidak sama dengan provinsi lain di Indonesia karena memiliki SD/Madrasah Ibtidaiyah (MI), SMP/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan SMA/SMK/Madrasah Aliyah (MA), ditambah madrasah diniyah yang harus diperjuangkan

"Perpaduan metode ilmu pengetahuan dan sentuhan agama dari kiai menjadi ciri khas Jatim. Inilah yang membedakan pendidikan dengan provinsi lain," ucapnya.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, menjelaskan fokus meningkatkan daya saing industri dengan cara menambah persentase pendidikan vokasional.

Saat ini, kata dia, rasio SMA dengan SMK di Jatim masih 35 persen dibanding 65 persen, sedangkan rasio idealnya 30 persen untuk SMA dan 70 persen untuk SMK.

"Tahun 2015 kami memoratorium pendirian SMA baru dan memaksimalkan peran SMK guna memenuhi standart tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar industri. Kemudian mendirikan SMK Mini atau BLK Plus yang mendidik selama enam bulan dengan ilmu keahlian berstandart internasional," katanya.

Di tempat sama, Ketua Komnas Pendidikan RI Dedy Chasbullah menjelaskan Komnas Pendidikan dibentuk sebagai partner pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia sekaligus pengontrol kebijakan dunia pendidikan di Indonesia. 

Saat ini, lanjut dia, kekerasan anak, kenakalan remaja dan bahaya narkoba didominasi anak usia sekolah sehingga harus segera ditangani.

"Komisi Nasional Pendidikan juga berkomitmen untuk menjadi mitra yang positif bersama Kemendikbud, Kemenag, Kemendikti dan Kemenpan untuk memajukan pendidikan di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Gubernur juga mengukuhkan melantik anggota Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Jatim Periode 2017-2022, anggota Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta Pendidikan Nonformal Jatim periode 2016-2021. (*)