Situbondo (Antara Jatim) - Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Situbondo Abu Bakar Abdi mengatakan bahwa kabupaten setempat telah membentuk Badan Layanan Usaha Daera (BLUD) di puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan.
"Tujuan pembentukan BLUD di seluruh puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) ini agar puskesmas bisa mandiri dan dapat mengelola keuangan sendiri sehingga nantinya akan maksimal dalam melayani masyarakat," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Minggu.
Ia mengemukakan, selama ini puskesmas masih bergantung pada pemerintah kabupaten dalam hal pengelolaan keuangan atau puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan tersebut diberi kebebasan menganggarkan apa yang menjadi kebutuhan.
Dengan mengelola keuangan secara mandiri, katanya, puskesmas tidak perlu lagi mengajukan anggaran lewat pemerintah kabupaten lewat APBD karena membutuhkan waktu yang cukup lama.
"Kalau dulu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 semua pelayanan publik dalam hal ini rumah sakit harus dibentuk BLUD. Sehingga kami berinisiatif dinas kesehatan dibentuk BLUD, dan perlu diketahui Kabupaten Situbondo satu-satunya di Jawa Timur yang membentuk BLUD di semua puskesmas," ucapnya.
Intervensi pemerintah kabupaten, lanjut Abu Bakar, beberapa waktu lalu sudah memberikan pelatihan-pelatihan dan diklat bagi aparatur sipil negara (ASN). Dan tujuannya meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran BLUD, penatausahaan pendapatan, belanja serta kebijakan dan sistem akuntansi BLUD.
"Sementara keuntungan terbentuknya BLUD di semua puskesmas meningkatnya kecepatan pelayanan, ketepatan dan kemudian puskesmas juag dapat bekerja sama dengan pihak ketiga," tuturnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Tujuan pembentukan BLUD di seluruh puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) ini agar puskesmas bisa mandiri dan dapat mengelola keuangan sendiri sehingga nantinya akan maksimal dalam melayani masyarakat," katanya di Situbondo, Jawa Timur, Minggu.
Ia mengemukakan, selama ini puskesmas masih bergantung pada pemerintah kabupaten dalam hal pengelolaan keuangan atau puskesmas yang tersebar di 17 kecamatan tersebut diberi kebebasan menganggarkan apa yang menjadi kebutuhan.
Dengan mengelola keuangan secara mandiri, katanya, puskesmas tidak perlu lagi mengajukan anggaran lewat pemerintah kabupaten lewat APBD karena membutuhkan waktu yang cukup lama.
"Kalau dulu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 semua pelayanan publik dalam hal ini rumah sakit harus dibentuk BLUD. Sehingga kami berinisiatif dinas kesehatan dibentuk BLUD, dan perlu diketahui Kabupaten Situbondo satu-satunya di Jawa Timur yang membentuk BLUD di semua puskesmas," ucapnya.
Intervensi pemerintah kabupaten, lanjut Abu Bakar, beberapa waktu lalu sudah memberikan pelatihan-pelatihan dan diklat bagi aparatur sipil negara (ASN). Dan tujuannya meningkatkan kompetensi aparatur dalam penyusunan rencana bisnis dan anggaran BLUD, penatausahaan pendapatan, belanja serta kebijakan dan sistem akuntansi BLUD.
"Sementara keuntungan terbentuknya BLUD di semua puskesmas meningkatnya kecepatan pelayanan, ketepatan dan kemudian puskesmas juag dapat bekerja sama dengan pihak ketiga," tuturnya. (*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017