Tulungagung (Antara Jatim) - Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mempercepat proses validasi data petani di daerah tersebut guna memastikan alokasi jumlah penerima kartu tani dari pemerintah.
"Verifikasi sedang kami lakukan dengan koordinasi masing-masing UPT Pertanian di masing-masing kecamatan," kata Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung Triwidyo Basuki (Okky) di Tulungagung, Selasa.
Ia berharap, proses pendataan jumlah petani bisa dipercepat. Hal itu berkaitan dengan target penyaluran kartu tani di wilayah Tulungagung yang diharapkan bisa mulai dilakukan awal Juni.
"Jadi akhir Mei ini seluruh data sudah terkumpul dan terverifikasi semua," katanya.
Jika mengacu proyeksi yang sudah "dikantongi" BNI selaku bank negara yang ditunjuk pemerintah untuk penyaluran kartu tani, kata Okky, jumlah petani yang bakal menerima kartu tani untuk subsidi pembelian pupuk mencapai 40 ribu orang.
Namun Okky mengaku belum tahu asal data tersebut mengingat sejauh ini Dinas Pertanian dan Holtikultura Tulungagung belum pernah mengantongi data jumlah petani secara spesifik.
"Susah juga karena selama ini acuan untuk penyaluran pupuk subsidi itu adalah luas areal lahan yang ditabulasi berdasar pengajuan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok). Sekarang format penyaluran subsidi diubah, tidak ke pabrik pupuk tetapi langsung ke petani melalui program kartu tani tadi," katanya.
Okky mengakui Dinsperta Tulungagung cukup keteteran dengan percepatan target penyaluran kartu tani untuk subsidi pupuk tersebut.
Pasalnya, kata dia, sebelumnya proyeksi penyaluran kartu tani bisa dilakukan pada 2018, namun kemudian diajukan mulai Mei 2017 sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo.
"Jumat (12/5) nanti kami akan melakukan evaluasi menyeluruh melibatkan jajaran dinas pertanian, BNI, dan beberapa pihak terkait untuk validasi akhir. Semoga cepat ada gambaran dan kami bisa memastikan berapa sebenarnya petani yang berhak mendapat kartu tani ini," ujarnya.
Skema dengan kartu tani merupakan salah satu upaya dalam mereformasi program subsidi pupuk dan juga penyempurnaan data petani.
Berdasarkan data Kementan pada tahun 2015 telah ada 25 kasus penyelewengan pupuk subsidi dengan volume 112 ton.
Hal itu disebabkan masih terdapat celah yang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab dalam menyelewengkan pupuk bersubsidi.
Di Jatim, petani yang diproyeksikan mendapat subsidi pupuk melalui program kartu tani sebanyak 3,6 juta orang, tapi hingga akhir 2017 diprediksi yang menerima kartu tani baru 1,3 juta akibat kendala validitas dan sinkronisasi data petani di daerah-daerah.
Hingga akhir April, BNI sudah mendistribusikan sebanyak 110.000 Kartu Tani disejumlah di 11 daerah di Jatim. Diantaranya, Bojonegoro, Ponorogo, Jombang, Ngawi, Lumajang, Madiun, Kabupaten Malang, Kota Malang, Tuban, Sumenep dan Lamongan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Verifikasi sedang kami lakukan dengan koordinasi masing-masing UPT Pertanian di masing-masing kecamatan," kata Kepala Seksi Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian dan Holtikultura Kabupaten Tulungagung Triwidyo Basuki (Okky) di Tulungagung, Selasa.
Ia berharap, proses pendataan jumlah petani bisa dipercepat. Hal itu berkaitan dengan target penyaluran kartu tani di wilayah Tulungagung yang diharapkan bisa mulai dilakukan awal Juni.
"Jadi akhir Mei ini seluruh data sudah terkumpul dan terverifikasi semua," katanya.
Jika mengacu proyeksi yang sudah "dikantongi" BNI selaku bank negara yang ditunjuk pemerintah untuk penyaluran kartu tani, kata Okky, jumlah petani yang bakal menerima kartu tani untuk subsidi pembelian pupuk mencapai 40 ribu orang.
Namun Okky mengaku belum tahu asal data tersebut mengingat sejauh ini Dinas Pertanian dan Holtikultura Tulungagung belum pernah mengantongi data jumlah petani secara spesifik.
"Susah juga karena selama ini acuan untuk penyaluran pupuk subsidi itu adalah luas areal lahan yang ditabulasi berdasar pengajuan RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok). Sekarang format penyaluran subsidi diubah, tidak ke pabrik pupuk tetapi langsung ke petani melalui program kartu tani tadi," katanya.
Okky mengakui Dinsperta Tulungagung cukup keteteran dengan percepatan target penyaluran kartu tani untuk subsidi pupuk tersebut.
Pasalnya, kata dia, sebelumnya proyeksi penyaluran kartu tani bisa dilakukan pada 2018, namun kemudian diajukan mulai Mei 2017 sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo.
"Jumat (12/5) nanti kami akan melakukan evaluasi menyeluruh melibatkan jajaran dinas pertanian, BNI, dan beberapa pihak terkait untuk validasi akhir. Semoga cepat ada gambaran dan kami bisa memastikan berapa sebenarnya petani yang berhak mendapat kartu tani ini," ujarnya.
Skema dengan kartu tani merupakan salah satu upaya dalam mereformasi program subsidi pupuk dan juga penyempurnaan data petani.
Berdasarkan data Kementan pada tahun 2015 telah ada 25 kasus penyelewengan pupuk subsidi dengan volume 112 ton.
Hal itu disebabkan masih terdapat celah yang dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab dalam menyelewengkan pupuk bersubsidi.
Di Jatim, petani yang diproyeksikan mendapat subsidi pupuk melalui program kartu tani sebanyak 3,6 juta orang, tapi hingga akhir 2017 diprediksi yang menerima kartu tani baru 1,3 juta akibat kendala validitas dan sinkronisasi data petani di daerah-daerah.
Hingga akhir April, BNI sudah mendistribusikan sebanyak 110.000 Kartu Tani disejumlah di 11 daerah di Jatim. Diantaranya, Bojonegoro, Ponorogo, Jombang, Ngawi, Lumajang, Madiun, Kabupaten Malang, Kota Malang, Tuban, Sumenep dan Lamongan.(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017