Surabaya (Antara Jatim) - Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur berkomitmen menindak tegas segala bentuk tindakan yang menjadi pemecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

"Forkopimda pasti tegak lurus untuk melaksanakan dan menindaklanjuti perintah Presiden RI Joko Widodo tentang persatuan dan kesatuan bangsa ini," ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo di sela rapat koordinasi Forkopimda Jatim dan kabupaten/kota di Makodam V/Brawijaya di Surabaya, Senin.

Selain Gubernur Jatim, turut menyampaikan komitmen adalah Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Agus Suhardi, Kajati Jatim Maruli Hutagalung, Pangamartim Laksamana Muda TNI Darwanto, Ketua Pengadilan Tinggi Jatim Abdul kadir, serta Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin.

Pada kesempatan tersebut, para pejabat Forkopimda sepakat untuk menindak tegas semua pihak yang akan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Komitmen tegak lurus ini, kata dia, sangat penting dalam menciptakan kondisi Jatim yang aman dan nyaman karena jika terdapat sedikit gangguan di wilayah Jatim maka berdampak sangat besar.

"Jatim adalah 'Centre of Gravity Indonesia Bagian Timur' sehingga akan terdampak apabila Jatim mengalami gangguan, khususnya untuk alur distribusi barang dan jasa," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Ia memisalkan, keterlambatan pengiriman logistik pangan selama tiga hari saja oleh Jatim pada provinsi-provinsi lain di Indonesia Bagian Timur maka menjadikan langsung melonjaknya komoditi beras, terigu dan minyak goreng di wilayah tersebut.

"Karena itulah keamanan dan kenyamanan di Jatim harus selalu terjaga. Dampaknya, proses pembangunan khususnya di Jatim juga akan berjalan sesuai rencana," katanya.

Sementara itu, pada kesempatan sama orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut menjelaskan hasil sinergi Forkopimda di Jatim  di antaranya angka kriminalitas dan demonstrasi setiap tahunnya cenderung mengalami penurunan.

Berdasarkan data yang dimilikinya, angka kriminalitas di Jatim pada 2015 sebesar 2,67 per 10 ribu penduduk menurun 0,9 dibandingkan tahun 2014 sebesar 3,57 per 10 ribu penduduk.

Tak itu saja, lanjut dia, demonstrasi di Jatim juga mengalami penurunan, yaitu pada 2016 sebanyak 417 aksi, atau menurun 322 aksi dibandingkan tahun 2015 sebanyak 739 aksi. (*)

Pewarta: Fiqih Arfani

Editor : Masuki M. Astro


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017