){kind=link}
Malang, (Antara) - Presiden Joko Widodo memberikan 10.038 sertifikat tanah kepada masyarakat di Jawa Timur, di Malang, Rabu.
"Tadi secara simbolis sudah diberikan kepada 12 penerima sertifikat tanah, tapi laporan yang saya pegang yang diserahkan hari ini ada 10.038 sertifikat. Tolong sertifikatnya diangkat semuanya. Jangan diturunkan dulu akan saya hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10.038 betul?" tanya Presiden di lapangan Rampal, Malang.
Dalam pembagian sertifikat itu Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Sidarto Danusubrata, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Wali Kota Malang M Anton.
"Saya ingin lihat betul bahwa rakyat sekarang sudah pegang sertifikat karena di seluruh Indonesia seharusnya rakyat yang harus pegang sertifikat ada 126 juta sertifikat bidang, tapi sampai tahun yang lalu yang bisa diberikan baru 46 juta," ungkap Presiden.
Ia pun menargetkan bahwa pada 2017 minimal sudah ada 500 ribu sertifikat tanah dibagikan khusus di Jawa Timur.
"Kenapa sertifikat penting? Karena setiap saya ke kabupaten dan kota, rakyat selalu mengeluh masalah sertifikat tanah antara rakyat dan pemerintah, rakyat dan perusahaan. Kenapa bisa sengketa? Karena rakyat sudah menduduki lahan itu ada yang 34 tahun, 50 tahun tapi tidak pegang (landasan legal) apapun," ucap Presiden, menembahkan.
Umumnya masyarakat, menurut Presiden hanya memegang letter C atau buku C Desa atau girik yang mengacu pada buku catatan resmi di kantor desa/kelurahan mengenai bidang tanah di desa tersebut. Maupun memegang letter D atau surat Petok D yang hanya dianggap sebagai alat bukti pembayaran pajak tanah oleh pengguna tanah.
"Ada juga yang hanya pegang surat kepala desa. Itu bukan hak hukum hati-hati akan terjadi sengketa. Di Jakarta ada 1 bidang tanah tapi yang mengaku pemilik ada 3 orang, jadi antartetangga, antarsaudara kita sendiri jadi berkelahi. Ini yang tidak kita inginkan," ujar Presiden, menegaskan.
Ia pun memberikan target kepada Menteri ATR agar minimal pada 2017 ada 5 juta sertifikat baru yang dihasilkan di seluruh Indonesia, pada 2018 ada 7 juta sertifikat yang dihasilkan dan pada 2019 terdapat 9 juta sertifikat yang dikeluarkan.
"Caranya bagaimana? Terserah Pak Menteri, yang penting saya sudah perintah, kalau sudah perintah pasti saya cek. Kita diberi amanat rakyat untuk bekerja, menteri juga untuk bekerja. Bekerja dengan saya pasti ada targetnya, tidak ada yang tidak ada targetnya dan pasti saya hitung, setuju?" tanya Presiden ke masyarakat dan dijawab dengan teriakan "setuju".
Menurut Menteri ATR Sofyan Djalil, di Jawat Timur diperikirakan ada 2,75 juta bidang tanah, tapi tanah yang bersertifikat baru 1,065 juta atau 39 persen.
"Sisa 61 persen perlu kita sertifikatkan, untuk tahun ini sudah ada 412 ribu sertifikat, selanjutnya paling sedikit setengah juta sertifikat bidang akan diselesaikan," tutur Sofyan.
Penyerahan 10.038 sertifikat tanah pada hari ini diwakilkan kepada 9.530 penerima yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Rincian masyarakat yang hadir adalah kota Surabaya (1.250 orang), Mojokerto (150 orang) kota Malang (550 orang), Pasuruan (219 orang), kota Probolinggo (250 orang), Gresik (750 orang), Sidoarjo (450 orang), Mojokerto (700 orang), Jombang (700 orang), Bangkalan (156 orang).
Selanjutnya Bojonegoro (650 orang), Tuban (400 orang), Lamongan (500 orang), Madiun (250 orang), Ngawi (150 orang), Magetan (150 orang), Ponorogo (100 orang), Kediri (250 orang), Nganjuk (300 orang), Tulungagung (250 orang), Blitar (600 orang orang), kabupateng Malang (285 orang), kabupaten Probolinggo (444 orang), kabupaten Pasuruan (350 orang), Jember (250 orang), kabupaten Situbondo (100 orang), Bondowoso (100 orang), kota Batu (400 orang) serta kabupaten/kota lain dengan perwakilan 50-70 orang.
Ada 12 orang yang mewakili para penerima sertifikat. Mereka berasal dari berbagai profesi seperti buruh tani, karyawan swasta, ibu rumah tangga, petani hingga tukang parkir.
