IPHI Agendakan Munas VIII di Jawa Timur

Surabaya (Antara Jatim) - Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) mengagendakan Musyawarah Nasional (Munas) VIII di Jawa Timur,  pada tanggal 25 – 26 Juni 2017.  

     

Koordinator Wilayah Dewan Pimpinan Daerah (Korwil DPD) IPHI Jawa Timur Abdul Malik, di Surabaya, Minggu, mengatakan penetapan Munas yang akan berlangsung di Jawa Timur itu telah disepakati dalam Rapat Pengurus Nasional (Rapnas) IPHI yang berlangsung di Bandar Lampung pada 24 Maret.

     

Dia mengatakan rapat nasional yang dihadiri pengurus DPD IPHI dari berbagai daerah se- Indonesia itu menetapkan Munas IPHI VIII tahun 2017 bertempat di Jawa Timur. 

     

"Disepakati waktu penyelenggaraannya setelah Hari Raya Idul Fitri dan sudah ditetapkan tanggalnya, yaitu 25 – 26 Juni," ujarnya. 

     

DPD IPHI Jawa Timur, lanjut Malik, saat ini masih mempertimbangkan kota atau kabupaten mana sebagai tempat penyelenggaranya, mengingat penunjukannya baru tiga hari yang lalu. Menurut dia, kemungkinan berlangsung di Surabaya.

     

"Pada dasarnya kita siap seribu persen menjadi tuan rumah penyelenggaraan Munas VIII IPHI di Jawa Timur. Kita siap menjamu rekan-rekan IPHI dari seluruh Indonesia yang hadir nantinya," ucapnya.

     

Malik mengatakan, saat rapat nasional ada beberapa DPD IPHI yang menjadi kandidat tuan rumah Munas VIII IPHI tahun 2017.

     

"Selain Jawa Timur, kandidat terkuat lainnya adalah Lampung. Namun kemudian disepakati Munas VIII IPHI berlangsung di Jawa Timur," katanya. 

     

Selain menetapkan  DPD IPHI Jawa Timur sebagai rumah Munas VIII tahun 2017, Malik menambahkan, rapat nasional di Lampung juga menghasilkan sejumlah poin penting lainnya.

     

Di antaranya , menurut dia, adalah  menyetujui dan mengesahkan DPD IPHI seluruh Indonesia untuk melaksanakan ujian advokat, diklat khusus profesi advokat dan penyumpahan advokat.

     

"Pada prinsipnya IPHI bertekad menjadi pelopor organisasi profesi penasihat hukum, advokat dan konsultan hukum dalam kerangka pelaksanaan prinsip persamaan hak bagi semua orang di depan hukum, atau penegakan hukum tanpa tebang pilih," tuturnya. (*)