Situbondo (Antara Jatim) - Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Situbondo Abu Bakar Abdi mengemukakan bahwa di Kota Santri itu mendapatkan tambahan sebanyak 78 bidan desa baru dari program Kementerian Kesehatan RI.
"Dari 78 bidan desa atau pegawai tidak tetap (PTT) tersebut seluruhnya digaji langsung dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) dan masuk ke rekening masing-masing bidan setiap bulannya, dan gajinya sesuai kategori penempatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kategori biasa," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Rabu.
Setiap kategori penempatan bidan desa itu, lanjut dia, bagi kategori sangat terpencil sekitar Rp6 juta per bulan, kategori terpencil sekitar Rp5 juta dan kategori biasa atau penempatannya aksesnya tidak sulit sekitar Rp3 juta per bulan.
Menurutnya, kategori penempatan sangat terpencil dan terpencil itu berada di desa-desa yang akses jalannya masih sulit dan jauh dari perkotaan. Di antaranya Desa Alas Tengah, Sumberargo, Sumbermalang, Kecamatan Sumbermalang dan beberapa desa di Kecamatan Jatibanteng dan kecamatan lainnya.
"Program dari Kemenkes ini sudah berlangsung sejak 2008 dan setiap tahunnya terus mendapatkan tambahan sehingga total keseluruhan bidan desa ini mencapai 78 orang yang sudah ditempatkan di daerah terpencil. Dan perlu diketahui program Kemenkes ini mengutamakan di daerah tertinggal," tuturnya.
Abu Bakar mengatakan, pada tahun ini (2017) dari 78 bidan desa itu 71 diantaranya akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Situbondo, Sedangkan tujuh bidan lainnya tidak bisa jadi PNS karena usianya lebih dari 35 tahun.
"Tujuh bidan desa tersebut nantinya tetap akan jadi aparatur sipil negara dengan pola pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Dan dengan tambahan bidan baru itu jumlah total bidan di Kabupaten Situbondo saat ini hampir mencapai 900 bidan," ucapnya.
Ia menambahkan, secara jumlah bidan yang ada dinilai sudah mencukupi, tetapi untuk penyebarannya di daerah terpencil (pedesaan) masih kurang, atau komposisi penyebaran bidan berbasis puskesmas sudah sangat mencukupi, namun penyebaran berbasis desa masih kurang. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Dari 78 bidan desa atau pegawai tidak tetap (PTT) tersebut seluruhnya digaji langsung dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) dan masuk ke rekening masing-masing bidan setiap bulannya, dan gajinya sesuai kategori penempatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kategori biasa," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Rabu.
Setiap kategori penempatan bidan desa itu, lanjut dia, bagi kategori sangat terpencil sekitar Rp6 juta per bulan, kategori terpencil sekitar Rp5 juta dan kategori biasa atau penempatannya aksesnya tidak sulit sekitar Rp3 juta per bulan.
Menurutnya, kategori penempatan sangat terpencil dan terpencil itu berada di desa-desa yang akses jalannya masih sulit dan jauh dari perkotaan. Di antaranya Desa Alas Tengah, Sumberargo, Sumbermalang, Kecamatan Sumbermalang dan beberapa desa di Kecamatan Jatibanteng dan kecamatan lainnya.
"Program dari Kemenkes ini sudah berlangsung sejak 2008 dan setiap tahunnya terus mendapatkan tambahan sehingga total keseluruhan bidan desa ini mencapai 78 orang yang sudah ditempatkan di daerah terpencil. Dan perlu diketahui program Kemenkes ini mengutamakan di daerah tertinggal," tuturnya.
Abu Bakar mengatakan, pada tahun ini (2017) dari 78 bidan desa itu 71 diantaranya akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Situbondo, Sedangkan tujuh bidan lainnya tidak bisa jadi PNS karena usianya lebih dari 35 tahun.
"Tujuh bidan desa tersebut nantinya tetap akan jadi aparatur sipil negara dengan pola pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Dan dengan tambahan bidan baru itu jumlah total bidan di Kabupaten Situbondo saat ini hampir mencapai 900 bidan," ucapnya.
Ia menambahkan, secara jumlah bidan yang ada dinilai sudah mencukupi, tetapi untuk penyebarannya di daerah terpencil (pedesaan) masih kurang, atau komposisi penyebaran bidan berbasis puskesmas sudah sangat mencukupi, namun penyebaran berbasis desa masih kurang. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017