Sidoarjo (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengimbau para kepala desa mengalokasika dana desa untuk penguatan ekonomi kreatif di pedesaan sehingga mampu menopang peningkatan kesejahteraan  masyarakat setempat.

"Penguatan ekonomi kreatif di pedesaan juga harus menjadi prioritas bagi kepala desa," ujarnya di sela menghadiri Seminar Nasional Desa Membangun Indonesia dan Pelantikan DPD Apdesi Jatim masa bakti 2017-2022 di Sidoarjo, Selasa.

Menurut dia, selama ini dana desa masih banyak yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur dengan presentase mencapai 80 persen dari anggaran yang tersedia.

Padahal, kata dia, dalam perencanaan harus dipikirkan keseimbangan antara infrastruktur dengan perekonomian masyarakat.

"Meskipun jalan desa sudah bagus, tapi ekonomi kreatif tidak dibangun maka akan menjadi percuma. Jalan desa bisa rusak lagi kalau tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi kreatif," ucapnya.

Pakde Karwo, sapaan akrabnya, menyampaikan salah satu wujud penguatan ekonomi kreatif seiring dengan pembangunan infrastruktur adalah mengajak karang taruna ikut andil di dalamnya.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim itu memisalkan paving untuk pembuatan jalan desa diproduksi sendiri oleh karang tarunas sehingga akan ada industri kreatif yang timbul.

"Apabila terus menerus membeli bahan dari toko maka perekonomian di desa tidak akan bisa berkembang," kata mantan Sekdaprov Jatim tersebut.

Di sisi lain, Pakde Karwo juga mengatakan bahwa peran perangkat desa sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemprov Jatim, lanjut dia, telah melakukan berbagai kegiatan penguatan peran perangkat desa, di antaranya pembinaan tata kelola Pemerintahan Desa yang baik dan pelatihan pembukuan pelaporan keuangan.

Diawali pada 2014, 664 Camat telah diberikan penataran dalam rangka memahami Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pedesaan.

Kemudian pada tahun sama juga diselenggarakan Diklat Tata Kelola Pemerintahan yang diikuti 7.587 kepala desa dari jumlah keseluruhan desa di Jatim sebanyak 7.722 desa, sedangkan sisanya masih belum ada kepala desanya karena masa peralihan kepemimpinan.

"Pada 2015 juga dilakukan pelatihan pembukuan keuangan yang diikuti oleh kepala desa dengan pengajar dari Ikatan Akuntan Indonesia dan Unair. Begitu juga sekretaris desa yang diberikan pelatihan dalam mengelola keuangan. (*)

Pewarta: Fiqih Arfani

Editor : Slamet Hadi Purnomo


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017