Menurut Menteri ATR Sofyan Djalil, dengan adanya sertifikat tanah, sudah ada Rp103 triliun hak tanggungan yang diterbitkan bank pada 2016 dengan menggunakan sertifikat lahan tersebut, sedangkan hingga Mei 2017 mencapai Rp43 triliun.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Tadi secara simbolis sudah diberikan kepada 12 penerima sertifikat tanah, tapi laporan yang saya pegang yang diserahkan hari ini ada 10.038 sertifikat. Tolong sertifikatnya diangkat semuanya. Jangan diturunkan dulu akan saya hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10.038 betul?" tanya Presiden di lapangan Rampal, Malang.
Dalam pembagian sertifikat itu Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Sidarto Danusubrata, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Wali Kota Malang M Anton.
"Saya ingin lihat betul bahwa rakyat sekarang sudah pegang sertifikat karena di seluruh Indonesia seharusnya rakyat yang harus pegang sertifikat ada 126 juta sertifikat bidang, tapi sampai tahun yang lalu yang bisa diberikan baru 46 juta," ungkap Presiden.
Ia pun menargetkan bahwa pada 2017 minimal sudah ada 500 ribu sertifikat tanah dibagikan khusus di Jawa Timur.
"Kenapa sertifikat penting? Karena setiap saya ke kabupaten dan kota, rakyat selalu mengeluh masalah sertifikat tanah antara rakyat dan pemerintah, rakyat dan perusahaan. Kenapa bisa sengketa? Karena rakyat sudah menduduki lahan itu ada yang 34 tahun, 50 tahun tapi tidak pegang (landasan legal) apapun," ucap Presiden, menembahkan.
Umumnya masyarakat, menurut Presiden hanya memegang letter C atau buku C Desa atau girik yang mengacu pada buku catatan resmi di kantor desa/kelurahan mengenai bidang tanah di desa tersebut. Maupun memegang letter D atau surat Petok D yang hanya dianggap sebagai alat bukti pembayaran pajak tanah oleh pengguna tanah.
"Ada juga yang hanya pegang surat kepala desa. Itu bukan hak hukum hati-hati akan terjadi sengketa. Di Jakarta ada 1 bidang tanah tapi yang mengaku pemilik ada 3 orang, jadi antartetangga, antarsaudara kita sendiri jadi berkelahi. Ini yang tidak kita inginkan," ujar Presiden, menegaskan.
Ia pun memberikan target kepada Menteri ATR agar minimal pada 2017 ada 5 juta sertifikat baru yang dihasilkan di seluruh Indonesia, pada 2018 ada 7 juta sertifikat yang dihasilkan dan pada 2019 terdapat 9 juta sertifikat yang dikeluarkan.
"Caranya bagaimana? Terserah Pak Menteri, yang penting saya sudah perintah, kalau sudah perintah pasti saya cek. Kita diberi amanat rakyat untuk bekerja, menteri juga untuk bekerja. Bekerja dengan saya pasti ada targetnya, tidak ada yang tidak ada targetnya dan pasti saya hitung, setuju?" tanya Presiden ke masyarakat dan dijawab dengan teriakan "setuju".
Menurut Menteri ATR Sofyan Djalil, di Jawat Timur diperikirakan ada 2,75 juta bidang tanah, tapi tanah yang bersertifikat baru 1,065 juta atau 39 persen.
"Sisa 61 persen perlu kita sertifikatkan, untuk tahun ini sudah ada 412 ribu sertifikat, selanjutnya paling sedikit setengah juta sertifikat bidang akan diselesaikan," tutur Sofyan.
Penyerahan 10.038 sertifikat tanah pada hari ini diwakilkan kepada 9.530 penerima yang berasal dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Rincian masyarakat yang hadir adalah kota Surabaya (1.250 orang), Mojokerto (150 orang) kota Malang (550 orang), Pasuruan (219 orang), kota Probolinggo (250 orang), Gresik (750 orang), Sidoarjo (450 orang), Mojokerto (700 orang), Jombang (700 orang), Bangkalan (156 orang).
Selanjutnya Bojonegoro (650 orang), Tuban (400 orang), Lamongan (500 orang), Madiun (250 orang), Ngawi (150 orang), Magetan (150 orang), Ponorogo (100 orang), Kediri (250 orang), Nganjuk (300 orang), Tulungagung (250 orang), Blitar (600 orang orang), kabupateng Malang (285 orang), kabupaten Probolinggo (444 orang), kabupaten Pasuruan (350 orang), Jember (250 orang), kabupaten Situbondo (100 orang), Bondowoso (100 orang), kota Batu (400 orang) serta kabupaten/kota lain dengan perwakilan 50-70 orang.
Ada 12 orang yang mewakili para penerima sertifikat. Mereka berasal dari berbagai profesi seperti buruh tani, karyawan swasta, ibu rumah tangga, petani hingga tukang parkir.
Menurut Menteri ATR Sofyan Djalil, dengan adanya sertifikat tanah, sudah ada Rp103 triliun hak tanggungan yang diterbitkan bank pada 2016 dengan menggunakan sertifikat lahan tersebut, sedangkan hingga Mei 2017 mencapai Rp43 triliun.(*)
Video Sekretariat Presiden
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017